Bagaimana Menggelar Pembelajaran Tatap Muka Saat Pandemi

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Apa syarat pembelajaran tatap muka berlangsung aman?
Pandemi membuat kemampuan membaca anak menurun.
Jangan sampai pembelajaran tatap muka jadi sumber bencana baru.

KEBIJAKAN pemerintah membuka sekolah harus dibarengi strategi mitigasi yang mumpuni agar kurva penularan Covid-19 tidak melonjak. Sebelum meminta orang tua memutuskan apakah anaknya bisa kembali bersekolah, pemerintah harus memastikan setidaknya 80 persen populasi warga di sekitar lokasi pembelajaran tatap muka sudah divaksin. Infrastruktur untuk melakukan deteksi sumber penularan (tracing) secara cepat dan efektif jika ada kasus positif di sekolah juga harus disiapkan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dimulai kembalinya sekolah tatap muka sebenarnya sudah dimungkinkan sejak lima bulan lalu. Pada Maret 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri mempersilakan sekolah yang tenaga pengajar dan siswanya sudah divaksin dan berada di daerah yang berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level I sampai III memulai pembelajaran tatap muka. Syarat lain adalah kesiapan menerapkan protokol kesehatan dan ada persetujuan orang tua.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tapi, baru dua pekan terakhir, sejak akhir Agustus lalu, mulai banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Bayang-bayang trauma akibat kemunculan varian delta yang mengganas pada Juli lalu serta jumlah vaksinasi terhadap guru dan siswa yang masih sekitar 40 persen membuat kebijakan pembukaan sekolah memicu kekhawatiran melonjak kembalinya angka penularan Covid-19.

Mereka yang mendukung rencana ini beralasan pembukaan sekolah penting untuk memastikan anak tak kehilangan kesempatan belajar secara optimal. Pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif karena siswa mudah bosan dan kurang berkonsentrasi.

Banyaknya siswa yang tak memiliki perangkat belajar online yang memadai, termasuk akses Internet yang prima, membuat model pembelajaran jarak jauh dinilai memicu hilangnya kesempatan belajar atau learning loss. Apalagi ada masalah dalam kompetensi guru untuk mengajar jarak jauh dengan kreatif dan waktu pendampingan orang tua yang juga terbatas.

Tahun lalu, studi Bank Dunia memperkirakan kombinasi penutupan sekolah dan menurunnya mata pencarian keluarga akibat pandemi membuat anak kehilangan rata-rata 0,3-0,9 tahun pendidikannya. Riset lain menemukan ada potensi kemampuan membaca anak turun sampai 37 persen dan kemampuan memahami matematika turun hingga 62 persen akibat pembelajaran jarak jauh. Ini belum menghitung berkurangnya kemampuan bersosialisasi anak bersama sebayanya.

Meski demikian, penting digarisbawahi bahwa keselamatan dan kesehatan anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan. Jika membuka sekolah justru meningkatkan risiko penularan Covid-19 di kalangan anak, kebijakan itu jelas tak berpihak kepada kemaslahatan mereka.

Jangan lupa, menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia pada akhir Juni lalu, tingkat kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia—yang mencapai 3-5 persen—termasuk yang tertinggi di dunia. Data nasional juga menunjukkan konfirmasi Covid-19 pada anak berusia 0-18 tahun saat itu mencapai 12,5 persen.

Di Indonesia saat ini ada 530 ribu lembaga pendidikan dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas. Total jumlah siswa lebih dari 40 juta. Untuk itu, pemerintah harus merumuskan kriteria yang amat detail dan spesifik bagi sekolah yang merencanakan pembelajaran tatap muka.

Panduan mitigasi yang lengkap jika sebuah kasus positif ditemukan di sekolah harus dirumuskan bersama semua pemangku kepentingan yang relevan. Ketika vaksinasi belum merata dan disiplin deteksi (tracing) masih bermasalah, pembelajaran tatap muka amat rawan menjadi sumber bencana baru.