Mitos Politik Usang Reformasi

Tuntutan kedua, amendemen Undang-Undang Dasar 1945, sudah dilakukan tidak kurang dari empat kali sejak 1999 hingga 2002. Amendemen ini mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan republik. Namun, faktanya, hal itu malah memindahkan sentralitas kekuasaan dari pimpinan eksekutif (presiden) ke pimpinan partai politik, meskipun sama-sama dalam model presidensial.

Tuntutan ketiga adalah otonomi daerah. Undang-undangnya terbit pada 1999, tapi desentralisasi dilaksanakan pada 2004. Berkat desentralisasi, daerah bisa lebih cepat dan tanggap melakukan pembangunan masing-masing. Namun, berkat desentralisasi pula, korupsi meningkat di daerah. Selain itu, terjadi perubahan tren konflik dari pusat ke daerah, khususnya konflik sumber daya alam dan agraria. Meskipun tiga tahun pandemi Covid-19 melanda, tren konflik tanah dan agraria tetap meningkat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 212 konflik pada 2022. Angka yang paling tinggi berasal dari sektor perkebunan (99 kasus) dan wilayah paling banyak konflik ada di Jawa Barat (25 kasus).

Sementara itu, penolakan terhadap dwifungsi ABRI, tuntutan keempat reformasi, juga punya catatan tersendiri. Militer secara resmi tidak lagi memiliki fraksi khusus di Dewan Perwakilan Rakyat serta tidak mengelola aset dan lembaga ekonomi negara. Namun kita masih sangat bisa merasakan keterlibatan militer di ruang sipil dengan pemberian posisi-posisi publik di kementerian atau lembaga sipil kepada personelnya, serta pelibatan militer dalam keamanan lokal dan pendayagunaan sumber daya alam. Personel militer secara individual juga masih memiliki akses terhadap bisnis, baik yang kecil maupun besar. Selain itu, tentu saja, partai politik masih mengakomodasi personel militer, khususnya yang sudah pensiun, bahkan memberi mereka posisi penting.

Tuntutan reformasi lainnya adalah menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejak 2013, indeks persepsi korupsi Indonesia konsisten di angka 32 hingga 40. Pada 2022, indeks Indonesia ada di angka 34 dari skor 100, yang menempatkan Indonesia di posisi ke-110 dari 180 negara yang disurvei (Transparency International, 2022). Kita bersyukur memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir dari semangat reformasi. Namun lembaga yang seyogianya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi ini juga berjuang untuk tetap memiliki integritas dan independensi setelah beberapa kali ada upaya memandulkannya, termasuk melalui revisi Undang-Undang KPK.

Agenda terakhir adalah penegakan supremasi hukum. Bank Dunia mencatat indeks penegakan hukum Indonesia konsisten berada di posisi minus hingga 2021, dengan menempati posisi ke-68 dari 139 negara yang disurvei. Pemerintah melakukan sejumlah terobosan hukum untuk memastikan penegakan hukum berjalan dan mempermudah penyelesaian masalah. Sayangnya, inisiatif pemerintah, seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak secara massal, justru memihak pemodal dan mengeksploitasi lingkungan.

Selain itu, ruang kebebasan sipil semakin sempit dengan diterapkannya hukum yang cenderung represif dan membungkam kebebasan berekspresi. Ini sejalan dengan indeks demokrasi Indonesia (IDI) dalam beberapa tahun terakhir. Penegakan hukum juga tidak dilakukan secara adil dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama yang terjadi di masa lalu. Impunitas masih terjadi dan akan tetap mengganjal hadirnya keadilan bagi para korban yang tak lelah melakukan aksi damai setiap Kamis di depan Istana Negara. Keadilan untuk mereka yang menjadi korban reformasi, dari kasus penghilangan paksa para aktivis dan mahasiswa hingga korban kerusuhan Mei 1998, juga masih menjadi pertanyaan.

Jadi, masihkah reformasi bermakna untuk kita maju melangkah? Mungkin kini waktunya kita menyudahi mitos reformasi, mengglorifikasi satu penggalan peristiwa yang menandai sebuah perubahan, tapi tetap mengingat bahwa agenda perubahan itu masih jauh panggang dari api. Reformasi terbukti tidak menjadi bagian dari selebrasi politik para elite yang hari-hari ini disibukkan dengan berbagai transaksi. Bagi mereka, reformasi hanya bisikan samar-samar dan nanti diumbar sebagai legitimasi dalam kontestasi politik pada Pemilu 2024. Kalau sudah demikian, benarlah reformasi hanya mitos yang sudah usang tanpa makna.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak, foto profil, dan CV ringkas.