Batalkan Aturan Pengampunan Pidana Cukai

KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai dan menggantinya dengan pembayaran denda merupakan langkah mundur. Aturan baru yang terbit menjelang masa kampanye Pemilu 2024 ini juga patut dicurigai menyimpan konflik kepentingan.

Keputusan Jokowi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara, yang berlaku efektif per 22 November 2023. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

Pemerintah berdalih penerapan sanksi administratif—berupa denda sebesar empat kali lipat—akan lebih efektif menimbulkan efek jera ketimbang pidana kurungan atau penjara. Pertimbangan lain, upaya ini diyakini dapat memberi manfaat bagi peningkatan penerimaan negara. 

Berbagai alasan itu malah menunjukkan sesat pikir di balik regulasi ini. Sebab, tujuan penerapan cukai adalah mengatur konsumsi barang-barang yang berbahaya dari aspek lingkungan serta kesehatan, seperti rokok dan minuman beralkohol. Artinya, salah sasaran jika instrumen ini dipakai untuk mendongkrak pendapatan negara.

Dari data realisasi penerimaan negara sampai Oktober 2023, jelas bahwa pemerintah perlu putar otak untuk mendongkrak pendapatan. Penerimaan cukai tahun ini, misalnya, diprediksi tidak memenuhi target. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan cukai hingga Oktober 2023 baru sebesar Rp 169,77 triliun, atau sekitar 69,17 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 senilai Rp 245,45 triliun. Realisasi penerimaan cukai turun 4,14 persen secara tahunan (year-on-year).

Jika dianalisis lebih dalam, kebijakan terbaru Jokowi ini tampaknya mirip amnesti cukai atau pengampunan cukai. Prinsipnya sama seperti pengampunan pajak atau tax amnesty yang digelar Jokowi beberapa tahun lalu. Pelaku pada prinsipnya harus mengakui kesalahan dan menghapus "dosa" dengan membayar denda yang nilainya beberapa kali lipat. 

Terlebih, hukum cukai dan pajak memang memegang prinsip ultimum remedium. Artinya, suatu perkara dapat diselesaikan melalui banyak jalur, seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi. Masalahnya, mekanisme semacam itu seharusnya tidak menghilangkan unsur pidananya, melainkan mempercepat penyelesaian kasusnya.