Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. akan digelar pekan depan. Dalam agenda tersebut, perusahaan BUMD ini akan merombak seluruh jajaran direksinya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Komisaris Utama Pembangunan Jaya Ancol Thomas Lembong memberikan bocoran siapa saja pihak-pihak yang akan menempati kursi baru dewan direksi perusahaan. Thomas mengatakan berdasarkan kesepakatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Jaya Grup sebagai pemegang saham, orang-orang yang bakal mengisi kursi petinggi Ancol adalah kalangan profesional atau teknokrat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebagian besar berasal dari Jaya Grup. "Eksekutif-eksekutif dari Jaya Grup, (pejabat) karir atau pernah berkarir di Jaya Grup," kata Thomas dalam wawancara bersama Tempomelalui Zoom, Jumat, 12 Agustus 2022.
Thomas enggan membeberkan siapa saja direksi yang akan terimbas perombakan. Ia hanya menekankan bahwa RUPST Ancol mendatang bakal merombak secara besar-besaran jajaran direksi--juga ada peluang untuk perubahan komposisi komisaris.
Menurut dia, para pemegang saham sepakat merombak jajaran direksi karena manajemen dan tata kelola perusahaannya membuat bisnis Ancol tidak berkembang. "Jadi kultur manajemen di Ancol mungkin sejak Budi Karya pergi itu in-fighting, kebanyakan politik internal, pecah-belah, di dalam tidak kompak dan saling mensabotase. Itu satu hal yang saya sesalkan," ucapnya.
Thomas pun memberikan bukti bagaimana Ancol hingga kini tak berkembang. Selain masih menanggung utang hingga Rp 1,4 triliun, Ancol dipenuhi proyek-proyek mangkrak, gagal, dan bermasalah. Meskipun ada yang beberapa saat sempat jalan, namun proyek-proyek bernilai aset besar itu tidak bekelanjutan.
Dia mencontohkan proyek pembangunan hotel bintang lima di samping Resor Putri Duyung Ancol. Proyek yang sudah menyedot duit ratusan miliar itu tak pernah menjadi bangunan megah, bahkan hanya tersisa fondasi. Thomas juga menorot pengelolaan Ancol Beach City (ABC) Mall yang gagal karena tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan.
"Berantem (kongsi) dua pengusaha (pengelola) itu. Karena mangkrak, malnya ada, tapi kualitasnya jelek, pokoknya itu jelek banget jadi tempatnya sirkuit Formula E. Jadi barang rongsok di tempat kita, mau diapain juga jadi beban," ujar Thomas.
Thomas selanjutnya menyebut Seaworld yang terbangun dari hasil kongsi dengan Lippo Group. Aset ini wisata sebetulnya sempat berjalan baik. Namun lagi-lagi akibat sengketa sampai ke Mahkamah Agung, akuarium raksasa itu tak terurus alias tidak ada perbaikan maupun peningkatan fasilitas.
Karena itu, kata Thomas, Pemerintah DKI Jakarta dan pemegang saham minoritas kini tak ingin lagi perusahaan mengikuti sistem manajemen lama. Ke depan, dia mengatakan para pemegang saham ingin Ancol terlibat aktif dalam segala proyek yang dibangun.
"Harapan terbaik untuk profesionalisasi ya merombak manajemen dan kedua gaya manajemen yang baru yang lebih transparan, terbuka, dan mencari mitra usaha yang kredibel, internasional atau punya rekam jejak yang baik," kata Thomas.
Thomas mengimbuhkan, buruknya sistem yang dijalankan pihak Ancol selama ini terjadi lantaran manajemen mudah dirayu oleh iming-imingan pengusaha. Misalnya, pengusaha mengumbar janji Ancol tak perlu ikut mengucurkan modal dalam proyek-proyek tertentu, namun tetap akan menerima imbal hasil.
"Dengan konsep Ancol enggak usah keluar duit itu kita kayak lepas aja, tidak ikut turun tangan, tidak ikut mengelola masalah. Akhirnya serba berantakan," ucap Thomas Lembong.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
