Bisa rawan di masa mendatang

Kasus pemilihan gubernur di Kalimantan Tengah membuktikan adanya dikotomi antara asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi dalam sistem pemerintahan daerah. Masyarakat Kalimantan Tengah secara tegas menolak calon gubernur yang dikirim dari pusat. Mereka menginginkan gubernur yang berasal dari aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah sendiri. Jika tidak segera dicari jalan keluarnya, mekanisme pemilihan gubernur akan menjadi masalah rawan di Pembangunan Jangka Panjang Tahap II nanti. Friksi antara kepentingan masyarakat di suatu daerah (untuk menjalankan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan aspirasinya sendiri, asas desentralisasi) dan kepentingan pemerintah di pusat (untuk dapat mengontrol jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah) semakin melebar dari waktu ke waktu. Selama ini, kepentingan pemerintah di pusat lebih mendominasi mekanisme tersebut. Untuk mengegolkan kepentingannya di daerah, pemerintah di pusat memplot seorang calon gubernur untuk disaingkan dengan calon-calon lainnya. Dan selama ini, cara tersebut sangat ampuh. Namun, kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, dalam proses pemilihan gubernur, menyiratkan bahwa cara yang selama ini dijalankan pemerintah di pusat perlu dideregulasi. Tuntutan masyarakat agar gubernur yang akan memimpin daerahnya adalah orang yang paling capable dan acceptable di mata masyarakat itu sendiri semakin berkembang. Itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan hak politiknya dan sebagai respons atas angin demokratisasi yang berembus sepoi-sepoi beberapa tahun belakangan ini. Deregulasi ini penting untuk menyeimbangkan bobot kepentingan semua pihak dalam melihat peran seorang gubernur sebagai kepala daerah (asas desentralisasi) sekaligus kepala wilayah administrasi (asas dekonsentrasi). Pihak yang paling bertanggung jawab sekaligus dituntut perannya untuk mereduksi semakin berkembangnya kasus-kasus di atas adalah para anggota DPRD dan Menteri Dalam Negeri. Sebagai wakil rakyat dan pelaksana pemilihan gubernur, anggota DPRD harus tanggap, adil, dan proporsional terhadap segala aspirasi dari masyarakat maupun pemerintah pusat, dalam menyusun daftar bakal calon gubernur. DPRD harus bersikap proporsional dalam menerima calon yang diajukan oleh pemerintah di pusat. Maksudnya, DPRD harus dapat melakukan bargaining dengan pemerintah pusat tentang calon droping tersebut, sehingga nantinya secara rasional masyarakat bisa menerimanya. Menteri Dalam Negeri, sebagai pembantu Presiden dalam mengkoordinasikan jalannya pemerintahan di daerah-daerah, juga dituntut bersikap tanggap, adil, dan proporsional. Tanggap dan adil dalam memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah, dan proporsional dalam menunjuk seseorang yang akan didrop untuk menjadi kepala wilayah administrasi di suatu daerah. Titik temu antara aspirasi masyarakat daerah dan kepentingan pemerintah di pusat harus segera dirumuskan kembali mekanismenya. Mekanisme yang berjalan selama ini, walau telah berjalan sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, belum menjiwai semangat otonomi dan bertanggung jawab seperti yang digariskan oleh UU tersebut. Kepincangan ini akibat dikotomi antara asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi yang harus segera diantisipasi. Jika tidak, masalah ini akan berkembang menjadi tumor ganas dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan menjadi potensi konflik yang akan mengancam stabilitas nasional Indonesia di PJPT II.SUNU WIDI PURWOKOMahasisa FHUI Depok - Jawa Barat