Jalan Sunyi Menuju Bui

Wajah Pande Nasorahona Lubis tampak galau. Asap rokok diembuskan kuat-kuat ke langit-langit ruangan, matanya menerawang mengikuti asap yang melayang. Bekas Deputi Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu duduk di dekat lorong yang menghubungkan ruang tamu dengan ruang keluarga yang luasnya hampir selapangan badminton. Beberapa kali ia sempat meninggalkan ruangan dengan langkah tergesa-gesa setelah menekan kuat-kuat puntung rokok ke asbak "Saya sudah lupa kasus ini. Saya tahu putusan kasasi dari televisi dan telepon teman-teman," tuturnya kepada TEMPO di rumahnya di Jakarta, Rabu pekan silam.

Kabar yang mengagetkan baru saja diterimanya. Beberapa jam sebelumnya, Mahkamah Agung mengumumkan vonis empat tahun penjara buat dirinya. Terbayanglah sel dingin berjeruji akan mengisi hari-harinya dalam waktu dekat. Apalagi, di luar rumah, anggota intelijen kejaksaan mengawasi rumah itu siang dan malam. Ini dibenarkan oleh Kemas Yahya Rahman, juru bicara Kejaksaan Agung. Selain mengawasi, kejaksaan juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengecek status pencekalan terhadap terdakwa. "Saya kira Pande Lubis masih dicekal, karena biasanya terhadap perkara-perkara besar seperti itu dilakukan pencekalan," ujar Kemas. Dan pihak kejaksaan berencana segera mengirim Pande ke penjara begitu salinan putusannya diterima.

Bekas petinggi BPPN itu menuai buah perkara lawas ketika Bank Bali belum dilebur jadi Bank Permata. Kasus ini bermula dari piutang Bank Bali kepada bank lain yang tidak bisa ditagih. Bank Bali punya tagihan interbank ke Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Rp 598 miliar, dan ke Bank Umum Nasional (BUN) Rp 200 miliar. Saat krisis ekonomi terjadi, kedua bank tersebut tutup dan seluruh kewajibannya diambil alih oleh pemerintah, dalam hal ini BPPN.

Karena Direktur Utama Bank Bali saat itu, Rudy Ramli, sulit menagih ke BPPN, ia meneken perjanjian dengan PT Era Giat Prima. Intinya, perusahaan ini bersedia menagih utang tersebut dengan fee sekitar 50 persen dari hasil yang diperoleh. Dalam perusahaan tersebut ada nama Setya Novanto (direktur utama) dan Joko S. Tjandra (direktur). Nah, dalam urusan pencairannya, terlibatlah Pande Lubis, mewakili BPPN.

Sebelumnya, pada 11 Februari 1999, terjadi pertemuan di Hotel Mulia, Jakarta, yang dihadiri antara lain Ketua DPA Arnold Baramuli, Menteri Negara BUMN Tanri Abeng, Gubernur BI Syahril Sabirin, Pande Lubis, pihak EGP, dan direksi Bank Bali.

Saat ini baru Pande Lubis yang diganjar hukuman penjara dengan kekuatan hukum tetap (putusan MA). Sebelumnya, pada pertengahan Juni 2000, Joko Tjandra juga telah diputus oleh MA, tapi vonisnya bebas. Berkas tersangka atau terdakwa lainnya masih disimpan di kejaksaan, kecuali Syahril Sabirin yang sedang menanti putusan kasasi (di pengadilan tinggi ia dinyatakan bebas).

Sejatinya, Pande beruntung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena di sana ia dinyatakan bebas pada November 2000. Ketua majelis hakim, Putra Jadnya, saat memutuskan perkara menyatakan bahwa pencairan dana yang dilakukan Pande bukan semata tanggung jawab pribadi, melainkan tanggung jawab institusi.

Tak puas dengan vonis itu, jaksa kemudian mengajukan kasasi. Menurut Jaksa Tarwo Hadi Sadjuri, terdakwa berperan banyak, terutama menyalahgunakan jabatannya dengan perbuatan melawan hukum dalam pencairan tagihan Bank Bali sebesar Rp 904,6 miliar.

Di mata jaksa, terdakwa telah memproses dan mencairkan klaim tagihan Bank Bali terhadap BDNI, yang terdiri dari delapan transaksi swap dan dua transaksi lainnya. "Padahal program tersebut tidak masuk dalam program penjaminan pemerintah karena tidak sesuai atau bertentangan dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku," kata Tarwo, yang kini Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Palembang. Buktinya, ia menambahkan, sepuluh kali klaim tersebut diajukan, sepuluh kali pula ditolak oleh BI secara tertulis. Pencairan terjadi, masih menurut sang Jaksa, setelah Pande Lubis turun tangan dan beberapa kali dia bolak-balik ke BI untuk meminta dana Rp 904,6 miliar dicairkan.

Pande juga disalahkan karena ia memuluskan surat ke BI tanpa melakukan verifikasi. Yang juga memberatkan, terdakwa mengenakan bunga yang sebenarnya tak diatur dalam surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. "Ada bunga yang dihitung oleh Pande Lubis, padahal di sana kan sudah ada bunga. Itu berarti motifnya memberi keuntungan bagi orang lain. Ini juga fakta yang memperkuat adanya suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana korupsi," kata Tarwo. Apalagi separuh dari dana yang dicairkan itu akan diberikan kepada PT EGP sesuai dengan perjanjian.

Pekan lalu, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh kejaksaan. Artinya, Pande Lubis divonis empat tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa. Menurut anggota majelis hakim, Abdurachman Saleh, terdakwa dianggap merugikan negara alias korupsi. Pande "memuluskan" keluarnya dana senilai Rp 904,6 miliar yang berada dalam pengelolaan BPPN dan disimpan di Bank Indonesia.

Pande sungguh kecewa terhadap putusan tersebut. Soalnya, pencairan dana tersebut disetujui oleh lima petinggi BPPN (ketua dan empat wakil), juga oleh Menteri Keuangan. "Saya pikir ini tidak logis kalau cuma saya yang dikaitkan melanggar prosedur. Kalau jaksa mengatakan melanggar prosedur, maka dihajar semua," kata Pande. Apalagi kesaksian Menteri Keuangan Bambang Subianto dan Ketua BPPN Glenn Jusuf di persidangan, menurut Pande, menyatakan semuanya sudah prosedur yang benar. "Jadi, kalau jaksa mau konsekuen, ya, semuanya melanggar prosedur. Saya ini cuma ditugasi," kata Pande.

Menurut Asfifuddin, pengacara Pande, pencairan dana yang dilakukan kliennya punya landasan hukum, yakni keputusan presiden dan surat edaran Menteri Keuangan. "Ada sebuah sistem yang saya anggap ada pendelegasian tanggung jawab. Jadi, tak bisa klien saya disalahkan," kata Asfi. Apalagi dalam dakwaan jaksa dicantumkan pasal-pasal penyertaan (Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Artinya, Pande Lubis tidak sendirian dalam tuduhan itu. Dalam dakwaan pun selalu disebutkan bersama Joko Tjandra, Rudy Ramli, Setya Novanto, Syahril Sabirin, dan seterusnya. Itu sebabnya Asfi menyatakan: seharusnya ada 10 orang yang disidangkan.

Seruan itu didengar oleh kejaksaan. "Penelitian terhadap tersangka lainnya akan dilakukan begitu kejaksaan menerima salinan putusan MA soal Pande Lubis tersebut," kata Kemas Yahya Rachman. Jika janji kejaksaan ini tak dipenuhi, Pande Lubis sungguh sial: ia menanggung skandal Bank Bali dan melenggang ke penjara sendirian.

Ahmad Taufik, Juli Hantoro, Adek, dan Setri Yasra

Nasib Para Pemeran

SKANDAL Bank Bali muncul gara-gara bank ini memiliki tagihan interbank ke Bank Dagang Nasional Indonesia sebesar Rp 598 miliar dan ke Bank Umum Nasional sebanyak Rp 200 miliar. Setelah kedua bank ini ditutup saat krisis ekonomi dan urusannya diambil alih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Rudy Ramli (bos Bank Bali) mengalami kesulitan menagih duit tersebut ke lembaga itu. Sebagai terobosan, Bank Bali lalu meneken perjanjian pengalihan tagihan (cessie) dengan PT Era Giat Prima. Intinya, PT EGP bersedia menagih piutang tersebut dengan fee 50 persen.

Lewat jurus kongkalikong, akhirnya uang itu benar-benar cair. Pada Juni 1999, BPPN menginstruksikan kepada Bank Indonesia agar membayar tagihan interbank Bank Bali senilai total Rp 904,6 miliar (termasuk bunga). Hanya, beberapa bulan kemudian, skandal yang merugikan negara ini terbongkar. Sejumlah pejabat diperiksa Kejaksaan Agung, tapi hanya sedikit yang diseret di pengadilan. Berikut ini peran dan nasib mereka.