Antara Rafah, Tel Aviv, dan Riyadh

Faktor baru lainnya juga sangat penting. Kekuatan-kekuatan sayap kanan Israel yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Netanyahu kali ini juga mengancam akan membubarkan pemerintahan jika perjanjian gencatan senjata ditandatangani dan invasi ke Rafah tak jadi dilaksanakan. Kubu kanan Israel menganggap pembatalan invasi ke Rafah sama artinya dengan menyerah kepada Hamas.

Seperti diketahui, Israel menganut sistem parlementer yang mensyaratkan pemerintahan didukung minimal 60+1 anggota parlemen. Pemerintahan Netanyahu hanya didukung 64 kursi. Dari tujuh partai pendukung pemerintahan Netanyahu, ada beberapa partai kanan, yaitu Partai Shah, Mifdel, Otzma Yehudit, dan United Torah. Keempatnya memiliki suara lebih dari 20 kursi di Knesset sehingga ancaman penarikan satu atau dua partai itu saja bisa menjatuhkan pemerintahan Netahyahu sekarang ini.

Kelompok-kelompok garis keras ini berpandangan bahwa pembatalan invasi ke Rafah tidak hanya kegagalan perang membalas aksi Thufan al-Aqsha pada 7 Oktober, tapi juga membahayakan keamanan Israel. Kelompok-kelompok ini sering dituduh “berkolaborasi” dengan Netanyahu yang memang secara pribadi cenderung pada opsi melanjutkan perang. Berhentinya perang bisa menjadi awal kehancuran karier politik Netanyahu, bahkan ia terancam diadili di dalam negeri dan berpotensi menjadi buron dari Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC).

Pertimbangan-pertimbangan seperti inilah yang berseliweran dalam perdebatan para pengambil keputusan dan suara publik Israel. Dampak kemanusiaan yang sudah sedemikian mengerikan dan kehancuran masif di Gaza sedikit sekali muncul ke permukaan. Akibat-akibat perang yang sudah sedemikian menjijikkan yang terus disuarakan oleh media-media tak banyak menjadi pertimbangan. Suara-suara semacam gerakan Peace Now Movement dianggap pinggiran di publik Israel.

Harapan Gencatan Senjata

Invasi darat Israel secara besar-besaran ke Kota Rafah terancam pecah pada hari-hari ini jika negosiasi itu gagal mencapai kesepakatan. Namun muncul kabar yang membawa harapan. Bocoran dari para “akademikus” di Mesir mengenai adanya kemajuan dalam proses negosiasi sungguh menggembirakan. Namun berita mengenai detail kemajuan yang dimaksudkan masih simpang siur. 

Salah satu kabar itu adalah kedua pihak bersedia menurunkan tuntutan masing-masing. Pembebasan sejumlah tawanan Israel oleh Hamas akan dibalas dengan gencatan senjata dalam waktu yang cukup panjang, kabarnya sekitar enam pekan. Namun, hingga saat ini, kabar ini juga belum dikonfirmasi secara resmi sehingga segala kemungkinan bisa terjadi.

Sementara itu, di lapangan, Israel sudah bergerak mengepung Kota Rafah dari berbagai penjuru. Hamas diperkirakan juga sudah mempersiapkan diri untuk pertempuran di kota itu. Banyaknya bantuan yang datang dan adanya vakum pertempuran beberapa waktu belakangan jelas memberikan kesempatan kepada Hamas untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasikan kekuatan. 

Pucuk pimpinan Israel, Benjamin Netanyahu, dan pucuk pimpinan lapangan Hamas, Yahya Sinwar, diperkirakan memilih opsi melanjutkan perang ketimbang perjanjian gencatan senjata. Bagaimanapun penentu utama dalam pengambilan keputusan ini adalah dua orang tersebut. Hal ini yang benar-benar dikhawatirkan. Rakyat Gaza yang sudah sedemikian menderita harus berhadapan dengan potensi pertempuran baru yang tak kalah mengerikan.

Menguatnya tekanan internasional melalui kampus-kampus terhadap pemerintah AS jadi harapan tersisa. Presiden Biden membutuhkan kesuksesan perdamaian ini untuk menjawab tekanan itu. Semoga Netanyahu dan Sinwar bisa dipaksa mengambil opsi gencatan senjata ini meski sementara sehingga tragedi kemanusiaan di depan mata bisa dihindari, setidaknya untuk sementara.