Komnas HAM: Banyak Masyarakat Ditetapkan Tersangka di Konflik Agraria di IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat cukup banyak masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang dijadikan tersangka di konflik agraria di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombang mencatat ada 9 orang petani dari Desa Seleloang yang ditetapkan sebagai tersangka dan 4 warga di desa Tamelow Sepak yag jadi tersangka selama 2024.

Uli kaget melihat banyaknya tersangka konflik agraria di wilayah IKN di Kabupaten Penajam Paser tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menemui perwakilan masyarakat Tamelow, yang dijadikan tersangka penyerobotan lahan, di kantor Komnas HAM, Kamis, 17 Oktober.

"Jumlah itu dari dua laporan," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 18 Oktober 2024.

Sembilan petani Desa Seleloang yang ditetapkan sebagai tersangka, saat ini berstatus dalam masa penangguhan penahanan. Mereka dituduh melakukan kekerasan terhadap petugas keamanan saat pembebasan lahan proyek untuk Bandara VVIP IKN. Atas penetapan tersangka itu, mereka kemudian melapor ke Komnas HAM. 

Sementara empat orang warga masyarakat Temelow ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Timur pada 14 Oktober lalu atas dugaan penyerobotan lahan hak guna bangunan (HGB) milik PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI) Kartika Utama. Padahal masyarakat menyatakan mereka telah tinggal di Penajam Paser Utara sejak 1979, sebelum PT ITCI.

Melihat banyak masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka di kasus agraria di wilayah IKN, Uli mengatakan Komnas HAM akan mendorong agar semua konflik diselesaikan melalui pendekatan mekanisme tanah objek reforma agraria (TORA).

TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi. Salah satu caranya dengan mengkomunikasikannya kepada bupati setempat.