Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendapat

Pertamina: Bagaimana Seharusnya ...

Antara pemerintah dan pertamina masalahnya saling terkait. pertamina wajib menyetor sebagian pendapat annya, tapi harus menjalankan community development juga. kebijaksanaan mana harus dipilih ? (kom)

25 September 1976 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MENARIK sekali polemik antara sdr. Thamrin dan sdr. Fuad Husein tentang Pertamina. Kami ingin menyampaikan kepada sdr. Thamrin hal-hal sbb:. Kalau dilihat secara global, memang masalahnya saling berkait antara Pertamina dengan Pemerintah. Di satu fihak, pemerintah mewajibkan Pertamina menyetor pendapatan atau sebagian pendapatannya, tetapi sekaligus Pertamina juga harus menjalankan community development. Kita sama-sama tahu, yang dibangun Pertamina telah meringankan beban pemerintah. Kita bisa bayangkan bagaimana Konperensi PATA 74 yll, andai Pertamina tidak membangun Convention Hall, bagaimana jadinya kota Balikpapan, kalau Pertamina tidak mengup- grade lapangan terbang dan membangun jalan, bagaimana suasana kehidupan di Riau, kalau Pertamina tidak punya Kilang Putri Tujuh dan lapangan terbang di sana. Kami sependapat dengan sdr. Fuad bahwa uang lebih mudah membuat silau. Kalau misalnya biaya pembangunan di daerah-daerah diserahkan oleh Pertamina kepada Pemda, mungkin hasilnya tidak dapat kita harapkan 100%. Akan terlalu banyak kebocoran. Dewan Direksi Pertamina adalah juga orang-orang Pemerintah. Karena itu semua policy Pertamina tentunya atas persetujuan atau paling tidak sepengetahuan Pemerintah. Kalau terjadi sesuatu dengan Pertamina, seharusnya Pemerintah juga bertanggungjawab. Presiden mengatakan bahwa kemelut Pertamina adalah tanggungjawab kita bersama. Yang dimaksud dengan "kita" sudah tentu bukan pak Kromo yang sehari-harinya bertani di lereng Semeru atau suku Dani di Lembah Balim. Yang dimaksud adalah "beliau-beliau" yang langsung mengetahui duduk persoalannya, menjadi mata rantai dalam kemelut Pertamina. Dari sedikit fakta di atas, paling tidak kita bisa ambil kesimpulan secara kasar. Kesalahan tidak mutlak pada Pertamina tetapi juga pada Pemerintah. Kalau sdr Thamrin mau mengoreksi Pertamina, koreksi jugalah Pemerintah. Silakan. Pertamina boleh saja ditekan untuk menyetor pendapatannya ke kas negara secara penuh, tetapi jangan diberi beban community development. Tidak usah Pertamina membangun sekolah, mesjid, lapangan terbang, gedung-gedung Pemerintah, listrik, air minum, jalan-jalan. Serahkan saja kepada Gubernur, toh Pertamina adalah perusahaan minyak, bukan pemborong bangunan. Bagaimana kita harus pilih? Pertamina dengan atau tanpa community development? AGUS S. DJAILANI Refinery & Petrokimia Akademi Minyak dan Gas Bumi Wisma Vyatra A-3, Cepu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus