Ketika Obama Menutup Warung

TINDAKAN Presiden Amerika Serikat Barack Obama menghentikan pelayanan pemerintahan, sejak Selasa pekan lalu, hanya menyungguhkan keyakinan kita bahwa tidak ada sistem yang sempurna di kolong langit ini. Obama terpaksa menempuh aksi "tutup warung" itu setelah Partai Demokrat dan Partai Republik gagal mencapai kesepakatan mengenai program jaminan kesehatan—yang dikenal sebagai Oba­macare—di tingkat Kongres.

Kegagalan kesepakatan itu berakibat pada tak terbuhulnya undang-undang anggaran federal hingga tenggat yang ditentukan, Senin malam. Kubu Republik, yang menguasai Dewan Perwakilan Rakyat, tak menyetujui kenaikan anggaran pemerintah. Presiden Obama sudah berusaha melakukan pendekatan ke kubu Republik, tapi upaya itu gagal. Ketua parlemen dari kubu Republik tandas menyatakan tak akan membuka pintu negosiasi.

Dengan shutdown itu, paling tidak sekitar 800 ribu—dari jumlah seluruhnya 2,1 juta—pegawai pemerintah akan dirumahkan tanpa mendapat gaji. Mereka yang dirumahkan ini meliputi pegawai lembaga ruang angkasa Amerika (NASA), Badan Perlindungan Lingkungan yang bertugas memantau kualitas udara dan air, bahkan personel Gedung Putih. Sejumlah museum dan taman nasional juga ditutup, termasuk museum-museum di kawasan Smithsonian yang terkemuka itu.

Obamacare, yang secara resmi bernama Patient Protection and Affordable Care Act, sebetulnya sudah disahkan menjadi undang-undang pada 23 Maret 2010. Penerapannya akan dimulai pada 1 Oktober tahun depan. Namun kubu Republik tak jera-jeranya mengganjal pelaksanaan undang-undang ini. Sepanjang tahun lalu, tak kurang dari 40 kali Republik berusaha menggusur Obamacare.

Pada 30 September lalu, Republik mensyaratkan penundaan setahun Obamacare untuk pengesahan undang-undang anggaran Federal. Kubu Demokrat, yang menguasai Senat, menolak syarat itu. Presiden Obama sendiri berhujah betapa puluhan ribu warga negara Amerika Serikat meninggal setiap tahun hanya karena tak memiliki asuransi kesehatan. Jutaan lainnya hidup dalam ketakutan karena tak punya uang bila jatuh sakit.

Tindakan shutdown kali ini juga bukan yang pertama dalam perjalanan sejarah Amerika Serikat. Dihitung dari masa pemerintahan Presiden Gerald Ford, 1976, penghentian pelayanan sudah terjadi 17 kali. Shutdown terakhir berlaku pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, dan tercatat sebagai yang paling lama, 15 Desember 1995-6 Januari 1996. Ketika itu pun kubu Republik di ­Kongres tak sepakat dengan anggaran yang diajukan Clinton.

Seberapa jauh situasi ini akan mempengaruhi Amerika Serikat dan ekonomi global bergantung pada seberapa panjang "durasi" shutdown itu. Di dalam negeri, jajak pendapat CNN/ORC International Poll menunjukkan 87 persen responden mencela kinerja ­Kongres. Popularitas Partai Republik anjlok hingga menjadi 32 persen. Popularitas Obama relatif bertahan. Dari aspek finansial, akan terjadi kerugian sekitar US$ 300 juta per hari sebagai akibat penghentian pelayanan ini.

Dari peristiwa ini bisa ditarik pelajaran akan pentingnya sebuah "protokol krisis", bahkan untuk sistem presidensial dengan hanya dua partai. Bayangkan betapa runyamnya situasi seperti itu untuk sistem presidensial dengan banyak partai, seperti Indonesia. Untungnya, di Indonesia kemungkinan itu sudah diganjal dengan undang-undang yang menentukan bahwa ketika debat anggaran buntu, yang berlaku adalah anggaran tahun sebelumnya.

berita terkait di halaman 124