Demagogi Lagi

Kasijanto Sastrodinomo*

TIGA kali membaca kolom bahasa Rocky Gerung, "Demagogi" (Tempo, 7-13 Juli 2014), Wawa, pelajar sekolah menengah, tetap bertanya-tanya apa gerangan arti kata pada judul kolom itu. Ia merasa tak menemukan definisi demagogi yang lugas dalam tulisan tersebut. Pada teks, ia membaca demagogi (adalah) "busa kalimat", atau "demagogi adalah ilmu menyiram angin demi menuai bau", dan seterusnya. Baginya, ungkapan itu terasa canggih tapi sulit dipahami. Jujur ia mengaku "belum cukup umur" untuk mengerti pikiran abstrak. Namun ia juga punya "kriteria" bahwa suatu kolom bahasa seyogianya bisa memberi penjelasan semantis yang terang.

Pertanyaan tersebut mungkin bukan sekadar soal teknis kebahasaan. Ada pantulan kesenjangan: generasi sekarang tak mengalami riuh-rendah politik masa lalu yang, mengutip sejarawan Ricklefs, penuh "janji kosong". Isu demagogi merebak sepanjang masa Demokrasi Terpimpin yang direngkuh Presiden Sukarno kala itu. Sukarno sendiri sadar dirinya sering dijuluki demagog oleh pihak tertentu. "Ada juga yang mengatakan bahwa saya ini seorang 'demagog', dan ada pula yang menyebutkan saya seorang 'fraseolog' yang pandai memakai perkataan muluk-muluk…," katanya dalam pidato peringatan Proklamasi Kemerdekaan pada 1961.

Menjelang akhir 1950-an, kata demagogi/demagog populer melalui retorika politik kaum kiri, baik untuk menanam pengaruh maupun mengkritik lawan. Ketika sebagian kader Partai Komunis Indonesia condong berkiblat ke Peking (alih-alih ke Moskow), Aidit, sang ketua partai, mengecam mereka sebagai "demagog kriminal" yang "melawan Kiri sejati" (lihat Arnold Brackman, Indonesian Communism, 1963). Seiring dengan surutnya Demokrasi Terpimpin, isu demagog atau demagogi pun menghilang-hingga muncul kolom Rocky Gerung yang menengarai gejala demagoguery terasa menjalar kembali dalam praktek politik kontemporer di Tanah Air.

Kata demagogi diserap dari bahasa Yunani kuno demagogia, yang terdiri atas demos (rakyat) dan ago (pemimpin). Jadi demagogi adalah "pemimpin rakyat", atau demagog dalam bentuk kata ganti orang. Sejak itu, demagogi jadi kata penghinaan (derogatory) bagi pemimpin politik yang menebar prasangka, tipu daya, dan hasutan. Aristoteles, filsuf kenamaan itu, mengaitkan demagogi dengan tradisi retorika sofistik yang dia kritik hanya untuk menggapai suatu kemenangan tapi abai kebenaran.

Dalam Kamus Politik suntingan Roger Scruton (2007), demagog diterjemahkan sebagai "penggerak rakyat", seseorang yang mampu memperoleh kekuasaan politik melalui retorika dengan mengobarkan perasaan pendengarnya. Seorang demagog berupaya menampilkan kualitas kepemimpinan tertentu, syukur-syukur karisma. Dia setidaknya harus tampak meyakinkan dan memahami sepenuhnya kebenaran tentang apa yang dia ucapkan, menguasai diri, pendengar, dan tujuannya. Seorang demagog kerap mengesankan tulus dan setia pada misinya sebagai savior pengikutnya.

Apa beda demagog dengan negarawan? Tidak ada bedanya, kata ilmuwan politik Sigmund Neumann. Bahkan seorang negarawan besar pun dalam hal tertentu butuh dukungan massa. Maka sang negarawan sedikit-banyak akan memainkan jurus demagoguery. Itu sebabnya, hampir setiap negara demokratis modern tak lepas dari elemen demagogis. Dengan itu, Neumann secara simplistis juga ingin mengatakan suatu demagoguery bisa jatuh pada kediktatoran (lihat artikelnya, "The Rule of the Demagogue", American Sociological Review, 4/1938).

Sangat mungkin kata demagogi ataupun demagog masuk ke Indonesia pada awalnya lewat kolonialisme. Dalam bahasa Belanda, demagogie pun diberi arti negatif sebagai kiat mempengaruhi massa melalui cara-cara retoris dan penggambaran yang salah sehingga menimbulkan "penyesatan rakyat" (lihat Wolters' woordenboek eigentijds Nederlands, 1986). Meski tak selalu menyebut "demagog", rezim kolonial dalam suasana ketakutan terhadap fanatisme kerap menuding kaum ulama atau pemimpin massa sebagai penghasut rakyat.

Bagaimanapun, demagogi, dan turunannya, adalah produk sejarah. Kembali mengutip Neumann, tumbuhnya demagogical rule terkait dengan pasangnya demokrasi massa dan kemacetan berbagai pranata. Itu sebabnya, seorang demagog juga kerap disebut-sebut sebagai substitute for institutions di kala transisi. Yang terpenting adalah mewaspadai tindakannya, dan mengimbanginya dengan cara lebih memintarkan rakyat agar tak mudah digombali perilaku demagogis. l

*) Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia