Masalah Pergulaan dan Holding Gula SugarCo

Akibat mesin tua, kinerja pabrik gula BUMN tidak optimal. Mesinnya bocor dan nira tebu banyak yang tidak terproses menjadi gula. Secara teoretis rendemen bisa mencapai 14-15 persen apabila prinsip efisiensi dilakukan dengan baik. Karena pabrik gula sudah tua, rendemen yang diraih hanya 6-7 persen, jauh di bawah capaian rendemen di era 1930-an yang 11-13 persen. Selain itu, inefisiensi ini disumbang oleh fakta lain, yakni hanya 10 persen pabrik gula BUMN yang punya lahan sendiri. Sisanya mengandalkan bahan baku tebu dari petani mitra.

Ini membuat usaha tani terpisah dari penggilingan. Keputusan menanam, seperti waktu tanam, varietas, pemupukan, dan pemeliharaan, berada di tangan petani, yang jumlahnya banyak serta dengan keterampilan dan modal beragam. Pabrik gula BUMN sulit mengatur jadwal tebang, angkut, dan giling. Kerumitan ini membuat pabrik sulit meningkatkan efisiensi, produktivitas tebu, dan rendemen gula. Kendala-kendala semacam ini tidak ditemukan pada pabrik gula swasta. Selain itu, produk utama pabrik gula BUMN adalah gula. Sedangkan pabrik gula swasta beragam.

Pembentukan SugarCo merupakan langkah progresif untuk merestrukturisasi industri gula domestik agar berdaya saing. Harapannya, jika daya saing reinkarnasi pabrik gula BUMN ini naik, pasar gula secara bertahap bisa disehatkan. Saat ini, karena produk gula pabrik gula BUMN kalah bersaing dengan swasta, pemerintah memberikan proteksi. Salah satunya dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 12.500 per kilogram gula. Di satu sisi, cara ini menjamin pabrik gula BUMN tetap hidup. Di sisi lain, langkah ini memberikan keuntungan luar biasa (windfall profit) kepada pabrik gula swasta dan membebani konsumen dengan harga tinggi.

Namun pembentukan SugarCo juga menyisakan sejumlah pertanyaan krusial. Pertama, dalam restrukturisasi ini, pemerintah tidak mengikutsertakan pabrik gula di bawah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Saat ini, RNI menjadi holding BUMN kluster pangan. Mengecualikan RNI dalam pembentukan SugarCo membuat restrukturisasi tak tuntas dan bahkan menimbulkan pertanyaan: mengapa demikian. Kedua, haruskah menargetkan swasembada gula berbasis tebu? Menurut pemerintah, tujuan pembentukan SugarCo, salah satunya, untuk mencapai swasembada gula tebu pada 2025 dengan produksi 2 juta ton dari 0,8 juta ton saat ini.

Selama bertahun-tahun, produksi gula konsumsi domestik tak bergerak dari 2,1-2,4 juta ton dari kebutuhan sekitar 3 juta ton. Jika SugarCo bisa memproduksi 2 juta ton, kebutuhan gula konsumsi bisa dipenuhi dari produksi domestik. Masalahnya, di dunia saat ini tengah berlangsung gelombang mengurangi konsumsi gula. Hal ini dimanifestasikan dalam bentuk cukai minuman berpemanis. Gula diyakini sebagai biang diabetes dan obesitas, sehingga setidaknya 45 negara sudah memberlakukan pajak minuman berpemanis. Di ASEAN, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Laos, dan Kamboja sudah menerapkannya.

Pemerintah sebenarnya sempat berencana mengutip cukai minuman berpemanis. Tapi rencana itu redup karena ditolak sejumlah pihak, terutama produsen minuman. Alasannya, kebijakan itu akan memukul produsen minuman, merugikan konsumen miskin, dan belum ada kajian ilmiah mengenai kaitan minuman berpemanis dengan obesitas dan diabetes. Bourke dan Veerman (2018) memprediksi, dalam 25 tahun ke depan, jika ada cukai gula, warga miskin membayar cukai US$ 0,5 miliar, lebih rendah dibanding yang kaya (US$ 15,1 miliar). Cukai mencegah lebih dari 1 juta kasus diabetes. Cukai juga diyakini akan menurunkan klaim BPJS Kesehatan untuk diabetes, yang saat ini memakan sepertiga pengeluaran lembaga tersebut.

Ketiga, swasembada gula berbasis tebu mustahil dicapai tanpa penambahan lahan baru. Dengan menguasai 55 ribu hektare lahan, amat tidak memadai bagi SugarCo untuk mengejar produksi 2 juta ton gula. Memang ada rencana mengkonversi lahan karet dan kakao milik PTPN menjadi lahan tebu. Tapi apakah tanahnya cocok dan lokasinya terkonsolidasi di satu hamparan? Di luar itu, bisa saja SugarCo tetap bermitra dengan petani. Masalahnya, jika tidak ada jaminan untung kala menanam tebu, akan sulit mengharapkan petani menanam tebu.

Dalam konteks inilah melirik potensi gula non-tebu menjadi relevan. Salah satu yang potensial adalah gula dari nira kelapa sawit. Dari 16,38 juta hektare lahan sawit saat ini, dengan asumsi siklus pertanaman 25 tahun, berarti tiap tahun ada 0,65 juta hektare yang harus diremajakan. Dari pohon sawit yang dirobohkan, tiap hari bisa menghasilkan 5-10 liter nira per pohon selama dua bulan. Dengan 330 pohon per hektare, berarti ada potensi 64,87 juta liter nira per tahun, yang setara dengan 12,87 juta ton gula merah. Kebutuhan gula konsumsi dan industri kita cuma 6 juta ton. Potensi ini belum banyak dilirik dan diteliti. Maukah SugarCo?