Ketika Sonangol Ingkar Janji

PEMBERANTASAN mafia minyak bukan arena yang cocok bagi pemimpin bernyali lemah. Pada masa kampanye pemilihan presiden, Joko Widodo berjanji mengayunkan pedang membasmi mafia pengadaan minyak. Kini, empat bulan setelah ia menjadi presiden, bisnis minyak masih seperti sediakala. Karena itu, kita perlu mengingatkan Presiden bahwa medan pertempuran praktis tak berubah. Belum ada pembenahan yang menerbitkan harapan.

Peranan Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak perusahaan Pertamina yang selama ini diduga menjadi simpul patgulipat pengadaan minyak mentah, bakal dipangkas. Sebagai gantinya adalah Sonangol EP, perusahaan dari Angola, yang menjanjikan menjual minyak mentah ke Indonesia dengan diskon US$ 10-15 per barel. Dengan impor 100 ribu barel minyak mentah per tahun, penghematan diperkirakan Rp 11-15 triliun. Penghematan ini, jika terlaksana, merupakan prestasi luar biasa.

Sesuai dengan kesepakatan yang telah diteken antara pemerintah Indonesia dan Angola, Pertamina dan Sonangol bakal membentuk perusahaan patungan untuk menjalankan bisnis pengadaan minyak. Tapi sampai kini perusahaan itu belum juga terwujud dengan beragam alasan. Akibatnya, pemerintah mesti membeli minyak dari Sonangol dengan harga internasional-sonder diskon. Penghematan belasan triliun rupiah itu masih fatamorgana.

Selagi medan masih serba tak menentu, para pemain pemasok minyak Petral merapatkan barisan. Ada sedikitnya 40 perusahaan pemasok Petral yang kepemilikannya mengerucut pada beberapa gelintir pengusaha. Selama ini proses pengadaan minyak di Petral memang melalui tender. Tapi tak ada kejelasan tentang bagaimana proses penentuan harga-dan pemenangnya pun bergiliran seperti arisan. Kini, dalam keadaan terancam, para pemasok Petral memainkan strategi mengamankan posisi bisnis. Pemain kawakan seperti Riza Chalid dikabarkan menawarkan pasokan minyak dengan diskon kompetitif.

Bagi publik, sebetulnya tak penting-penting amat apakah memilih menggandeng Petral atau Sonangol. Keduanya merupakan entitas bisnis, yang pasti mengutamakan profit semaksimal mungkin. Bila Sonangol terbukti ingkar janji, menyalahi kesepakatan, pemerintah tak perlu ragu memutus hubungan. Kedekatan Sonangol dengan politikus Partai NasDem, Surya Paloh, tak boleh jadi penghalang.

Yang penting bagi publik adalah pasokan bahan bakar terjaga, kualitasnya bagus, dan harganya juga ekonomis. Kasus impor minyak Zatapi pada 2008 jangan sampai terulang. Pada saat itu pemasok mengklaim Zatapi lebih murah US$ 0,28 dibanding harga pasaran. Tapi investigasi majalah ini memastikan kualitasnya jauh lebih rendah daripada seharusnya.

Janji Presiden Jokowi membasmi mafia migas harus terus kita tagih. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said tidak boleh membiarkan pertempuran melawan mafia migas berangsur redup. Membenahi tata kelola migas merupakan syarat utama.

Penentuan harga, formula campuran minyak, semua harus jelas, seperti rekomendasi Faisal Basri, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tata kelola yang sehat hanya bisa didapat jika arena pengadaan minyak dibuat terang-benderang.