Jero Wacik dan Skandal Migas

MENTERI Jero Wacik tampaknya mengabaikan tujuan suci mengeksploitasi minyak dan gas. Sesuai dengan konstitusi, harta karun dalam perut bumi ini mesti dikuasai oleh negara dan digunakan semaksimal mungkin buat kemakmuran rakyat. Pengingkaran atas prinsip inilah yang membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu disorot. Ia pun semakin tersudut setelah Rudi Rubiandini tertangkap basah menerima suap dari kontraktor penjualan migas.

Rudi, yang telah dicopot sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), juga lalai. Ia seharusnya menjaga agar jatah minyak mentah pemerintah dari pembagian hasil dengan kontraktor bisa memberikan pemasukan sebesar-besarnya bagi negara. Tujuan ini tidak mungkin tercapai bila tender penjualannya tak transparan. Ia bahkan diduga menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan minyak Kernel Oil Pte Ltd, yang diplot sebagai pemenang tender.

Bukti telak itu membuat Rudi susah berkelit. Beberapa gepok dolar Amerika Serikat ditemukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ketika menggeledah rumah dinas Rudi dan tersangka lain, beberapa waktu lalu. Di sana ditemukan duit US$ 400 ribu, US$ 90 ribu, dan Sin$ 127 ribu yang diduga berasal dari Kernel.

Menteri Jero seharusnya merasa malu. Apalagi banyak orang telanjur berharap korupsi di sektor migas akan berkurang setelah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada November tahun lalu. Selain sebagai ketua komisi pengawas lembaga ini, Jero pula yang mengusulkan kepada Presiden agar Rudi diangkat sebagai kepala satuan kerja khusus itu. Struktur organisasinya pun disusun Kementerian Energi.

Lembaga yang digadang-gadang bisa membawa perubahan itu, celakanya, sami mawon. Ternyata SKK Migas tak jauh berbeda dengan BP Migas, dianggap sebagai sarang korupsi triliunan rupiah setiap tahun. Borok serupa ternyata terungkap di Kementerian Energi. Tak lama setelah menangkap Rudi, KPK menyita duit US$ 200 ribu dari ruangan Waryono Karno, sekretaris jenderal di kementerian ini. Duit senilai Rp 2 miliar lebih ini diduga juga berasal dari Kernel. Indikasinya, nomor seri duit itu berurutan dengan lembaran dolar yang disita di rumah Rudi!

Menteri Jero makin tersudut karena sebelumnya membuat keputusan kontroversial. Ia, disokong Rudi, menetapkan gas untuk pabrik pupuk Petrokimia Gresik dan Kujang dipasok dari Blok Cepu, bukan dari Husky-CNOOC Madura yang lebih murah. Adapun gas Husky akan disalurkan ke Bali. Akibat kebijakan ini, negara berpotensi rugi Rp 388,8 miliar.

Kendati kebijakan itu ditentang keras oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Jero tetap nekat. Kisruh ini bahkan sampai dibahas dalam rapat koordinasi di kantor KPK dengan mengundang para petinggi Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan pada medio Juni lalu. Ketika itu, Menteri Jero tak datang.

Di balik pengalihan gas Husky diduga ada patgulipat. Sudah benar jika kemudian KPK memonitor pergerakan kroni-kroni Jero. Hasilnya, bukan permainan gas Husky yang terbongkar, melainkan uang pelicin dari Kernel Oil yang dikirim ke rumah Rudi melalui Devi Ardi, pelatih golf yang sekaligus menjadi kurir suap ini. Kasus ini bisa dijadikan penyidik KPK sebagai pintu masuk untuk mengungkap praktek kotor yang mungkin terjadi di balik pengalihan gas Husky.

Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tak tegas di tengah kisruh migas ini patut dipertanyakan. Sungguh aneh bila Presiden mengaku tak tahu-menahu. Apalagi Menteri Jero bukan sekadar pembantu Presiden. Ia juga berada dalam kendaraan politik yang sama dengan Presiden Yudhoyono. Di Partai Demokrat, yang juga diketuai Yudhoyono, Jero menduduki posisi penting sebagai sekretaris majelis tinggi.

Presiden seharusnya meluruskan sepak terjang sang Menteri, bukan malah memberinya penghargaan bergengsi. Menteri Jero termasuk dalam delapan menteri yang menerima hadiah Bintang Mahaputera Adipradana pada peringatan Hari Proklamasi lalu. Artinya, dia justru dianggap berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara.

KPK harus bekerja keras menyelamatkan migas kita. Komisi tak usah ragu membongkar tuntas praktek busuk ini, sehingga hasil eksploitasi kekayaan alam yang penting demi kemakmuran rakyat itu tak menguap dikorupsi para petinggi.

berita terkait di halaman 88