Saweran Melawan Politikus Senayan

STRATEGI Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menyandera anggaran gedung Komisi Pemberantasan Korupsi jelas merupakan blunder besar. Praktek busuk ini malah memancing perlawanan publik. Mereka lantas be­ramai-ramai mengumpulkan duit untuk merespons keputusan "parlemen" yang memberi tanda bintang alias menahan pencairan anggaran Rp 61 miliar buat pendirian kantor baru komisi antirasuah itu.

Dana ini merupakan bagian dari total anggaran Rp 225 miliar untuk gedung baru komisi antikorupsi yang akan dibangun bertahap selama tiga tahun. Diusulkan sejak 2008, rencana ini ditahan dua kali oleh politikus Senayan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo jelas menyatakan bahwa pencarian dana gedung komisi antikorupsi tinggal menunggu izin Dewan. Semakin kuatlah dugaan bahwa anggaran ini sengaja dipermainkan sebagai alat politik.

Pemberian tanda bintang sebetulnya tak masuk di akal sehat, selain juga tidak diatur dalam undang-undang. Kontrol (mungkin juga politik) bujet ala Dewan ini hanya bisa dilakukan bila memang ada pelbagai kendala teknis, seperti pembebasan tanah yang belum rampung. Masalahnya, tanah 8.000 meter persegi untuk gedung baru itu telah tersedia di kawasan Kuningan, Jakarta, tak jauh dari kantor KPK sekarang.

Sebagian anggota Dewan berdalih, komisi antikorupsi hanya bersifat ad hoc sehingga tak perlu gedung baru. Argumen ini terasa aneh karena hingga kini korupsi masih merajalela di negeri kita, sehingga tampaknya kita masih butuh waktu lama untuk memberantas kejahatan luar biasa ini. Orang justru mencurigai, sikap ini hanyalah siasat untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Kinerja komisi antikorupsi tak mungkin maksimal jika mereka berjejalan di gedung lama yang kurang ruang.

Bukan kali ini saja politikus Senayan berupaya mengerem upaya pemberantasan korupsi. Mereka sering pula mempersoalkan kewenangan komisi antikorupsi yang besar dan berusaha mengerdilkannya lewat rencana revisi Undang-Undang KPK. Bahkan ada anggota Dewan yang terang-terangan mengusulkan pembubaran komisi antikorupsi. Padahal, faktanya, kejahatan kerah putih itu kian jamak dilakukan para politikus legislator tersebut.

Jangan heran bila simpati langsung mengalir begitu mengetahui KPK kesulitan membangun gedung yang kini sangat mereka perlukan. Publik langsung mengumpulkan duit, yang sampai pekan lalu telah mencapai puluhan juta rupiah. Pemerintah tak perlu berkeberatan dengan munculnya gerakan saweran dana masyarakat ini. Secara teknis, penerimaan ekstra ini kelak bisa saja dicatat dan dimasukkan ke pos hibah anggaran negara.

Spontanitas publik ini harus dihargai sebagai simbol perlawanan terhadap para penghambat pemberantasan korupsi. Hanya, Komisi tetap perlu berhati-hati dan sebaiknya tidak menerima langsung duit sumbangan tersebut. Jika hendak diformalkan, besarnya sumbangan pun perlu dibatasi dan mesti diaudit agar tidak menimbulkan kecurigaan. Jangan sampai niat baik ini terkontaminasi dengan masuknya donasi dari para koruptor atau pihak-pihak yang bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Politikus Senayan semestinya menyadari, hampir mustahil membendung keinginan rakyat untuk memerangi korupsi. Berbagai cara untuk membonsai komisi antikorupsi akan selalu menuai perlawanan, yang antara lain disimbolkan melalui saweran gedung. Anggota Dewan semestinya berusaha membenahi institusinya, termasuk partai mereka, agar benar-benar pro-penegakan hukum melawan korupsi. Hanya dengan cara inilah mereka terhindar masuk bui. Bukan malah bersiasat mengerem pemberantasan terhadap kejahatan ini.

berita terkait di halaman 40