Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Minggu, 1 Desember 2024 dimulai dengan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Rapimnas Kadin) diklaim dihadiri lebih dari 2 ribu orang peserta dari Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kemudian informasi mengenai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 6,5 persencukup signifikan dan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu berita tentang Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kewenangan ASN yang bertugas sebagai penyuluh pertanian di daerah-daerah akan ditarik kembali ke pusat.
Berita terpopuler lainnya adalah pemerintah mengupayakan skema kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki hunian. Kuota subsidi sepeda motor listrik berbasis baterai pada tahun ini ludes. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:
1. Hashim dan Rosan Hadiri Rapimnas Kadin Kubu Anindya Bakrie
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Anindya Novyan Bakrie menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Mulia, Jakarta, Ahad, 1 Desember 2024. Rapimnas ini diklaim dihadiri lebih dari 2 ribu orang peserta dari Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa (ALB).
Dari pantauan Tempo, acara ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan pemerintah. Mereka yakni Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. Selain itu juga tampak adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.
Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan Hukum Otto Hasibuan, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjaatmadja, dan mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Para pengusaha juga terpantau hadir, antara lain James Riady dan Wisnu Wardhana. Mereka juga tergabung dalam kepengurusan Kadin Anindya Bakrie.
Baca berita selengkapnya di sini.
2. Apindo Soal Kenaikan UMP 6,5 Persen: Bisa Picu Gelombang PHK
Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5 persen. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kenaikan itu cukup signifikan dan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja.
Struktur biaya operasional perusahaan juga disebut makin berat, khususnya bagi sektor padat karya. Menurut pengusaha, kenaikan ini berisiko meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional.
“Hal ini dikhawatirkan dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru,” demikian ditulis Apindo dalam penyataan resmi terhadap penetapan kenaikan UMP 6,5 persen, dikutip Sabtu, 30 November 2024.
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Menko Pangan: ASN Penyuluh Daerah Akan Ditarik ke Pusat
Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kewenangan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai penyuluh pertanian di daerah-daerah akan ditarik kembali ke pusat. Hal itu salah satu putusan yang disahkan dalam Rapat koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan yang digelar di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Kamis, 28 November 2024.
Selain itu, menteri yang akrab disapa Zulhas tersebut juga menyebutkan, pemerintah akan mengirimkan tambahan penyuluh apabila terdapat kendala di daerah-daerah berupa kekurangan jumlah. “ASN penyuluh yang di daerah akan ditarik ke pusat dan apabila kurang jumlahnya akan ditambah,” katanya dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat, 29 November 2024.
Baca berita selengkapnya di sini.
4. Wamen BUMN Beberkan Opsi Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan untuk DP Program 3 Juta
Pemerintah mengupayakan skema kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki hunian. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo mengatakan ada opsi masyarakat dapat memanfaatkan saldo jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sebagai uang muka rumah untuk mendorong realisasi program 3 juta rumah.
“Sebenarnya kan isunya bagaimana memanfaatkan saldo JHT masyarakat sebagai uang muka,” kata lelaki yang akrab disapa Tiko ini, di sela diskusi Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah di Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024.
Tiko mengatakan akan mendorong kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk merealisasikan rencana tersebut. Sehingga, kata dia, masyarakat yang aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu mengeluarkan uang muka saat hendak membeli rumah.
Baca berita selengkapnya di sini.
5. Minat Masyarakat terhadap Sepeda Motor Listrik Mulai Naik. Apa Penyebabnya?
Kuota subsidi sepeda motor listrik berbasis baterai pada tahun ini ludes. Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa) menunjukkan dana tersebut sudah dimanfaatkan untuk pembelian 63.157 unit kendaraan. Realisasinya yang lebih tinggi dari 2023, yaitu 11.532 unit, menjadi sinyal pertumbuhan angka permintaan kendaraan tersebut.
Pemerintah memberikan subsidi sepeda motor listrik mulai Maret 2023. Bentuknya berupa potongan harga pembelian kendaraan baru senilai Rp7 juta per unit. Syaratnya, kendaraan tersebut harus memiliki tingkat kandungan dalam negeri di atas 40 persen.
Hingga Desember 2023, pemerintah mengalokasikan kuota sebanyak 200 ribu unit. Selain itu, pemerintah memberi bantuan pembiayaan konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta dengan kuota 50 ribu unit. Setiap orang bisa mengajukan bantuan untuk satu unit sepeda motor hanya dengan menunjukkan kartu tanda kependudukan.
Baca berita selengkapnya di sini.
Foto 
