Berantas Korupsi, dengan atau tanpa Ekstradisi

BERHARAP perjanjian ekstradisi dengan Singapura segera terwujud agaknya kurang realistis. Masalah ini sudah dibicarakan kedua pihak selama 30 tahun tanpa hasil. Tentu perlu waktu panjang untuk kembali berunding, menyelaraskan sistem hukum dua negara yang berbeda, mencari titik awal pembicaraan, merumuskan, dan menyepakati pasal demi pasal isi perjanjian itu. Hal-hal teknis ini bisa segera diatasi apabila syarat terpenting dipenuhi: ada kemauan politik dari kedua belah pihak.

Kemauan politik itu bisa disimak dari cara merespons atau menunjukkan persyaratan yang harus dipenuhi pihak yang dihadapi sebelum perundingan dilanjutkan. Pihak Singapura, melalui pernyataan Menteri Luar Negeri George Yeo, tampaknya mengajukan "dua syarat". Yang pertama, perjanjian ekstradisi itu dinilai Singapura tidak bisa diletakkan dalam konteks penyelesaian masalah korupsi di Indonesia. Karena pemberantasan korupsi bukan tergantung ada atau tidaknya perjanjian ekstradisi, tetapi sangat tergantung penegakan hukum di Indonesia. Kedua, perlu waktu yang panjang untuk melahirkan perjanjian ekstradisi ini.

Dua "syarat" yang dikemukakan Yeo tak bisa dipandang sebagai sinyal penolakan Singapura. Tapi secara jelas me-nunjukkan prakondisi yang diminta sebelum perundingan berlanjut: Indonesia lebih dulu harus menegakkan hukum di dalam negeri sebelum meminta Singapura menjadi "penegak hukum" bagi Indonesia.

Kita tahu yang disindir adalah sistem Indonesia yang penuh kolusi antara pejabat dan pengusaha yang telah menumbuhkan korupsi dengan subur. Sistem korup itu memungkinkan mereka yang bersalah dengan mudah lari ke luar negeri, mentransfer uang dalam jumlah besar ke mancanegara dengan sekali pencet tombol. Semuanya telah berlangsung lama, melibatkan banyak pejabat negara, tanpa ada upaya pembasmian yang sistematis dan sungguh-sungguh. Pihak Singapura mungkin berpandangan, sepatutnya penegakan hukum untuk memberantas korupsi dilakukan di dalam negeri Indonesia lebih dulu sebelum melirik negeri orang. Selain itu, yang sering terdengar walau tidak dikatakan terus terang, penegakan hukum itu diharapkan adil pada semuanya, tidak diskriminatif terhadap etnis Tionghoa?etnis mayoritas di Singapura.

Pandangan itu tak salah, walaupun terdengar "menyembunyikan" sesuatu. Singapura selama ini menikmati keuntungan dengan datangnya para pelaku kejahatan ekonomi dari Indonesia. Membawa modal besar dari Indonesia, mereka bisa berdagang dengan bebas dan memberi kontribusi pada ekonomi Singapura. Tanpa perjanjian ekstradisi, orang-orang "bersalah" itu hidup aman tenteram. Citra Singapura sebagai kawasan aman dalam berinvestasi pun bisa dipertahankan. Selama tak ada ekstradisi, para pemodal, baik yang uangnya "putih" ataupun "hitam", akan nyaman mendekam di sana. Sebuah alasan komersial yang cukup penting bagi negeri yang mengandalkan hidup dari bidang jasa.

Maka, seperti "syarat" kedua George Yeo, Singapura agaknya perlu waktu untuk menyiapkan kompensasi bagi ekonomi negerinya apabila ekstradisi berlaku dan "rezeki" dari para pelarian tadi terhenti.

Sambil menunggu waktu yang tepat, pemerintah Indonesia bisa meningkatkan kesungguhan dalam membasmi korupsi. Harus dipastikan pengadilan menghukum mereka yang mencuri uang negara, dan bukan membebaskannya. Begitu status terpidana jatuh, pengawasan agar mereka tak "diloloskan" aparat dari penjara?seperti diduga keras terjadi dalam berbagai kasus?harus maksimum.

Artinya, Indonesia jelas memerlukan perjanjian ekstradisi dengan Singapura untuk memberantas korupsi, tapi perlu "menyapu" dapur rumah sendiri sebelum minta negara lain ikut membersihkannya.