Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis yang menggeruduk lokasi rapat pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai laporan tersebut sebagai bentuk pembungkaman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami melihat laporan tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat termasuk kritik warga negara,” kata Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus, saat dihubungi, pada Selasa, 18 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Andrie Yunus merupakan salah satu aktivis yang menginterupsi rapat yang dilaksanakan secara tertutup yang digelar Komisi I dan pemerintah di hotel bintang lima itu. Andrie dan sejumlah perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan merangsek masuk ke ruang rapat dan menyatakan penolakan terhadap revisi UU TNI.
Atas aksi itu, Andrie Yunus dilaporkan kepada Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana mengganggu ketenangan umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau menimbulkan kegaduhan. Laporan itu dibuat oleh satpam hotel Fairmont berinisial RYR pada hari yang sama ketika aktivis menggeruduk tempat dia bekerja.
Terhadap laporan itu, Andrie Yunus mengingatkan kepada kepolisian agar menempuh proses hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan prinsip hak asasi manusia.
Andrie Yunus membenarkan dirinya mendapatkan panggilan dari penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi. Agenda panggilan untuk memberikan klarifikasi itu dijadwalkan dilaksanakan pada pukul 11.00 WIB, Rabu, 18 Maret 2025. Kendati demikian, Andrie Yunus menolak menghadiri panggilan itu. “KUHAP mengatur, panggilan polisi itu harus jelas statusnya, sebagai saksi atau tersangka, sedangkan klarifikasi tidak diatur dalam KUHAP,” ujar dia.
Ia mengatakan, kehadirannya digantikan oleh pengacaranya dari tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD). Mereka hadir untuk mengirimkan surat penolakan memenuhi undangan klarifikasi. “Kami memandang undangan klarifikasi tersebut tidak sesuai dengan prinsip fair trial,” kata dia.
Panitia Kerja Komisi I DPR menggelar rapat kerja pembahasan revisi UU TNI dengan pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Sejumlah legislator dari Komisi I DPR tampak hadir dalam rapat tersebut.
Berdasarkan pantauan Tempo, anggota dewan yang hadir di antaranya Ahmad Heryawan, Tubagus Hasanuddin, hingga Rizki Aulia Natakusumah. Sementara perwakilan pemerintah yang terlihat hadir dalam rapat hari kedua ini Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan.
Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin tak ingin berbicara banyak mengenai alasan rapat panja pembahasan RUU TNI digelar di luar kompleks Parlemen, Senayan. Dia menyerahkan urusan itu kepada pimpinan Komisi I DPR untuk menjelaskan.
Dia mengatakan, bahwa ranahnya hanya perihal teknis perundang-undangan yang sedang dibahas. "Mengapa urgensinya, lalu di mana tempatnya, tanya kepada pimpinan," kata TB Hasanuddin ditemui di sela-sela rapat panja RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025.
Adapun Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan kebiasaan rapat di hotel itu telah dilakukan sejak dahulu. "Dari dulu. Coba kamu cek," ujar Utut.
Foto 
