Bankir Tulen di Lapangan Banteng

TAK perlu pesimistis dengan latar belakang Menteri Keuangan yang baru. Agus Martowardojo yang menggantikan Sri Mulyani memang bukan birokrat, bukan pula ahli fiskal dan moneter. Ia bankir tulen. Dan inilah pertama kalinya seorang pemimpin bank mengendalikan Kementerian Keuangan. Dengan reputasinya selama ini, ia sangat pantas duduk di Lapangan Banteng—kantor Kementerian Keuangan. Boleh dibilang dialah bankir par excellence. Itu sebabnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkannya menjadi calon Gubernur Bank Indonesia dua tahun lalu, meskipun Dewan Perwakilan Rakyat menolak. Maka mereka yang pagi-pagi sudah meragukan kemampuan Agus sebaiknya memberi dia kesempatan untuk menunjukkan kecakapannya mengelola kementerian strategis ini.

Agus mempunyai leadership kuat, syarat penting jabatan menteri. Bankir 54 tahun ini berhasil mengubah Bank Mandiri dari bank sarat beban tagihan macet menjadi bank dengan laba tinggi. Pada 2005, Bank Mandiri hanya mencetak laba Rp 600 miliar. Tapi tahun lalu labanya melesat menjadi Rp 7,2 triliun. Di tangannya, Mandiri menjelma menjadi bank dengan aset terbesar di Indonesia. Tentulah mengelola Bank Mandiri jauh berbeda dengan mengemudikan Kementerian Keuangan. Kompleksitas masalah di Lapangan Banteng sangat pelik. Sejarah bicara, kementerian ini penuh intrik dan kepentingan politik.

Jelas, Agus tak mudah mengelola kementerian segampang ia menaik-turunkan suku bunga bank. Pada hari pertama bekerja, dia pun sudah melihat betapa bejibun tantangan yang harus ia tuntaskan. Dalam jangka pendek, tantangan besar yang dihadapi adalah melanjutkan reformasi birokrasi, juga membenahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.

Perang sebenarnya ia hadapi di Direktorat Jenderal Pajak. Di sana berjajar barisan penunggak pajak kakap, yang perkaranya sudah masuk kategori pidana pajak, misalnya Asian Agri milik Sukanto Tanoto, dan perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie, Ketua Partai Golkar sekaligus Ketua Harian Sekretariat Gabungan Partai Koalisi pendukung Yudhoyono. Agus tak punya pilihan selain menegakkan aturan. Sebaiknya ia tak sedetik pun membiarkan diri didikte oleh politikus sekaliber apa pun. Agus mesti independen dan berani—seperti ketika ia memaksa debitor kakap yang dekat dengan kekuasaan membayar utang ke Bank Mandiri.

Membenahi masalah fiskal menjadi tantangan selanjutnya. Agus dan Anny Ratnawati, wakil menteri keuangan, dituntut memperbaiki penyerapan anggaran yang masih rendah—sampai April baru mencapai sekitar 31 persen. Bersama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan mesti mendorong perbankan meningkatkan kucuran kredit ke dunia usaha sehingga sektor riil bergerak.

Agus juga harus kreatif mencari sumber pembiayaan anggaran negara. Utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 1.167 triliun atau 26 persen dari produk domestik bruto sudah masuk kategori mengkhawatirkan. Lebih baik mengandalkan pajak, yang sampai sekarang baru 12 persen dari total anggaran.

Krisis Yunani dan Eropa juga tak bisa disepelekan. Untuk itu, Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia perlu meyakinkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Aturan hukum itu merupakan protokol penting menghadapi krisis ekonomi.

Masyarakat menanti gebrakan pengganti Sri Mulyani ini. Dengan karier cemerlangnya selama ini, bukan tak mungkin Agus akan melebihi prestasi pendahulunya.