Terjerat Kredit Pembiayaan Perabot

Saat sidang, Sigit mengungkapkan adanya aliran dana keluar sebesar Rp 100 miliar dari rekening SNP Finance. Sedangkan pengurus atau kurator PKPU mencatat dana keluar yang dipakai SNP sejak proses perdata mulai berlangsung hanya Rp 3 miliar. "Catatan kami masih diproses, tapi kurang-lebih itu untuk operasional dan karyawan," kata kurator PKPU, Irfan Aghasar.

Dalam proposal perdamaian yang disusun SNP Finance tertanggal 31 Mei 2018, hasil verifikasi saldo pokok kewajiban pembayaran piutang perusahaan itu Rp 4,07 triliun. Jumlahnya terbagi atas utang kepada 14 kreditor bank sebesar Rp 2,2 triliun dan utang kepada pemegang medium term note sebanyak Rp 1,85 triliun. "Seluruh pembayaran kepada kedua kelompok kreditor akan dilakukan secara proporsional berdasarkan saldo utang pokok," kata Direktur Utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Donni Satria dalam proposal.

Adapun pembayaran utang pokok kepada kreditor bank dan pemegang surat utang akan dimulai tahun depan-dan seluruhnya dibayar lunas pada 2033. Mekanisme pembayaran inilah yang membuat kreditor dan investor waswas. Melalui pengacaranya, SNP Finance berjanji memperbaiki proposal itu paling lambat 4 Juli mendatang.

Otoritas Jasa Keuangan mencium gelagat tak wajar PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sejak awal 2017. Tepatnya setelah OJK berhasil mencabut izin tiga lembaga pembiayaan yang menyalahgunakan kredit. Mengendus motif serupa, OJK mulai mengawasi SNP Finance melalui perbankan. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank 2B Otoritas Jasa Keuangan Bambang Budiawan kaget saat melihat jumlah pinjaman modal dari Bank Mandiri. "Awalnya lancar, tapi eksposur kreditnya something wrong," kata Bambang ketika ditemui pada Rabu dua pekan lalu.

Saat itu, Sunprima mulai menerbitkan surat utang jangka menengah melalui perbankan dan sekuritas. Pada Februari tahun lalu, kupon yang diterbitkan senilai Rp 200 miliar. Kemudian, pada Juni dan Juli, ada penerbitan surat utang masing-masing Rp 600 miliar dan Rp 700 miliar. Pada Januari 2018, surat utang yang dijual pun bertambah mencapai Rp 1,4 triliun.

Penjualan surat utang kepada kurang dari 50 pihak swasta tak memerlukan asesmen OJK. Bambang menilai diversifikasi pendanaan melalui surat utang sektor swasta ini kerap disalahgunakan lembaga pembiayaan. "Kalau pembiayaan dari satu bank mandek, dia jual surat utang. Padahal ini untuk bayar bunga sebelumnya," ujar Bambang.

Berdasarkan catatan OJK, Sunprima terakhir kali mendapat kucuran modal perbankan pada akhir 2016. Pada tahun yang sama, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menetapkan status kredit perhatian khusus kepada perusahaan itu. Corporate Secretary PT Bank Mandiri Rohan Hafas membenarkan info bahwa piutang SNP Finance pernah direstrukturisasi dua tahun lalu. "Setelah itu, sempat lancar, tapi tahun ini batuk-batuk lagi," ucap Rohan.

Corporate Secretary PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Ongko Purba Dasuha membantah kabar bahwa restrukturisasi dilakukan karena gagal bayar. Upaya itu dilakukan untuk mengubah skema pemberian kredit dari sejumlah perbankan. "Dari sebelumnya hanya Bank Mandiri, kami buka untuk bank lain," ujar Ongko, Sabtu dua pekan lalu. Ongko mengatakan kredit dari perbankan lancar selama tiga tahun terakhir. Dia menampik tudingan bahwa penerbitan surat utang jangka menengah kepada investor swasta dilakukan karena perusahaannya tak lagi mendapat modal kerja dari perbankan. "Pilihan itu karena beban bea suku bunga medium term note rata-rata lebih rendah dari perbankan," tuturnya.

Sejak 5 Maret lalu, OJK rutin memanggil manajemen PT SNP Finance dan memeriksa beberapa kantor cabangnya. Bambang menyebutkan, sejak surat peringatan pertama dikeluarkan, PT SNP Finance tak menyerahkan data keuangan. OJK mulai menduga adanya potensi gagal bayar SNP. Namun saat itu lembaga pemeringkat Pefindo masih memberikan status peringkat A stabil karena pertumbuhan pasar dan kualitas aset yang baik. "Utang di perbankan pun dalam kategori lancar," kata Direktur Pemeringkat Pefindo Vonny Widjaja.

Pada pertengahan April lalu, Leo Chandra dan tim SNP Finance sempat memenuhi panggilan OJK. "Kami ingin jangan ada yang menutupi proses pemeriksaan yang berjalan," ujar Bambang. Dalam pertemuan keenam, OJK juga mengumpulkan kreditor bank. Otoritas mendorong perbankan melakukan aksi hukum agar SNP Finance membayar utang.

Hingga akhir April lalu, SNP Finance tak memenuhi permintaan OJK. Otoritas menangkap adanya kesalahan operasional ketika muncul gugatan pailit sebesar Rp 900 juta yang diajukan karyawan PT SNP Finance. Manajer Senior Teknologi Informasi Herlina Rahardjo mengajukan pengunduran diri sekaligus menggugat pailit perusahaan. Dari situlah SNP Finance malah mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang secara sukarela pada awal Mei. "Bisnis kami terganggu, maka kami tahan dengan PKPU," kata Ongko.

Perusahaan ini tak juga melaporkan data keuangan 2017 yang diminta OJK dengan alasan data itu belum dikeluarkan kantor akuntan Deloitte Indonesia. SNP juga tak dapat menunjukkan data sumber dana untuk pembayaran surat utang yang jatuh tempo pada 27 Juni, yang diminta Pefindo. Akhirnya, Pefindo menurunkan status perusahaan menjadi gagal bayar pada 9 Mei lalu. Lima hari setelah itu, OJK membekukan operasi PT SNP Finance.

Deloitte Konsultan Indonesia menyatakan akan kooperatif terhadap pemeriksaan dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan terkait dengan dugaan kekeliruan laporan keuangan yang diterbitkan. Laporan itulah yang digunakan sebagai standar acuan pemberian kredit dan pemeringkatan. "Kami tidak dapat memberikan informasi apa pun ke publik karena terikat klausul kerahasiaan klien," kata Marketing Communication Lead Deloitte Indonesia Steve Aditya melalui surat elektronik, dua pekan lalu.

Direktur Utama PT Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo berencana melaporkan SNP Finance ke kepolisian dengan dugaan penyalahgunaan kredit modal kerja. Kartika menilai ada kesalahan catatan piutang nasabah SNP yang menjadi dasar pencairan modal kerja dari Bank Mandiri. "Kalau ada pemalsuan data, akan kami laporkan," ujarnya. Bank Mandiri menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melihat aliran dana kredit yang diduga untuk membiayai usaha lain. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, jika dalam enam bulan tak ada rencana pelunasan piutang, akan mencabut izin usaha perusahaan pemberi kredit itu.

PT SNP Finance kini gencar menjaring investor baru untuk menyuntik modal baru. Dua investor dari Cina dan satu dari Jepang sedang melakukan proses pengajuan izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal. "Untuk memperbesar usaha, kami mesti di-back up investor, tidak bisa hanya dari internal," kata juru bicara SNP Finance, Ongko Purba.

Putri Adityowati