Korupsi dalam Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri

Tidaklah berlebihan jalur mandiri disebut sebagai bentuk komersialisasi dan ladang bisnis di dunia pendidikan. Bagi pemimpin universitas yang culas, praktik jual-beli kursi mahasiswa baru umumnya dimanfaatkan sebagai arena transaksional, ketika mahasiswa diterima tidak berdasarkan nilai kelulusannya, melainkan lebih didasarkan pada kemampuan sogokannya. Praktik seperti ini tentu sangat memprihatinkan.

Kasus Universitas Lampung bukanlah kasus pertama dan (mungkin) bukan pula kasus terakhir. Meskipun kampus digadang-gadang sebagai institusi yang penuh kemuliaan, praktik korupsi di dunia pendidikan tinggi sebetulnya tidak hanya 1-2 kali terjadi. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, sejak 2016 hingga 2021, tercatat paling tidak 240 kasus korupsi pendidikan dan negara telah merugi hingga Rp 1,6 triliun. Praktik suap-menyuap dalam penerimaan mahasiswa baru hanyalah salah satu ladang korupsi di perguruan tinggi. Di luar itu, masih banyak praktik korupsi yang lain.

Dalam kasus Universitas Lampung, yang memprihatinkan adalah pelakunya ternyata bukan hanya rektor, tapi juga pejabat kampus lain, seperti wakil rektor, dekan, dan dosen. Bahkan Ketua Senat Universitas Lampung pun masuk dalam kelompok ini. Ini ironis karena ketua senat universitas seharusnya menjadi kontrol atau pengawas bagi kemungkinan terjadinya penyimpangan di kampus.

Korupsi yang melibatkan pejabat kampus tidak saja memalukan, tapi juga merupakan persoalan yang sangat serius, terutama pada dampak atau efek domino yang bakal terjadi. Bisa dibayangkan jika seorang pemimpin perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi teladan bagi mahasiswa dan masyarakat, ternyata menjadi pelaku korupsi. Jelas ini contoh jelek. Siapa pun yang menjadi pejabat dan insan kampus harus steril dari korupsi. Membiarkan kasus ini terus terjadi tidak hanya mencoreng reputasi kampus, tapi juga menyebabkan insan kampus kehilangan legitimasinya sebagai kekuatan moral dan kontrol atas praktik-praktik penyimpangan yang dilakukan pejabat negara yang selama ini mereka kritik.

Untuk mencegah praktik culas pejabat kampus terjadi lagi, khususnya dalam penyalahgunaan mekanisme penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menempatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Setiap kampus ada baiknya mengumumkan secara terbuka berapa dana yang diterima dari jalur ini, termasuk diperuntukkan buat apa. Cara ini, meski mungkin merepotkan, akan menempatkan perguruan tinggi sebagai pelopor dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kedua, menetapkan standar kelulusan yang pasti. Walaupun melalui jalur mandiri, mahasiswa yang lolos seleksi haruslah yang memang secara akademik dan dari segi nilai yang dicapai benar-benar lolos dari standar yang telah ditetapkan. Jangan sampai kampus mengorbankan standarnya karena orang tua atau keluarga calon mahasiswa tersebut bersedia membayar mahal.

Ketiga, membuka jalur informasi bagi masyarakat, pers, dan orang tua calon mahasiswa yang mungkin merasa diperlakukan tidak adil dalam proses seleksi mahasiswa baru. Keterbukaan informasi akan memastikan proses seleksi dapat berlangsung lebih transparan karena ada kontrol dari pihak eksternal.

Menjadikan jalur mandiri semata-mata sebagai hak dan kewenangan kampus akan berisiko menjadikan jalur ini disalahgunakan. Tanpa keterbukaan, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri niscaya masih berpeluang terjadi.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.