Buruk Rupa Caleg Pemilu 2024

Perbesar

Ilustrasi: Tempo/Imam Yunni

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Sejumlah partai mencalonkan kembali muka lama yang dikenal bermasalah.
Kalaupun muncul wajah baru, mereka berlatar belakang pengusaha, selebritas, atau kerabat tokoh partai.
Tidak ada jaminan nama baru bisa memperbaiki kualitas DPR agar tidak melempem seperti sekarang.

TAK usahlah banyak berharap kualitas Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029 bakal jauh lebih baik daripada periode sekarang. Selama proses pencalonan anggota legislatif masih ditentukan oleh uang, faktor ketenaran, serta kedekatan dengan elite partai, sulit membayangkan ada perbaikan kinerja terhadap wakil rakyat yang mengisi DPR di tingkat pusat dan daerah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kemarin merupakan batas akhir pendaftaran bakal calon legislator dari partai politik ke Komisi Pemilihan Umum. Sejumlah partai mencalonkan kembali muka lama yang dikenal bermasalah. Kalaupun muncul wajah baru, mereka berlatar belakang pengusaha, selebritas, atau kerabat tokoh partai. Masalahnya, tidak ada jaminan nama baru bisa memperbaiki kualitas DPR agar tak melempem seperti sekarang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kinerja anggota DPR selama ini, baik dalam fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan, sungguh mengecewakan. Anggota Dewan bukanlah orang-orang yang mewakili suara rakyat. Mereka hanya bersidang untuk menuruti kemauan pimpinan partai.

Tengok saja pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang meski isinya sarat masalah. Tanpa menyerap aspirasi publik secara memadai, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara diketok secara kilat. Sebaliknya, pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berjalan lambat meski korban terus berjatuhan.

Sepanjang tahun lalu, mereka hanya mengesahkan tiga undang-undang dari 40 rancangan yang masuk program legislasi nasional prioritas. Rendahnya penyelesaian undang-undang bukan satu-satunya penyakit wakil rakyat. Tingkat kehadiran mereka dalam setiap sidang juga tak lebih dari 50 persen.

Di tengah buruknya kinerja anggota Dewan, elite partai tidak punya urat malu memasang anggota keluarga atau kerabat mereka sebagai calon wakil rakyat dalam Pemilu 2024. Rekrutmen calon anggota legislatif ini didasari pertimbangan dangkal dan tak jarang diwarnai politik transaksional. Selebritas dianggap sebagai jalan pintas untuk mendongkrak suara dan popularitas. Sementara itu, pengusaha diharapkan bisa menambal kebutuhan logistik partai.

Semua itu menggambarkan macetnya sistem kaderisasi sehingga memunculkan pragmatisme politik di lingkup internal partai. Kader yang telah bekerja keras makin tidak dihargai karena partai lebih suka merekrut pesohor atau pengusaha. Dalam jangka panjang, kemalasan partai membangun kaderisasi akan membahayakan konsolidasi demokrasi.

Lemahnya sistem kaderisasi serta kaburnya batas garis ideologi partai juga tampak pada maraknya politikus berpindah-pindah partai. Memang, pindah partai tidak haram dan tak ada larangan yang mengatur soal ini.

Namun fenomena itu menunjukkan bahwa partai hanya dijadikan kendaraan bagi politikus untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Partai tak dianggap sebagai alat memperjuangkan gagasan demi kepentingan masyarakat. Buruknya kaderisasi dan longgarnya standar kriteria calon anggota legislatif membuat partai gagal menjadi filter dalam menyeleksi calon wakil rakyat, termasuk menyaring bekas narapidana korupsi yang ingin berlaga dalam Pemilu 2024.

Setelah proses pendaftaran selesai, bola kini ada di tangan para pemilih. Kita semua harus benar-benar mencermati integritas, rekam jejak, serta gagasan mereka terhadap persoalan penting di masyarakat. Saringan paling awal adalah jangan memilih calon legislator yang punya rekam jejak kelam. Karena itu semua akan menentukan nasib kita lima tahun ke depan.

***