Dengarkan Papua, Pemimpin Gereja

PARA pemimpin Gereja Katolik Indonesia hendaknya merespons dengan serius seruan keprihatinan 147 pastor se-Papua mengenai peristiwa kemanusiaan yang terus berlangsung di wilayah itu. Para uskup tidak boleh berdiam diri menyaksikan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa umat di Papua. Sikap diam pemimpin gereja hanya akan memperburuk konflik di Papua yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad itu.

Seruan para pastor yang disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember itu merupakan peristiwa langka dalam sejarah Gereja Katolik, yang menjunjung tinggi hierarki. Jika para uskup bersikap responsif terhadap persoalan umat, seruan terbuka seperti itu tidak akan terjadi. Dalih bahwa terjadi perbedaan pendapat antara para pastor dan pemimpin gereja sehingga muncul seruan itu hanya alasan untuk mencari kambing hitam.

Kekerasan yang terus berulang di Papua pada kenyataannya telah mengusik nurani para pastor. Dapat dipahami jika mereka kemudian menyerukan agar Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)—yang merupakan federasi para uskup se-Indonesia guna menggalang persatuan dan kerja sama dalam tugas pastoralnya memimpin umat Katolik di negeri ini—tidak tinggal diam atas penderitaan umat di Papua. Para pastor, yang sehari-hari berhadapan langsung dengan umat, menuntut gereja memperhatikan, melindungi, dan membela umatnya.

Seruan para pastor itu menunjukkan minimnya perhatian pemimpin gereja terhadap nasib umat. Tidak pernah terdengar pernyataan terbuka dari pemimpin gereja yang mengecam kekerasan yang terus menelan korban jiwa. Dalam kurun September-Oktober saja, setidaknya tiga pengurus gereja tewas diduga ditembak oleh aparat keamanan. Mereka adalah Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia Hitadipa di Intan Jaya, Yeremia Zanambani; serta dua katekis atau pewarta Gereja Katolik di Papua, yakni Agustinus Duwitau dan Rufinus Tigau. Dua saksi penembakan Pendeta Yeremia, Luther Zanambani dan Apinus Zanambani, juga meninggal akibat kekerasan aparat dalam pemeriksaan di Komando Rayon Militer Sugapa, Paniai.

Gereja Katolik menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah Presiden Joko Widodo. Kedekatan dengan pemerintah tidak salah karena umat Nasrani diajarkan untuk tunduk kepada pemerintah, tapi kepatuhan itu tidak bersifat mutlak. Umat tidak diminta tunduk secara membabi-buta kepada pemerintah dan kehilangan sikap kritis bila pemerintah tak bersikap adil.