Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 1.623 personel kepolisian gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi demo bertajuk “Indonesia Gelap” yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI, di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari ini, Senin, 17 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aksi ini timbul atas keresahan masyarakat terhadap kinerja kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. “Kami melibatkan 1.623 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulis, pada Senin, 17 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun personel gabungan itu terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan juga instansi terkait. Susatyo mengatakan para personel akan disebar di sejumlah titik yakni di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.
Selain menjaga keamanan sidang, kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan di sekitar lokasi sidang. Akan tetapi pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan hanya akan diberlakukan jika peserta demo berjumlah banyak dan terjadi peningkatan. "Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa,” ujar dia.
Mereka juga mengimbau agar warga yang hendak melintas di sekitar Monas untuk mencari rute alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda. Susatyo juga memastikan seluruh personel yang bertugas menjaga keamanan aksi demo tidak membawa senjata api. “Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka dengan humanis dan profesional.”
Aksi demonstrasi yang digelar hari ini dilakukan sebagai kritik terhadap kinerja pemerintahan. Sebab, setelah 100 hari masa pemerintahan, kebijakan yang dibuat dianggap justru semakin menyengsarakan masyarakat Indonesia. "Kami menyerukan kepada seluruh pemuda, seluruh mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil di seluruh Indonesia untuk turun ke jalan dan terus menyuarakan hak-hak warga," ujar koalisi masyarakat sipil.
Berdasarkan informasi dari akun media sosial @bemsi.official, aksi hari ini direncanakan digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Mereka akan berorasi di kantor pemerintahan masing-masing kota pada hari ini.
Aksi demonstrasi BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil di sejumlah daerah lain direncanakan bakal digelar pada 18 atau 19 Februari. Khusus di Jakarta, aksi akan berlangsung di sekitaran wilayah Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Adapun sejumlah tuntutan yang akan dibawa dalam aksi ialah efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis; mendesak Prabowo keluarkan Perpuu Perampasan Aset; tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan; evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; penciptaan pendidikan gratis; tolak revisi UU Minerba; hapuskan dwifungsi militer di sektor sipil; hingga reformasi Polri.
Salah satu organisasi mahasiswa yang akan turun ke jalan pada hari ini ialah BEM Universitas Indonesia (UI). Mereka menyatakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ketua BEM UI Iqbal Chiesa, kebijakan tersebut semakin mempersulit kondisi rakyat. "Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia," kata Iqbal dalam video pernyataannya yang diunggah di laman Instagram resmi BEM UI pada Sabtu, 15 Februari 2025.
BEM UI menuntut Prabowo untuk segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran karena dinilai tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, BEM UI menyatakan beberapa tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut seperti membatalkan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus, hingga mendesak pencairan tuin dosen secepatnya.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
