Korupsi Menghambat Bisnis yang Bertanggung Jawab

KASUS korupsi timah yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022 memasuki babak persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Kasus ini cukup menghebohkan karena diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp 271 triliun.

Jumlah kerugian tersebut dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Nilai itu merupakan akumulasi dari kerugian lingkungan (ekologis) senilai Rp 157 triliun, kerugian ekonomi lingkungan Rp 60 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 5 triliun. Terdapat pula kerugian di luar kawasan hutan sebesar Rp 47 triliun. 

Berdasarkan studi Transparency International Indonesia, penerbitan wilayah IUP dan pemberian IUP merupakan salah satu lahan subur korupsi. Risiko korupsi dalam pemberian IUP ini biasanya meningkat ketika pemilihan kepala daerah berlangsung.

Hal tersebut membuat sektor ekonomi ekstraktif menjadi sorotan karena memiliki risiko korupsi yang signifikan. Korupsi di sektor ini sering kali berkaitan dengan upaya mendapatkan akses terhadap konsesi dari pemerintah. Catatan pemantauan korupsi oleh Indonesia Corruption Watch menyatakan, sepanjang 2023, terdapat 39 kasus korupsi di sektor ini dengan jumlah kerugian mencapai Rp 6,7 triliun, atau berada di posisi ketiga setelah korupsi di sektor telekomunikasi dan informasi serta korupsi di sektor perdagangan. 

Korupsi yang melibatkan pelaku bisnis dapat berdampak pada munculnya pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan publik. Hasil riset International Corporate Accountability Roundtable dan Global Witness (2017)—yang berfokus pada transaksi lahan berskala besar, korupsi, dan dampaknya terhadap HAM di seluruh dunia—menunjukkan bahwa kasus pelanggaran HAM serius oleh sektor bisnis, seperti kerja paksa dan perdagangan manusia, kerap berhubungan dengan korupsi sebagai faktor yang mendasarinya.

Di masyarakat adat, misalnya, aktivitas penambangan yang ekstensif menimbulkan dampak buruk signifikan terhadap HAM, yang mempengaruhi hak atas kesehatan dan lingkungan yang memadai. Pemberian konsesi tanpa penilaian risiko lingkungan atau sosial yang tepat juga akan menyebabkan sejumlah pelanggaran HAM yang berdampak pada penduduk setempat.

Keluhan tersebut muncul karena perusahaan tak melakukan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat setempat, khususnya masyarakat adat. Perusahaan juga kerap tak mematuhi persyaratan free, prior and informed consent (FPIC) dalam konteks kegiatan bisnis, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.  

Operasional bisnis juga dapat secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak buruk pada HAM, yang lagi-lagi disebabkan oleh praktik korupsi. Akuisisi lahan untuk proyek bisnis, seperti agrobisnis, pertambangan, atau infrastruktur, dapat melibatkan korupsi yang menyebabkan perampasan tanah serta pemindahan paksa masyarakat yang kehilangan harta benda dan mata pencarian mereka.

Praktik korupsi dalam sektor bisnis jelas bertentangan dengan konsep perlindungan HAM dalam ketiga pilar Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs). Pada pilar pertama—pilar perlindungan, yaitu kewajiban pemerintah untuk melindungi HAM—korupsi memungkinkan hibah pengadaan publik dipengaruhi oleh jaringan hubungan informal antara pengusaha, politikus, dan aparatur negara.