‘Kutukan Periode Kedua’ Jokowi

PRESIDEN Joko Widodo seperti tengah terkena “kutukan masa jabatan kedua”. Pada tahun pertama periode kedua pemerintahannya, di mata para ahli politik dan media internasional, demokrasi Indonesia terus mengalami kemerosotan. Di tengah pandemi, perlawanan mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil terhadap pemerintah malah menguat.

Para ahli politik di Amerika Serikat kerap memakai istilah “second-term curse” itu untuk merujuk pada masa jabatan kedua seorang presiden yang kurang sukses, diwarnai skandal besar, atau ditandai bencana yang dahsyat. Tentu saja “kutukan” itu bukan dalam arti harfiah. Yang terjadi, pada periode kedua, ada kecenderungan presiden lebih sibuk mengamankan diri dan masa depan keluarganya ketimbang memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dorongan untuk mencari aman itu kadang sampai menyeret sang presiden dalam skandal di ujung masa jabatannya.

Sejauh ini, belum terungkap bahwa Jokowi terlibat dalam skandal apa pun. Gejala yang baru muncul, sebelum kehilangan kekuasaan, Jokowi telah mendorong anaknya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution, maju dalam pemilihan Wali Kota Solo dan Medan. Jokowi seperti tak sabar untuk membangun dinasti politik sampai dia meninggalkan istana.

Pemerintahan Jokowi pun makin kurang peka terhadap aspirasi masyarakat. Ruang partisipasi publik menyempit. Gelombang unjuk rasa mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat dalam beberapa pekan terakhir terjadi karena Jokowi kurang mendengarkan tuntutan mereka yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak awal penyusunan omnibus law itu, Jokowi lebih mendengar suara pengusaha yang menginginkan kemudahan investasi tapi tak mau bertanggung jawab atas kesejahteraan buruh dan kelestarian lingkungan.

Setelah enam tahun berkuasa, Jokowi juga makin menunjukkan pelbagai kontradiksinya. Pada pemilihan presiden 2014, ia menang dengan tiket sebagai pemimpin yang dianggap merakyat, bersih dari korupsi, dan pekerja keras. Jokowi yang rajin blusukan menemui calon pemilih sukses menerabas sekat sirkulasi elite politik di Jakarta. Namun, pelan tapi pasti, citra positif itu mulai terkikis ketika dia melakukan pelbagai kompromi politik dengan kaum oligark yang mengelilinginya. Kompromi politik yang paling nyata adalah ketika Jokowi memasukkan lebih banyak orang partai ke kabinetnya ketimbang mereka yang berlatar belakang profesional.