Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengingatkan, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 oleh KPK harus menjadi introspeksi diri. Sebab Indeks SPI KPK sendiri sangat merosot dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Sangat jeblok,” kata dia saat dihubungi pada Minggu, 28 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan hasil survei 2023, lembaga antirasuah itu mendapat skor Indeks SPI 76,64 sedangkan pada 2022 memperoleh skor 82,88. Survei Penilaian Integritas itu dirilis KPK pada Jumat, 26 Januari 2024 untuk mengukur risiko korupsi sekaligus menjadi rekomendasi perbaikan sistem pencegat korupsi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Boyamin, hasil survei tahun kemarin adalah akibat dari rangkaian peristiwa yang terjadi sejak 2019. Hal ini Sehingga membuat persepsi publik juga makin buruk terhadap kinerja KPK. “Saya selalu mengulang, ini dimulai dari UU revisi KPK,” kata dia.
Ia menganggap aturan itu disahkan atas kehendak DPR atau pemerintah untuk melemahkan KPK. Masyarakat pun seolah-olah menganggap ada kepentingan politik di sana. Padahal sejak awal reformasi KPK dilahirkan untuk mengawasi pemerintahan, tata kelola menjadi baik dan lembaga makin menguat.
Pada akhirnya, justru terlihat ada sejumlah kasus besar di penghujung tahun 2023 kemarin. Misalnya, kasus korupsi minyak goreng yang melibatkan mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, kasus Base Transceiver Station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika, isu food estate yang kini dianggap gagal. Bahkan pimpinan KPK yang saat ini menjadi kontroversi karena melanggar kode etik.
MAKI menilai berbagai peristiwa itu menunjukkan pemerintah tidak memiliki tata kelola yang baik, tapi makin buruk dan ugal-ugalan. Hal itu juga berimbas pada KPK sebagai salah satu lembaga hukum.
Oleh karena itu, Bonyamin mengimbau perlu adanya penguatan kembali di KPK sehingga persepsi publik berubah kembali jadi positif. “Tata kelola yang baik itu mampu mencegah tiris dan rembes. Nah kita mencegah bocor aja enggak bisa,” ujarnya.
Pilihan Editor: Cerita Aiman Witjaksono saat HP Disita Polisi dan Khawatir Identitas Narasumber: Tahan Saja Saya