Pantang Mundur Melibas Calo

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mestinya tidak menyerah. Tadinya diharapkan ia menegaskan tekad seperti dulu penyair Chairil Anwar lantang berteriak, ”Sekali berarti sudah itu mati. Bagimu negeri menyediakan api….”

Tapi semuanya antiklimaks. Juwono, dalam pertemuan dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, ”meralat” apa yang pernah ia ucapkan: Ada calo DPR dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan kita.

Padahal sebelumnya ia ”membakar” surat kabar dengan pernyataan itu. Ia menuding pengadaan persenjataan Indonesia tersendat-sendat karena terlalu banyak broker bermain.

Anggota DPR tersengat, meradang, bahkan mengusulkan agar Juwono dipecat dari kabinet. Ujungnya adalah pertemuan tertutup antara Menteri dan sejumlah anggota Dewan. Demi menjaga ”hubungan baik” DPR dan pemerintah, Juwono mengalah mundur seraya menyalahkan wartawan yang disebutnya salah kutip.

Sebetulnya praktek percaloan di DPR bukan hal baru. Sejumlah sumber majalah ini memastikan calo itu benar adanya. Rupa-rupa modus dijalankan: mulai dari menitipkan proposal ke Departemen Pertahanan hingga menggandeng rekanan ketika anggota DPR itu bertemu menteri.

Tentu saja bahaya percaloan dalam pengadaan barang pemerintah sudah luas diketahui. Harga barang menjadi lebih mahal, dan yang paling buruk bukan tidak mungkin pemerintah tertipu.

Ini yang tiga tahun lalu terjadi dalam kasus pengadaan helikopter Mi-17 asal Rusia. Modusnya unik: uang muka US$ 3,2 juta telah dibayar pemerintah, tapi pesawat itu boro-boro dikirim ke Indonesia, diproduksi pun tidak. Prajurit TNI yang dikirim ke Rusia untuk mempelajari pesawat ini sempat terlunta-lunta hidupnya. Pabrik pembuat pesawat itu menuding broker asal Indonesia tidak bisa menjamin sisa biaya yang harus dibayar dari total proyek senilai US$ 21,6 juta. Si calo menuding produsen yang banyak cingcong. Adapun uang muka dikantongi si broker dengan alasan mereka sudah keluar biaya untuk survei awal. Kasus ini telah masuk pengadilan dan sebagian tersangka sudah pula dihukum.

Kasus Mi-17 memang tak melibatkan anggota DPR. Tapi bayangkan betapa ruwetnya kalau anggota Dewan ikut terlibat. Lembaga legislatif menentukan anggaran departemen, karena itu mereka bisa menekan pemerintah. Yang selama ini ditengarai terjadi: proposal dari para calo berseliweran ketika negosiasi anggaran dilakukan.

Memang calo tak hanya datang dari Senayan. Seperti dituding beberapa anggota Dewan, calo ditengarai juga ada di dalam Departemen Pertahanan sendiri. Itulah sebabnya DPR bertahan agar pemerintah memerinci setiap senjata yang hendak dibeli pemerintah. Tujuannya, agar mudah dikontrol. Tapi Departemen Pertahanan menolak karena mereka tahu ada bahaya lain yang mengintai jika itu dilakukan: seraya menginjak kaki, para calo Senayan yang akan menyodorkan rekanan.

Posisi Departemen Pertahanan memang tak mudah. Tapi di sinilah ketegasan Menteri Juwono dituntut. Ia mesti menolak politikus Senayan yang mengantar proposal. Ia juga harus membereskan departemennya agar bersih dari segala ”tikus”.

Kisruh Juwono dengan DPR mestinya menjadi momentum untuk membuka skandal calo senjata. Hubungannya dengan DPR mungkin akan sedikit tegang, berita akan jadi ramai dan bising, tapi langkah itu akan menjadi terapi kejut bagi para calo. Setelah itu, Menteri Juwono, meminjam Chairil Anwar, tentu saja tak akan ”mati”. Buat Republik, sumbangannya akan ”hidup” seribu tahun lagi.…