Omong Kosong Penurunan Deforestasi

PEMERINTAH Indonesia tanpa rasa malu memamerkan kebohongan tentang laju penurunan kerusakan hutan atau deforestasi kepada dunia internasional. Klaim sesat ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Iklim Ke-26 atau Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Skotlandia. Menurut Jokowi, laju deforestasi di Indonesia mencapai titik terendah dalam dua dekade terakhir dan angka kebakaran hutan turun 89 persen.

Kenyataannya, hutan Indonesia terus digunduli tanpa rehabilitasi yang setimpal. Data resmi pemerintah pada 2019-2020 menyebutkan deforestasi seluas 115.460 hektare, tapi rehabilitasi lahan hanya 3.100 hektare. Data sejumlah organisasi pemantau hutan menyebutkan deforestasi Indonesia masih lebih besar dari angka pemerintah.

Soal kebakaran hutan, klaim Jokowi juga janggal sebagai komitmen Indonesia terhadap mitigasi krisis iklim. Tahun lalu angka kebakaran hutan turun dari 1,6 juta hektare menjadi 300 ribu hektare. Tapi itu karena pandemi dan curah hujan yang tinggi, bukan usaha pemerintah. Pelbagai bencana hidrometeorologi di Indonesia telah membantah klaim Jokowi soal komitmen melindungi lingkungan.

Investigasi majalah Tempo di Papua menunjukkan beberapa perusahaan yang mengantongi hak pengusahaan hutan melanggar sejumlah aturan dan ketentuan dalam manajemen hutan lestari. Dari menebang di luar rencana kerja, memotong pohon di luar konsesi, hingga pengingkaran pajak. Semua pelanggaran ini bermuara dari bolong besar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang digadang-gadang pemerintah sebagai sistem unggul mencegah kayu ilegal.

Jika tata kelola SVLK kuat, kayu bermasalah dari Papua tak akan bisa keluar dari Indonesia hingga ke luar negeri. Di atas kertas, sistem ini mampu melacak kayu yang ditebang dengan pelanggaran-pelanggaran itu sehingga sertifikat legalnya tak akan bisa terbit. Belum lagi problem lingkungan dan konflik dengan masyarakat adat karena konsesi menyerobot tanah ulayat.