Benarkah TNI Tegak Lurus kepada Jokowi

Perbesar

Cari angin

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Putu Setia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di setiap masa ada istilah yang digemari oleh para penguasa. Pada era Orde Baru, ada istilah monoloyalitas. Setiap pegawai negeri, anggota TNI, dan personel Polri, loyalitasnya harus mono, tak boleh stereo. Artinya, nadanya tunggal, tak boleh ditambah-tambah nada lain. Di era Presiden Jokowi saat ini, ada istilah tegak lurus. Artinya, tak boleh ada miring kanan atau miring kiri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Inilah contohnya. KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menyatakan Tentara Nasional Indonesia tegak lurus dengan panglima tertingginya, yakni presiden. Hal itu disampaikan Jenderal Dudung menanggapi teguran Presiden Jokowi soal beredarnya percakapan di grup WhatsApp yang anggotanya para tentara dan polisi. Percakapan itu menyoal keputusan pemindahan ibu kota negara yang masih didiskusikan anggota grup WA tersebut. “Loyalitas kita tegak lurus kepada panglima tertinggi kita,” kata Jenderal Dudung. Sang jenderal lalu berjanji menertibkan hal itu.

Di kalangan partai politik, istilah tegak lurus pun acap kali kita dengar. Terakhir, misalnya, diucapkan oleh politikus PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, yang menanggapi soal penundaan pemilu. PDI Perjuangan, menurut mantan Gubernur Jakarta ini, tegak lurus dengan konstitusi. Tidak ada masa jabatan presiden yang ketiga dan penundaan pemilu. Bahkan para elite PDI Perjuangan berkali-kali sebelumnya menyebutkan istilah tegak lurus dalam hal pengambilan keputusan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Apa pun keputusan Mega itu, termasuk siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai presiden dan wakil presiden, tak boleh didebat.

Tentu ini bagus-bagus saja dikaitkan dengan disiplin organisasi. Pesannya, jangan memilih menjadi tentara dan polisi jika suka mempermasalahkan kebijakan atasan. Jangan menjadi anggota partai banteng moncong putih jika masih mau mendebat keputusan ketua umumnya. Megawati sendiri sering kali pula mengancam, lebih baik mundur dari partai jika tidak loyal.

Jokowi menegur TNI dan Polri dalam forum resmi rapat pimpinan instansi itu. Kata dia, ibu kota negara sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kenapa harus diperbincangkan dalam grup WhatsApp. Yang menarik, siapakah anggota grup WA yang komentarnya dibaca oleh Jokowi itu? Para perwira tinggi, perwira menengah, atau bintara? Lagi pula dari mana Presiden mendapat bocoran adanya percakapan di sekitar ibu kota negara itu? Adakah anggota grup yang membocorkan untuk kepentingan pribadi? Sesuatu yang sangat biasa dalam komunitas jenis ini. Atau grup WA itu dibajak? Wah, itu pelanggaran, tapi memang riskan diusut.

Lebih menarik dibahas soal tegak lurus kepada konstitusi dalam kaitan penundaan pemilu. Konstitusi saat ini menyebutkan jabatan presiden hanya bisa ditambah satu periode. Nah, kalau konstitusi ini diamendemen dengan membolehkan tiga periode, bukankah itu tetap tegak lurus dengan konstitusi? Lagi pula PDI Perjuangan tetap ngotot melakukan amendemen dengan alasan memasukkan haluan negara. Tidak ada jaminan tegak lurus itu berarti tidak berubah dari saat ini karena kaitannya dengan konstitusi. Kecuali Presiden Jokowi yang menjadi subyek di sini mau berkata tegas: “Silakan amendemen konstitusi untuk memperpanjang jabatan presiden, tapi saya tidak bersedia dicalonkan lagi.” Nah, selesai persoalan, apalagi pernyataan Presiden itu, misalnya, disertai meterai Rp 10 ribu.

Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, barangkali benar. Sudahlah, kata Paloh, wacana penundaan pemilu game over saja, itu mengada-ada. Tak disebutkan apakah isu ini memang disengaja agar urusan minyak goreng, kedelai, dan elpiji jadi tertutupi? Bagaimana kalau Jokowi diingatkan agar kebijakannya tegak lurus dengan nasib rakyat, yang kini antre empat jam untuk beli minyak goreng?