MENARIK sekali polemik antara sdr. Thamrin dan sdr. Fuad Husein
tentang Pertamina. Kami ingin menyampaikan kepada sdr. Thamrin
hal-hal sbb:. Kalau dilihat secara global, memang masalahnya
saling berkait antara Pertamina dengan Pemerintah. Di satu
fihak, pemerintah mewajibkan Pertamina menyetor pendapatan atau
sebagian pendapatannya, tetapi sekaligus Pertamina juga harus
menjalankan community development.
Kita sama-sama tahu, yang dibangun Pertamina telah meringankan
beban pemerintah. Kita bisa bayangkan bagaimana Konperensi PATA
74 yll, andai Pertamina tidak membangun Convention Hall,
bagaimana jadinya kota Balikpapan, kalau Pertamina tidak
mengup- grade lapangan terbang dan membangun jalan, bagaimana
suasana kehidupan di Riau, kalau Pertamina tidak punya Kilang
Putri Tujuh dan lapangan terbang di sana.
Kami sependapat dengan sdr. Fuad bahwa uang lebih mudah membuat
silau. Kalau misalnya biaya pembangunan di daerah-daerah
diserahkan oleh Pertamina kepada Pemda, mungkin hasilnya tidak
dapat kita harapkan 100%. Akan terlalu banyak kebocoran.
Dewan Direksi Pertamina adalah juga orang-orang Pemerintah.
Karena itu semua policy Pertamina tentunya atas persetujuan atau
paling tidak sepengetahuan Pemerintah. Kalau terjadi sesuatu
dengan Pertamina, seharusnya Pemerintah juga bertanggungjawab.
Presiden mengatakan bahwa kemelut Pertamina adalah tanggungjawab
kita bersama. Yang dimaksud dengan "kita" sudah tentu bukan pak
Kromo yang sehari-harinya bertani di lereng Semeru atau suku
Dani di Lembah Balim. Yang dimaksud adalah "beliau-beliau" yang
langsung mengetahui duduk persoalannya, menjadi mata rantai
dalam kemelut Pertamina.
Dari sedikit fakta di atas, paling tidak kita bisa ambil
kesimpulan secara kasar. Kesalahan tidak mutlak pada Pertamina
tetapi juga pada Pemerintah. Kalau sdr Thamrin mau mengoreksi
Pertamina, koreksi jugalah Pemerintah. Silakan. Pertamina boleh
saja ditekan untuk menyetor pendapatannya ke kas negara secara
penuh, tetapi jangan diberi beban community development.
Tidak usah Pertamina membangun sekolah, mesjid, lapangan
terbang, gedung-gedung Pemerintah, listrik, air minum,
jalan-jalan. Serahkan saja kepada Gubernur, toh Pertamina adalah
perusahaan minyak, bukan pemborong bangunan.
Bagaimana kita harus pilih? Pertamina dengan atau tanpa
community development?
AGUS S. DJAILANI
Refinery & Petrokimia
Akademi Minyak dan Gas Bumi Wisma Vyatra A-3, Cepu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini