Terkini Ekbis: PPATK Dorong Satgas Kejar Bandar Judi Online, Pemberangusan Serikat Pekerja di Garuda Indonesia, Kader Gerindra Telikung Muhammadiyah Jadi Komisaris

Saat ini PPATK fokus dalam pemberantasannya bersama Satgas Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK menurut dia sejauh ini sudah cukup signifikan dalam menangkap dan menyita hasil kejahatan para bandar judi daring. "Komitmen dan dukungan yang diberikan Satgas akan optimal dilakukan," ujarnya lagi. Lengkapnya baca di sini.

2. Sekarga Sebut Ada Pemberangusan Serikat Pekerja di Garuda Indonesia

Sekretaris Jenderal Serikat Karyawan Garuda atau Sekarga, Novrey Kurniawan, menjelaskan alasan pihaknya menyebut manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan pemberangusan terhadap serikat pekerja.

“Manajemen melakukan penonaktifan secara sepihak email resmi Sekarga pada 23 Maret 2022. Sekarga sudah mengirimkan surat ke direktur human capital tanggal 25 Maret 2022 untuk mengaktifkan kembali email resmi Sekarga, namun tak ditanggapi. Hal ini berdampak pada dokumen dan komunikasi internal dan eksternal Sekarga terganggu,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu, 19 Juni 2024.

Ia mengatakan, eskalasi konflik meningkat ketika Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra membuat pernyataan dalam BOD sharing session yang dihadiri oleh seluruh karyawan pada 25 Oktober 2023. Saat itu Irfan menyatakan keberatan atas pengurus Sekarga yang melakukan advokasi terhadap anggota Sekarga terkait pelanggaran perjanjian kerja bersama (PKB). 

“Indikasinya manajemen menekan pengurus dan anggota Sekarga. Bahkan banyak yang mundur dari Sekarga karena merasa takut sanksi oleh manajemen. Saat ini ketika pengurus Sekarga melakukan rapat di kantor selalu diawasi dan dimonitor oleh unit keamanan Garuda Indonesia,” kata Novrey. Lengkapnya baca di sini.

3. Kemendag: Aplikasi Temu Belum Kantongi Izin, Model Bisnis Tak Sesuai Aturan

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim, mengungkapkan aplikasi Temu sampai saat ini belum mengantongi izin beroperasi di Indonesia. Aplikasi e-commerce atau lokapasar asal Cina itu belakangan disorot karena dinilai berpotensi menganggu pasar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam negeri.

“Sampai sekarang belum ada izinnya,” ujar Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan hal ini.

Ihwal belum terbitnya izin itu, Isy menjelaskan Temu beroperasi dengan model bisnis factory to consumer. Menurut dia, model bisnis ini tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaran Bidang Perdagangan. Selengkapnya baca di sini.

4. Perusahaan Cina Tertarik Bangun PSN Pulau Tanjung Sauh Batam

Grup Panbil, investor utama yang akan membangun Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh menyebut investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Tanjung Sauh, Kota Batam mencapai Rp190 triliun dalam kurun 35 tahun ke depan. Tidak hanya perusahaan dalam negeri, investasi PSN ini juga akan dimasuki perusahaan luar negeri terutama dari Cina. 

Chairman Panbil Group, Johanes Kennedy Aritonang, menyebut KEK Tanjung Sauh ini meliputi Pulau Tanjung Sauh dan Pulau Ngenang. Tetapi pada pengembangan saat ini di mulai dengan Tanjung Sauh dahulu. "Mengenai investor, yang paling pertama dan paling besar itu tetap dari Cina, kemudian Singapura dan Jepang," kata Johanes kepada Tempo, Selasa, 18 Juni 2024.

Ia belum menyebutkan secara rinci nama perusahaan asing yang akan ikut membangun PSN Tanjung Sauh. "Nanti jika sudah peletakan batu pertama bersama pemerintah akan kita umumkan join dengan sama siapa saja, akan ada waktunya itu," tutup Johanes. Selanjutnya baca di sini.

5. Profil Felicitas Tallulembang, Kader Gerindra yang Disebut Telikung Muhammadiyah dan Rebut Jatah Komisaris BSI

Kabar penarikan dana triliunan rupiah milik organisasi keagamaan Islam, Muhammadiyah dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI menjadi sorotan. Salah satu alasan pengalihan dana itu diduga karena gagalnya petinggi Muhammadiyah yang tak ditunjuk menjadi komisaris BSI. 

Sebelum kabar penarikan dana besar-besaran, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, diusulkan mengisi posisi sebagai komisaris BSI. Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul "Di Balik Penarikan Dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia",  dalam RUPS BSI yang diadakan pada 17 Mei 2024, bukan Abdul Mu’ti yang diangkat, melainkan Felicitas Tallulembang sebagai komisaris independen. Belakangan, diketahui bahwa Felicitas adalah kader Gerindra.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter itu menggantikan rekan satu fraksinya di Gerindra yang tutup usia yakni, Andi Nawir Pasinringi. Dia diketahui juga pernah menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada periode yang sama, yakni 2014-2019. 

Setelah masa jabatannya berakhir di DPR RI, Felicitas maju sebagai calon legislatif (caleg) daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan III. Namun, caleg yang memiliki motivasi “2019 Prabowo Presiden” itu gagal melaju ke Senayan. Lengkapnya baca di sini.

Pilihan editor:  Terkini: Rupiah Terus Melemah Ketua Umum Kadin Buka Suara, Alasan Zulhas Usul Naikkan Harga MinyaKita