Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan akan ada rapat koordinasi antara lembaganya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan). Rapat itu akan membahas nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Akan ada rapat koordinasi,” kata dia lewat pesan teks, Kamis, 6 Mei 2021. Bima belum merespon ketika ditanya kapan rapat itu akan digelar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bima mengatakan lembaganya tak berwenang menentukan nasib 75 pegawai komisi antikorupsi yang tidak lolos tes untuk alih status pegawai itu. Dia mengatakan saat ini mereka masih berstatus pegawai KPK, sehingga kewenangannya ada di tangan komisi.
“Status mereka saat ini pegawai KPK. Belum jadi ASN. Jadi kewenangannya masih di KPK,” kata Bima.
Sebelumnya, KPK mengumumkan ada 75 pegawainya yang tidak lolos uji wawasan kebangsaan. Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengatakan lembaganya menunggu penjelasan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang nasib para pegawainya yang tidak lulus. “Selama belum ada penjelasan dari Kementerian PANRB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat,” kata dia.
Mengutip Koran Tempo, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan lembaganya tidak dilibatkan sama sekali dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Padahal tes ini dilakukan sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN yang berada di bawah koordinasi Kementerian PANRB. “Kebetulan Kementerian PANRB tidak ikut dan tidak terlibat dalam proses tes wawasan kebangsaan pegawai KPK,” kata dia kemarin.
Tjahjo merujuk pada peraturan KPK soal alih status pegawai yang diteken Ketua Firli Bahuri Januari lalu. Dalam aturan itu, alih status pegawai menjadi ASN dilakukan oleh KPK bekerja sama dengan BKN.
Tjahjo tak menjawab secara lugas mengenai rencana rapat koordinasi tersebut. “Yang ada laporan dan penyerahan hasil tes tertulis dan rekaman wawancara 1.300an yang ikut tes dari Kepala BKN kepada Sekjen KPK, disaksikan Ketua dan Pimpinan KPK, Ketua Dewas dan Menpan RB,” kata dia. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri belum merespon pertanyaan mengenai rencana rapat tersebut.
Foto 
