Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik atau dikenal dengan Ni Luh Djelantik menyebut Bali darurat transportasi publik. Hal ini dia sampaikan saat bertemu dengan berbagai elemen masyarakat yang menerima manfaat langsung dari kehadiran mode transportasi Bus Trans Metro Dewata (TMD) yang berhenti beroperasi sejak 1 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Trans Metro Dewata sebagai salah satu operator menjadi solusi untuk masyarakat yang memang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memiliki transportasi pribadi, yang memang tidak bisa tidak bisa mengendarai transportasi pribadi dan juga masyarakat-masyarakat lain dengan misalnya, kondisi mereka menjadi salah satu semeton (saudara) disabilitas, anak sekolah, mahasiswa, pedagang di pasar, UMKM,” kata wanita yang akrab disapa Mbok Ni Luh kepada awak media usai Audiensi di Kantor DPD RI Provinsi Bali, Denpasar pada Jumat, 10 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menyebut, ada banyak sektor yang terganggu dengan tidak beroperasinya TMD ini. Karena itu, dia menegaskan transportasi publik itu harus tetap berjalan. “Transportasi publik itu harus tetap jalan, karena begitu banyak periuk nasinya rakyat itu terganggu dari sana. Masa kita tega, masa para pejabat itu tega dengan mengatasnamakan tidak ada anggaran, pasti ada jalan,” ucap Ni Luh Djelantik.
Ni Luh Djelantik juga menyoroti relasi antara ketersediaan transportasi publik dan aktivitas pariwisata di Pulau Dewata. "Karena Bali menjadi salah satu daerah tujuan pariwisata favorit, bagaimana kita menempatkan Bali kemudian tetap menjadi tujuan wisata favorit bagi wisatawan nasional maupun internasional adalah dengan menyediakan fasilitas transportasi publik," kata dia.
Sebelumnya, bus berwarna merah itu berhenti beroperasi lantaran persoalan anggaran. Adapun Bus TMD dengan enam koridor sepenuhnya milik pemerintah pusat bukan Pemprov Bali, sedangkan penganggaran untuk 2025 menunjukkan belum cukup biaya untuk tetap beroperasi. Alasan lain, masyarakat Bali dinilai masih kurang berminat menggunakan transportasi publik itu.
“Seluruhnya (kebutuhan pendanaan) sekitar Rp90 milyar dengan manajemen koridornya, operasional sendiri sekitar Rp82 milyar, APBN 2025 tidak menyiapkan sebesar itu,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Gunarta dilansir dari Antara Senin, 30 Desember 2024.
Menyusul kabar penyetopan operasional TMD, Dyah Rooslina, pembuat petisi pada laman change.org berjudul Lanjutkan Operasional Bus Trans Metro Dewata sebagai Transportasi Publik di Bali menyebut, kenyataannya transportasi publik itu masih sangat diandalakan
“Pada kenyataannya, banyak sekali teman-teman yang tidak punya kendaraan pribadi makanya menggantungkan mobilitas sehari-hari dengan menggunakan transportasi ini, kemudian pedagang asongan, teman-teman disabilitas, para lansia, itu kan nggak mungkin menggunakan kendaraan,” ujar Dyah.
Lebih lanjut, Dyah juga menuturkan eksistensi Bus TMD dapat memberi banyak manfaat seperti mengurangi beban finansial pelajar perantau, mengurangi polusi hingga meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas, utamanya bagi anak-anak yang mengemudi di bawah umur dan belum memiliki SIM.
Dia juga menyoroti Bali yang saat ini semakin sesak dengan kendaraan,“Sudah sangat macet, Bali ini pulau yang kecil, akan seperti apa kalau tidak ada pembatasan kendaraan,” kata dia.
Lebih jauh, Dyah menyayangkan inkonsistensi komitmen pemerintah untuk mendorong penggunaan alat transportasi publik dengan keputusan penghentian Bus TMD ini. “Pemerintah sendiri menggembar-gemborkan ayo masyarakat kembali ke transportasi publik supaya mengurangi kemacetan dan menurunkan polusi tapi kenapa dari pemerintah sendiri dengan keputusan seperti ini kok tidak komit, harusnya diperbanyak transportasi publik malah diberhentikan,” ujarnya.
Adapun, kejelasan nasib TMD saat ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Kendati demikian, sebelumnya Gubernur Bali Terpilih I Wayan Koster telah menyampaikan prioritasnya untuk menghidupkan kembali Bus Trans Metro Dewata atau TMD setelah dillantik melalui pleno penetapan oleh KPU Bali.
“Bus, iya prioritas,” kata Koster dilansir dari Antara pada Kamis, 9 Januari 2025.
Koster menilai, Bus TMD mesti berlanjut, namun operasionalnya harus dikaji sebab jika dihidupkan kembali bakal menjadi tanggung jawab daerah, bukan pusat lagi. “Mau dihidupkan, tapi akan dikaji dengan lebih cermat, efektif, dan efisien penyelenggaraannya,” ujar Wayan Koster.
Terkait metode pembayaran, Gubernur Bali terplih tersebut menyampaikan ide untuk membagi beban biaya, mengingat operasional TMD membutuhkan dana lebih dari Rp80 miliar sehingga menjadi beban berat bagi provinsi jika menanggung sendirian.
Opsi membagi beban biaya TMD juga disarankan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mengingat transportasi publik ini melayani wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita), sehingga pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan dapat saling berbagi.
Ni Kadek Trisna Cintya Dewi berkontrbusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Sopir Hingga Penumpang Meradang Trans Metro Dewata Bali Disetop, Begini Kronologinya
Foto 
