Moratorium Pemeriksaan Peserta Pemilu

Perbesar

Ilustrasi: Tempo/Imam Yunni

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerbitkan memo kepada seluruh jaksa untuk menunda pemeriksaan bagi peserta pemilihan umum.
Moratorium pemeriksaan ini berlaku bagi calon anggota legislatif, kepala daerah, dan presiden serta wakilnya.
Pengusutan harus berjalan secara akuntabel dan transparan.

Arahan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin soal penundaan pengusutan kasus pidana korupsi semua calon pada Pemilihan Umum 2024 tak hanya menabrak hukum dan prinsip keadilan. Memorandum tersebut juga memperbesar peluang rakyat memilih koruptor sebagai wakil atau pemimpinnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sanitiar meminta bagian tindak pidana khusus dan intelijen kejaksaan berhati-hati sekaligus menunda pemeriksaan laporan kasus korupsi yang diduga melibatkan calon legislator, kepala daerah, presiden, dan wakilnya hingga seluruh rangkaian agenda Pemilu 2024 berakhir. Alasannya, laporan serupa rawan menjadi alat kampanye jahat atau black campaign.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sepintas, arahan Jaksa Agung itu terkesan baik-baik saja. Sebagai penegak hukum, kejaksaan seperti ingin berjarak dari proses kontestasi politik. Namun, di balik alasan tersebut, justru ada sesat logika yang mendasar. Kehati-hatian agar tidak menjadi alat politik jelas keliru bila diterjemahkan dengan penundaan pengusutan. Seakan-akan proses pemilu dan penegakan hukum itu saling menegasikan. Padahal keduanya harus berjalan beriringan dan saling menguatkan.

Dalam konteks ini, kehati-hatian justru mengharuskan jaksa untuk terus bekerja, dengan menjaga independensi dan menolak intervensi dari kubu politik mana pun. Sebab, bila sudah diintervensi kepentingan politik, menunda pengusutan atau mempercepatnya sama-sama berbahaya.

Sebagai penegak hukum, kejaksaan sepantasnya turut mengawal proses pemilu agar hasilnya lebih berkualitas. Caranya antara lain dengan membantu pemilih menguji rekam jejak para calon, lewat pengusutan setiap laporan dugaan korupsi. Menunda pengusutan laporan sama artinya dengan menutup kesempatan bagi pemilih untuk lebih awal mengetahui integritas para calon.

Lagi pula, di mata hukum, para politikus peserta pemilu seharusnya mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara biasa. Artinya, kalau mereka dilaporkan melakukan tindak pidana, penegak hukum wajib segera mengusutnya. Apalagi hukum acara pidana kita pun tak mengenal penundaan pengusutan karena pertimbangan politik.

Baca juga: Ancaman di Bali Memo Jaksa Agung

Lebih dari itu, Jaksa Agung pasti memahami adanya prinsip justice delayed is justice denied. Keadilan yang tertunda merupakan keadilan yang tertolak alias sebentuk ketidakadilan. Karena itu, demi keadilan, alih-alih menunda, kejaksaan perlu bergegas mengusut setiap laporan dugaan korupsi yang melibatkan para kandidat yang akan berlaga dalam Pemilu 2024.

Yang penting, kejaksaan harus memastikan pengusutan berjalan di atas rel yang benar. Semua tahapan pengusutan harus akuntabel. Umumkan hasilnya secara transparan. Bila memang cukup bukti, kejaksaan tak perlu ragu menyeret politikus ke pengadilan. Sebaliknya, bila tak cukup bukti, hentikan pengusutannya. Pada saat yang sama, tentu saja, para politikus pun perlu diberi kesempatan untuk mengklarifikasi dan membela diri, termasuk lewat praperadilan.

Hanya dengan begitu, jaksa tidak akan dituding memainkan hukum untuk menghantam lawan politik atau sebaliknya dianggap mengerem proses hukum untuk meloloskan kawan politik. Yang lebih penting lagi, pemilih juga terbantu untuk menyingkirkan sebagian koruptor dari daftar calon pilihan mereka.