Momentum Dewie Limpo

PENANGKAPAN Dewie Yasin Limpo menunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi masih bergigi kendati berkali-kali mengalami percobaan "amputasi". Terjeratnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sekaligus menunjukkan sisi kelam upaya pemberantasan korupsi. Semangat korupsi, termasuk di kalangan anggota DPR, ternyata tetap tinggi.

Dewie, yang masuk DPR pada 2014, merupakan wajah baru di Senayan. Pekan lalu, politikus Partai Hati Nurani Rakyat itu dibekuk KPK karena diduga menerima suap proyek listrik mikrohidro di Deiyai, Papua. Ia dijadikan tersangka suap setelah sekretaris pribadinya tertangkap tangan menerima duit Sin$ 177.700 atau sekitar Rp 1,7 miliar. Menurut KPK, suap ini baru separuh dari yang dijanjikan.

KPK juga menangkap dua pemberi suap demi proyek yang bernilai ratusan miliar rupiah itu. Mereka adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Deiyai, Irenius Adii, dan seorang pengusaha, Septiadi. Sudah lama Irenius mengimpikan proyek listrik untuk daerahnya. Dalam situs resmi Kabupaten Deiyai, ia pernah menulis: "Demi tanah dan masyarakat Deiyai, kami harus melobi pemerintah pusat."

Kasus Dewie menunjukkan para politikus seolah-olah tak pernah insaf kendati puluhan dari mereka telah masuk penjara sejak KPK didirikan 12 tahun silam. Bahkan, sepekan sebelumnya, Patrice Rio Capella dari Partai NasDem dijaring oleh KPK berkaitan dengan kasus dana bantuan sosial di Sumatera Utara. April lalu, Adriansyah dari Fraksi PDI Perjuangan ditangkap karena menerima suap untuk memuluskan izin tambang.

Menggasak uang dari proyek pemerintah, seperti yang dituduhkan kepada Dewie, bukan pula modus baru. Orang masih ingat trio politikus Partai Demokrat—M. Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan Angelina Sondakh—yang masuk bui gara-gara urusan sama. Kejahatan ini menciptakan lingkaran korupsi yang sulit diberantas. Pejabat daerah tentu tergoda pula untuk melakukan korupsi. Kalau tidak, dari mana mereka mendapat duit untuk menyuap anggota DPR atau pejabat pusat?

Munculnya dinasti politik di banyak daerah juga kerap ditopang praktek korupsi. Itu sebabnya KPK mesti mengembangkan kasus Dewie Limpo karena ia juga berasal dari dinasti politik. Dewie adalah adik Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Selatan untuk periode kedua. Hampir semua saudara Dewie, yang berjumlah tujuh orang, kini menguasai panggung politik di provinsi itu.

Kasus Dewie bisa menjadi momentum bagi KPK untuk menggebrak lagi. Penyidik perlu mengusut pula rekan Dewie di Komisi Energi DPR yang mungkin terlibat dalam permainan suap. Dalam risalah rapat kerja Komisi Energi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada April lalu, memang terungkap bahwa Dewie Limpo terang-terangan "memperjuangkan" proyek listrik di Deiyai. Tapi sulit diterima akal ia bekerja sendiri. Untuk mengegolkan suatu proyek, diperlukan persetujuan rekan-rekannya di Komisi dan Badan Anggaran DPR.

Perang terhadap korupsi perlu dilanjutkan lantaran perilaku kalangan politikus belum berubah. Mereka malah hendak melemahkan komisi antirasuah itu dan menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang KPK, yang membatasi usia lembaga ini. Padahal KPK sesungguhnya merupakan cermin bagi politikus dan pejabat. Kasus Dewie Limpo dan sederet kasus lain menunjukkan wajah asli mereka. Tidak ada gunanya membuang cermin jika sekadar untuk menyembunyikan wajah buruk.