Tak Terbendung di Pemungutan Suara

SATU hari sebelum pemilihan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Sigit Pramono sudah menerima banyak ucapan selamat. Salah satunya dari Erwin Aksa, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Bidang Perdagangan dan Industri. "Selamat, ya, Pak Sigit. Lancar, kan, prosesnya? Semoga sukses, ya?" kata Erwin kepada mantan Ketua Perhimpunan Bank Nasional itu.

Rabu pekan lalu, bos Bosowa Corporation itu menghadiri acara buka bersama yang digelar Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Grand Ballroom Hotel Mulia, Jakarta. Paman Erwin, Wakil Presiden Jusuf Kalla, hadir dalam perhelatan itu. Tempo melihat bos Sinar Mas Group, Franky Wijaya; Presiden Direktur Viva Group Anindya Bakrie; dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo datang ke sana. "Mas Tjahjo juga menanyakan soal fit and proper test OJK," kata Sigit kepada Tempo di Cascade Lounge, Hotel Mulia.

Tjahjo dan Sigit sudah berkawan lama. Keduanya alumnus Universitas Diponegoro, Semarang. "Saya bilang, semoga sukses ikut fit and proper test OJK," kata Tjahjo lewat pesan WhatsApp, Kamis pekan lalu. Namun Tjahjo menjelaskan pertemuan singkat itu bukan sebagai bentuk dukungan kepada Sigit. "Tidak bicara tentang dukung-mendukung," ujar politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Sigit berharap pertemanannya dengan sejumlah politikus memuluskan langkahnya menjadi Ketua OJK. Tapi hasil pemungutan suara Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis malam pekan lalu berkata sebaliknya. Direktur Utama Bank BNI periode 2003-2008 ini hanya mendulang empat suara. Sedangkan Komisaris Utama Bank Mandiri Wimboh Santoso meraup 50 dari 55 suara yang diperebutkan.

Sejak Senin pekan lalu, Komisi XI DPR menggelar tes kelayakan dan kepatutan calon ketua dan anggota OJK periode 2017-2022. Presiden Joko Widodo menyetor 14 calon ketua dan anggota OJK kepada parlemen pada akhir Maret. Nama-nama ini diperas dari 21 nama yang diserahkan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisioner OJK, yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sepanjang uji kelayakan dan kepatutan berlangsung, Komisi Keuangan menyoroti perbedaan mencolok di antara keduanya. Wimboh dinilai sebagai representasi dari bank sentral, sementara Sigit merupakan perwakilan industri keuangan. "Kalau dilihat dari OJK di luar negeri yang menjadi kiblat kita, justru banyak didominasi oleh birokrat dan industri," kata anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo.

Dalam pemungutan suara pada Kamis pekan lalu, Komisi Keuangan memilih tujuh nama. Selain memilih Wimboh, anggota parlemen memilih enam anggota lain, yakni Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Riswinandi, mantan Deputi Komisioner OJK Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara, mantan Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Hoesen, dan Direktur Departemen Keuangan Internal Bank Indonesia Ahmad Hidayat.

Tujuh komisioner terpilih ini akan menjadi wasit industri jasa keuangan bersama dua anggota ex-officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Presiden akan melantik komisioner OJK terpilih pada 20 Juli mendatang. Lembaga ini bertugas memelototi dana yang berputar di industri perbankan dan keuangan nonbank agar tahan terhadap guncangan krisis. Per Desember tahun lalu, nilai aset dan kapitalisasi industri jasa keuangan menembus Rp 16 triliun. Setiap tahun, lembaga ini mengelola 0,045 persen iuran dari total aset yang dimiliki bank. Total pungutan yang diterima OJK dua tahun lalu Rp 1,83 triliun.

Sebelum parlemen menggelar tes kelayakan dan kepatutan, sikap setiap fraksi masih terbelah. Sebagian fraksi mempertanyakan hasil seleksi panitia. Mereka heran mengapa dua kolega di Komisi XI, yakni Melchias Markus Mekeng dari Fraksi Golkar dan Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDIP, gugur di proses awal. "Bukan tidak mungkin nama-nama calon Dewan Komisioner OJK, yang menurut kami tidak sesuai dengan harapan khalayak, dicoret," kata anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Mohammad Hatta, awal Maret lalu. Ia juga mengatakan nama-nama yang tereliminasi bisa "muncul" kembali.

Pada akhir Mei, Komisi Keuangan memanggil Panitia Seleksi untuk menjelaskan hasil seleksi. Dalam tanggapannya di rapat kerja dengan Komisi XI tertanggal 31 Mei, yang salinannya diperoleh Tempo, Panitia Seleksi menjelaskan tidak lolosnya Mekeng dan Andreas bukan karena mereka dari partai politik. "Pansel menghormati partai politik sebagai bagian dari dinamika demokrasi," begitu bunyi tanggapan Panitia Seleksi. Keduanya tidak lolos berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak dan nilai selama seleksi.

Setelah rapat itu, parlemen kemudian melunak. Salah satunya PDIP. "Masak, gara-gara itu saja mau ditolak semua?" kata Andreas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa pekan lalu. Menurut Andreas, sebagai partai penyokong pemerintah, PDIP menerima nama-nama calon komisioner OJK yang disetor Presiden. "Jangan sampai gaduh," ujarnya.

Selain mempermasalahkan dua politikus yang tidak lolos, Komisi Keuangan mempertanyakan alasan Panitia Seleksi membuat daftar calon berdasarkan sistem cluster, yang menempatkan dua calon untuk setiap satu posisi.

Untungnya, perdebatan soal ini tidak alot. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, semua fraksi sepakat hanya memilih ketua dan anggota OJK. "Untuk urusan anggota dan posisinya, nanti diputuskan sendiri oleh rapat yang dipimpin Ketua OJK terpilih," kata Ketua Komisi Keuangan DPR Melchias Markus Mekeng, saat mengesahkan hasil pemilihan, Kamis pekan lalu.

DUA hari sebelum pemilihan, PDIP sudah punya kandidat yang dijagokan untuk menempati posisi Ketua OJK. Seorang anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDIP mengatakan partainya telah mengerucutkan dukungan kepada Wimboh Santoso. Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDIP yang lain, Eva Sundari, membenarkan informasi tersebut. Eva mengungkapkan bahwa nama Wimboh disorongkan oleh barisan relawan Sekretariat Nasional Jokowi.

Menurut Eva, Wimboh pernah menjadi bagian di dalam komunitas relawan yang mendukung Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden pada 2014. "Ada utusan Seknas yang meminta dukungan ke kami," kata Eva di Kompleks Parlemen, Selasa pekan lalu.

Ketua Umum Seknas Jokowi, M. Yamin, membenarkan kabar bahwa Wimboh punya banyak teman di Seknas Jokowi. Tapi ia menegaskan Wimboh tidak pernah terlibat dalam rapat-rapat dan kegiatan Seknas. "Jangan diartikan dia bisa muncul karena Seknas," kata Yamin saat dihubungi pada Kamis pekan lalu.

Kepastian dukungan PDI Perjuangan buat Wimboh muncul satu hari menjelang pemungutan suara. Kolega Andreas dan Eva di Komisi XI, Maruarar Sirait, mengatakan partainya menjagokan Wimboh, Riswinandi, dan Nurhaida. "Sudah tiga nama itu," katanya saat menghadiri buka bersama yang digelar Kadin di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Seorang politikus PDI Perjuangan mengatakan partainya mendukung Wimboh setelah bekas Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) tersebut "bertamu" ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu siang pekan lalu. Di sana Wimboh tidak bertemu dengan Megawati, melainkan salah satu petinggi partai berlambang banteng. "Ibu tidak mengurusi yang beginian," ujarnya. Politikus PDI Perjuangan lainnya membenarkan pertemuan itu.

Salah satu anggota tim sukses Wimboh mengatakan mantan Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York, Amerika Serikat, itu juga sudah sowan ke salah satu petinggi Gerindra. "Pertemuannya beberapa hari menjelang Ramadan," katanya. Ditemui seusai konferensi pers di Plaza Mandiri, Jumat pekan lalu, Wimboh membantah telah "bertamu" ke Teuku Umar dan menemui salah satu petinggi Gerindra. "Enggak ada," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Keuangan dari Fraksi Gerindra, Supriyatno, mengatakan pertemuan dengan salah satu petinggi Gerindra itu sesuatu yang wajar. Namun Supriyatno mengatakan belum ada perintah resmi dari Fraksi Gerindra untuk mendukung Wimboh. "Belum ada komitmen dukungan," kata Supri di Kompleks Parlemen, beberapa jam sebelum pemungutan suara.

Komunikasi politik juga dibangun calon komisioner OJK lain. Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina, mengakui menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik. Firmanzah juga mengatakan telah menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Pak SBY cuma bilang siapkan saja materi-materi pemaparannya," kata Firmanzah sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Kamis pekan lalu. Anggota Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi era Yudhoyono itu gagal terpilih menjadi anggota karena hanya meraup 13 suara.

Sementara Firmanzah menjalin komunikasi ke Demokrat, Sigit sempat menemui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto setelah jumlah calon komisioner OJK mengerucut menjadi 14 nama. Menurut Sigit, Ketua Alumni Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta, Harris Turino, memfasilitasi pertemuan itu. Kebetulan ketiganya alumnus Prasetiya Mulya. "Saya dikenalkan ke Mas Hasto," ujarnya. "Selebihnya saya serahkan ke partai Gusti Allah saja."

Khairul Anam, Agus Supriyanto, Ayu Primasandi