'Teroris' Plumpang: Katup Pengaman

BETAPA mengerikan seandainya kebakaran depo minyak Plumpang ternyata akibat ulah teroris. Jakarta pasti akan siaga satu. Kecemasan berkecamuk, krisis bahan bakar membayang. Tapi penyebab kebakaran yang diumumkan polisi tetap saja membikin dada sesak: katup pengaman tekanan di dalam tangki tidak berfungsi baik.

Artinya, ini soal perawatan yang lagi-lagi menjadi titik lemah manajemen obyek vital seperti depo minyak Plumpang. Malfungsi katup pengaman itu tak akan terjadi andai perawatan tangki nomor 24 buatan tahun 1974 itu dilakukan dengan teliti. Sangat menyakitkan melihat 1,5 juta liter premium habis menjadi gumpalan asap pekat hanya gara-gara penyebab yang sepele. Kinerja katup pengaman merupakan sesuatu yang bisa dikontrol. Ini berbeda dengan kebakaran yang dipicu faktor alam, misalnya sambaran petir. Tanda-tanda malfungsi pada katup ini seharusnya bisa ditemukan saat dilakukan perawatan rutin.

Polisi dan penyidik Pertamina mesti mencari orang yang paling bertanggung jawab. Pengelola depo harus diperiksa. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional menyebutkan pengelola obyek vital nasional-depo ini salah satunya-bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan obyek itu.

Sanksi kepada yang bersalah tidak saja perlu agar kejadian buruk itu tidak terulang, tapi juga merupakan bukti bahwa kebakaran tak ada hubungannya dengan sabotase, apalagi terorisme. Sekadar sanksi administratif sudah tidak memadai. Yang bersalah perlu dibawa ke pengadilan karena seorang anggota satuan pengamanan depo tewas dalam kebakaran itu. Pertamina juga rugi sekitar Rp 15 miliar.

Kecelakaan itu sepatutnya mengingatkan Pertamina untuk melakukan audit total atas keamanan 26 tangki raksasa di Plumpang. Pertamina perlu memastikan bahwa malfungsi serupa, atau gangguan lain, tidak akan mengakibatkan bencana pada tangki-tangki itu. Depo berkapasitas 10 juta liter per hari itu pun amat vital bagi Ibu Kota dan sekitarnya. Kalau Plumpang ngadat, distribusi 20 persen bahan bakar nasional juga bakal tak lancar. Seandainya Plumpang meledak, krisis bahan bakar bisa memporakporandakan Jakarta.

Pertamina tak bisa tidak mengaudit seluruh faktor pengamanan Plumpang. Kebakaran itu saja menunjukkan sejumlah kelalaian di sana. Soal hidran air untuk memadamkan api merupakan contohnya. Selain jumlahnya kurang, banyak hidran ternyata kosong tanpa air. Tak jauh dari depo memang ada Kali Sunter, tapi petugas pemadam kesulitan mendekati sasaran. Itu lantaran jalan satu-satunya area penting itu hanya bisa dilalui satu kendaraan. Padahal mobil pemadam kebakaran yang bertubuh tambun kerap harus bermanuver saat memadamkan api.

Membangun zona penyangga antara depo Plumpang dan permukiman merupakan keharusan. Aturan sebenarnya sudah ada. Sudah ditetapkan jarak dari tepi depo ke rumah penduduk minimal 25 meter. Ini jarak yang aman untuk berjaga-jaga jika kebakaran terjadi. Tapi aturan ini tampaknya tidak bisa jalan di lapangan. Di sekeliling depo sekarang berdiri permukiman penduduk. Dari total luas depo yang 162 hektare, 83 hektare dihuni pemukim, yang kebanyakan liar.

Tanpa zona penyangga, semua pihak berada dalam bahaya. Pertamina akan sulit menanggulangi api seandainya kebakaran terjadi lagi, penduduk pun terancam sambaran api. Semestinya ini bukan soal yang terlalu sulit diselesaikan.