Tantangan Pimpinan Baru OJK

Akhir pekan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat sibuk membicarakan pemilihan tujuh komisioner baru Otoritas Jasa Keuangan untuk periode lima tahun ke depan. Wimboh Santoso, mantan pejabat senior Bank Indonesia, akhirnya terpilih dengan 50 suara anggota Komisi XI DPR. Ia mengalahkan pesaingnya, Sigit Pramono, bankir senior, yang hanya meraih 4 suara, meski semula diunggulkan panitia seleksi.

Seperti halnya Muliaman Hadad, Wimboh dianggap berpengalaman di bidang kebijakan moneter dan perbankan selama kariernya di BI. Dia juga dikenal dekat dengan Menteri Keuangan dan ketua panitia seleksi, Sri Mulyani, ketika masing-masing menjabat di Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, di Washington, DC, pada periode yang bersamaan. Dari sisi politik, Wimboh yang berasal dari Jawa Tengah ini diketahui cukup giat berkampanye di antara para pemilih Indonesia di Amerika Serikat buat kemenangan Presiden Joko Widodo pada 2014.

Pesaingnya, Sigit Pramono, juga cukup disegani sebagai praktisi dan pemikir perbankan. Pernah memimpin BNI, di bank swasta menjadi Presiden Direktur Bank Internasional Indonesia, Komisaris Independen di BCA, serta Ketua Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas). Beberapa pengamat juga menilai presentasi Sigit di depan panitia seleksi mengenai visi dan misi sektor keuangan cukup menarik.

Visi-misi Wimboh dan Sigit memang terlihat agak berbeda, sesuai dengan latar belakang masing-masing. Wimboh sebagai regulator lebih menekankan koordinasi kebijakan dan peningkatan pengawasan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sedangkan Sigit, sebagai praktisi, lebih ingin mengubah struktur perbankan, misalnya dengan mengkonsolidasi bank BUMN agar dapat lebih bersaing di dalam negeri ataupun di pasar regional. Sigit juga mendorong dibentuknya Lembaga Penjamin Polis Asuransi, seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada sektor perbankan, agar konsumen lebih terlindungi. Ini adalah suatu pelajaran penting dari pengalaman krisis keuangan 1997-1998.

Memang salah satu tantangan yang perlu ditangani pimpinan OJK baru adalah mencari penyelesaian atas masalah keuangan yang diderita Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Masalah ini timbul akibat kewajiban perusahaan melebihi asetnya, sehingga membutuhkan suntikan dana modal yang cukup besar. Kalau tidak tertangani dengan baik, nilai polis AJB Bumiputera yang dipegang konsumen dapat menurun.

Selain itu, ada kebutuhan untuk lebih mengintegrasikan pengawasan perbankan dengan layanan keuangan lain, seperti asuransi, pembiayaan, leasing, dan sekuritas. Ini akibat dari tren industri keuangan, ketika beberapa bank besar sudah mendiversifikasi dan memperluas usahanya dengan memberi tambahan layanan jasa keuangan nonbank lewat beberapa anak perusahaannya. Jadi risiko di satu segmen keuangan dengan mudah dapat menyebar ke segmen keuangan lain.

OJK, bersama BI dan LPS, juga sedang sibuk melengkapi aturan turunan yang rinci dari Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, yang disahkan tahun lalu. Rincian ini penting untuk menghindari terulangnya krisis keuangan yang menimpa sektor keuangan kita pada 1997-1998, serta membakukan koordinasi di antara ketiga institusi dalam mengatasi secara lebih efektif, jika krisis seperti itu tidak terhindarkan.

Namun, bagi masyarakat umum dan khususnya pengecer serta pedagang kecil, harapannya lebih sederhana. Mereka berharap pimpinan baru OJK dapat membantu memulihkan pertumbuhan ekonomi yang terasa melambat. Sebab, pada Ramadan ini saja, yang biasanya tingkat penjualan dan pendapatan sudah naik, masih terasa begitu sepi. l

Manggi Habir - Kontributor Tempo