Tafsir Keliru Hak Menguasai oleh Negara

Dan ketiga, hubungan antara negara langsung dan tanah ini tak sebagai subyek perseorangan serta tidak dalam kedudukannya sebagai negara yang memiliki, tapi sebagai negara yang menjadi personifikasi tentang rakyat seluruhnya. Dengan demikian, dalam konsepsi ini, negara tidak lepas dari rakyat; negara hanya menjadi pendiri, menjadi pendukung kesatuan-kesatuan rakyat.

Lantas pilihan bentuk yang mana di antara ketiganya yang relevan dengan kondisi Indonesia? Menurut Notonagoro, pilihan bentuk yang ketigalah yang tepat. Negara sebagai personifikasi rakyat bersama. Kalau hal ini kita tinjau dari sudut faktor perikemanusiaan, kiranya tepat karena bentuk ini sesuai dengan sifat makhluk sosial sekaligus dengan sifat perseorangan yang merupakan kesatuan dengan sifat individu. Dengan begitu, negara sebagai penjelmaan organisasi makhluk sosial tidak dilepaskan dari perseorangan, dari manusianya sebagai individu^[2]. 

Pendapat ini ditegaskan oleh Iman Soetiknjo^[3] yang mengatakan bahwa negara pada dasarnya adalah subyek dalam arti sebagai personifikasi rakyat seluruhnya, jadi bukan sebagai perorangan atau badan kenegaraan. Dalam konsepsi ini, negara tidak lepas dari rakyatnya. Dengan demikian, apa pun tindakan negara haruslah bentuk perwujudan dari personifikasi rakyatnya, bukan justru mewakili kepentingan para investor.

Tujuan Kemakmuran Rakyat

Hak menguasai oleh negara harus diarahkan untuk pencapaian tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ibarat dua sisi mata uang, keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Menurut Bagir Manan^[4], ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 harus dimaknai dengan dua aspek kaidah yang terkandung di dalamnya, yaitu kaidah “hak menguasai oleh negara” dan kaidah “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Keduanya tidak bisa dipisah karena merupakan satu kesatuan sistemis.  

“Hak menguasai oleh negara” merupakan instrumen, sedangkan “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” merupakan tujuan. Lebih lanjut, menurut Manan, keterkaitan keduanya menimbulkan kewajiban negara, yakni pertama, pemanfaatannya harus secara nyata dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, melindungi dan menjamin segala hak rakyat agar dapat dinikmati langsung oleh rakyat. Dan ketiga, mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan akses^[5]. 

Dengan demikian, keputusan-keputusan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya haruslah berorientasi pada kemakmuran rakyat, bukan kesejahteraan para pemodal. Pemerintah haruslah menjadi kaki tangan rakyat, bukan boneka para investor. 

Ukuran penilaian terhadap makna sebesar-sebesar kemakmuran rakyat ini juga tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Dalam putusan itu, MK menjelaskan empat unsur yang digunakan sebagai tolok ukur dalam menguji makna penguasaan negara. Keempat unsur itu adalah kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, dan penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam^[6]. 

Demikianlah kekeliruan pemerintah terhadap makna hak menguasai oleh negara yang harus diluruskan. Jangan sampai penjajahan negara terhadap bangsa dan rakyatnya sendiri terus berlanjut.