Dampak Gangguan Rantai Pasok Global

Perbesar

Ilustrasi: Tempo/Kuswoyo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Gangguan di sejumlah jalur pelayaran global yang terjadi pada awal 2024 diperkirakan berdampak panjang dan luas terhadap perekonomian global.
Risiko geopolitik global, seperti yang terukur dalam Geopolitical Risk Index, kian memburuk.
Disrupsi rantai pasok dapat kembali mengerek inflasi serta menekan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan berkembang.

Suryaputra Wijaksana

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonom Bank BRI

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Perekonomian dunia kembali dilanda kecemasan mengenai dampak disrupsi rantai pasok global. Kali ini penyebabnya adalah gangguan di sejumlah rute pelayaran utama, seperti ketegangan geopolitik di Laut Merah dan Laut Cina Selatan serta kekeringan di Terusan Panama. Jalur perdagangan global pun terganggu, rute kapal-kapal pengangkut barang dan komoditas dialihkan ke jalur alternatif yang lebih jauh serta memakan waktu lebih lama.

Disrupsi semacam ini pernah terjadi sebelumnya, antara lain, saat kapal kontainer raksasa Evergrande kandas dan tersangkut di Terusan Suez pada 2021 serta kekeringan di Terusan Panama pada 2019-2020. Namun sejumlah gangguan tersebut hanya bersifat insidental, di mana saat itu kondisi geopolitik di sekitar jalur-jalur pelayaran tersebut relatif lebih stabil dibanding pada masa kini.

Perbedaan kondisi di masa lalu dan masa kini tersebut tergambar pada beberapa indikator. Di antaranya Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI), indeks yang dihitung oleh The Fed cabang New York, di mana tekanan terhadap rantai pasok global dilaporkan relatif mereda dalam beberapa bulan terakhir. Namun, pada Desember 2023, The Fed memperkirakan penurunan tekanan itu hanya bersifat sementara, sebelum akhirnya turbulensi kembali terjadi. Sementara itu, Geopolitical Risk Index, indeks yang dihitung oleh ekonom Dario Caldara dan Matteo Iacoviello, menunjukkan risiko geopolitik global kian memburuk.

Memburuknya rantai pasok global dikhawatirkan akan berdampak negatif pada perekonomian global melalui beberapa jalur transmisi. Pertama, penurunan volume ekspor global dan peningkatan inflasi produsen. Hal ini ditunjukkan dengan adanya korelasi positif antara GSCPI dan inflasi harga produsen Amerika Serikat dan Cina, serta adanya korelasi negatif antara GSCPI dan volume perdagangan global. Kedua hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan harga bahan baku produksi sehingga merembet ke inflasi konsumen.

Kedua, kenaikan inflasi akibat gangguan rantai pasok akan menyebabkan secondary effect yang juga berdampak negatif. Meningkatnya inflasi akan semakin menekan purchasing power konsumen di negara maju dan berkembang, yang akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi dan permintaan secara global. Selain itu, inflasi yang lebih tinggi dapat menyebabkan bank sentral negara utama, antara lain The Fed dan European Central Bank, mempertahankan suku bunga tinggi.

Dampak ke Perekonomian Indonesia

Eksposur ekonomi Indonesia pada perdagangan internasional relatif kecil dibanding negara sebaya atau peers. Menurut data Bank Dunia pada 2022, rasio ekspor barang dan jasa terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya sebesar 24,5 persen, jauh lebih rendah dibanding Vietnam (94 persen dari PDB) dan Malaysia (77 persen dari PDB).

Meski demikian, hal itu bukan berarti ekonomi Indonesia imun dari dampak disrupsi rantai pasok global karena kondisi ini merupakan sebuah keniscayaan dalam ekonomi global yang terbuka. Ekonomi Indonesia juga diprediksi terkena dampak negatif melalui beberapa jalur transmisi. Setidaknya ada tiga dampak yang bisa terasa.

Pertama, disrupsi rantai pasok global dapat diikuti peningkatan tekanan inflasi domestik. Inflasi terutama terjadi pada barang-barang konsumen, antara lain pakaian dan peralatan rumah tangga. Hal serupa pernah terjadi ketika masa pandemi Covid-19, di mana rantai pasok global yang tertekan diikuti lonjakan inflasi barang konsumen secara tajam.

Kedua, purchasing power konsumen global yang kian menurun dapat semakin menekan permintaan produk ekspor Indonesia, seperti tekstil, alas kaki, dan produk manufaktur lain. Permintaan produk komoditas juga dapat terkena dampak, terutama jika ekonomi Cina dan India semakin tertekan akibat melambatnya ekonomi dan permintaan global. Selain itu, outlook global yang kian memburuk dapat menekan aliran masuk investasi asing ke Indonesia.

Ketiga, kebijakan moneter yang masih ketat akibat inflasi dan gejolak geopolitik dapat memicu sentimen negatif risk-off yang berdampak negatif terhadap emerging market, termasuk Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan aliran modal keluar (capital outflow) serta tertekannya nilai tukar rupiah dan nilai aset finansial Indonesia.

Mitigasi Dampak Disrupsi Rantai Pasok Global

Untuk memitigasi dampak negatif disrupsi rantai pasok global, pemerintah dapat mengintervensi kebijakan di berbagai bidang untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi domestik.

Dalam kebijakan perdagangan, misalnya, pemerintah dapat mendorong diversifikasi sumber impor dari negara-negara terdekat. Sebaliknya, diversifikasi ekspor ke negara-negara tujuan non-tradisional, antara lain Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, dapat menggantikan permintaan yang menurun dari tujuan ekspor tradisional. Selain itu, perlu ada langkah pembangunan industri pelayaran domestik yang berkelanjutan melalui mekanisme pro-market sehingga dapat meningkatkan resiliensi rantai pasok domestik.

Di bidang ekonomi riil, pemerintah harus terus mempertahankan laju ekonomi domestik yang dapat menyeimbangkan penurunan permintaan ekspor dan investasi asing. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa kebijakan, antara lain pengendalian inflasi bersama Bank Indonesia, terutama inflasi bahan makanan; mempertahankan keyakinan konsumen dengan mendorong penciptaan lapangan kerja; dan mempertahankan laju investasi proyek pemerintah ataupun swasta. Kombinasi dari semua kebijakan ini dapat menopang daya beli konsumen domestik yang akan menggerakkan perekonomian domestik.

Di bidang sektor keuangan dan perbankan, bauran kebijakan yang telah dilakukan oleh otoritas moneter dan perbankan, yakni kebijakan pro-stability untuk kebijakan moneter serta pro-growth untuk makroprudensial, dapat dilanjutkan.

Ke depan, Bank Indonesia dapat melonggarkan kebijakan makroprudensial, antara lain, dengan penurunan giro wajib minimum dan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) untuk memicu permintaan kredit. Bila saatnya tiba, dan kebijakan moneter global mulai melonggar, bank sentral dapat menurunkan suku bunga acuannya untuk meningkatkan likuiditas di perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan kredit.

Dengan intervensi pemerintah dan otoritas yang dilakukan secara terukur, prudent, dan konsisten, kita masih bisa optimistis perekonomian Indonesia akan tetap resilien serta terus melangkah maju di tengah gejolak geopolitik dan disrupsi rantai pasok global.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.