Selamatkan Asuransi Orang Miskin

GERING dan miskin. Inilah kombinasi yang dijamin bakal membuat siapa pun ketakutan, terutama warga sebuah negeri yang cenderung tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ongkos pengobatan begitu mahal. Aksesnya pun kerap di luar jangkauan. Yang kerap terjadi, dan entah kapan ada solusi memadai: kebanyakan orang melarat tak mampu mengobati sakitnya, dan penyakit mendekam berlarut-larut sampai stadium parah, hingga akhirnya nyawa pun melayang.

Benar, telah ada skema asuransi kesehatan untuk orang miskin, tapi urusan penjaminan kesehatan orang papa ini dibalut kemelut berlapis-lapis. Kritik terutama perlu dialamatkan ke Departemen Kesehatan yang kurang sensitif dan tidak akurat merancang anggaran. Berbagai ahli memperkirakan kebutuhan realistis Program Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin tahun ini mencapai Rp 4,7 triliun. Pada kenyataannya, pos APBN untuk program ini hanyalah Rp 1,7 triliun. Tak sampai separuh dari kebutuhan.

Tentu saja kemudian tercipta situasi kritis. PT Asuransi Kesehatan, pelaksana Program Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin, kelabakan membayar klaim dari ratusan rumah sakit daerah. Akhir Juli lalu, contohnya, tagihan untuk PT Askes mencapai Rp 504 miliar, tapi kantong perusahaan negara ini sudah licin tandas. Hanya tersisa 1,4 juta perak untuk program ini. Sebuah kondisi lampu merah.

Setelah perdebatan panjang, akhirnya pemerintah pusat setuju menyuntikkan dana tambahan. Pekan lalu, Rp 400 miliar diberikan kepada PT Askes untuk membayar tagihan yang tertunda, tapi suntikan ini hanyalah setetes air bagi pasien yang tengah mengalami dehidrasi berat. Jauh dari cukup untuk membuat kondisi si pasien pulih.

Lihatlah di barisan ujung tombak pelaksana program. Puluhan rumah sakit daerah menjerit. Di Jawa Barat, misalnya, ada 30 rumah sakit yang terancam bangkrut lantaran piutang kepada PT Askes tak kunjung dibayar. Tak sedikit pula rumah sakit daerah yang dilaporkan tak lagi sanggup membeli persediaan obat untuk keluarga miskin. Entah berapa banyak korban berjatuhan sebagai akibatnya.

Perencanaan yang kurang akurat hanya satu persoalan. Masih banyak lagi keruwetan yang membelit program asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin. Ada ihwal tipu-tipu orang kaya yang tega mengaku miskin dan lemahnya pengawasan instansi terkait. Surat keterangan dari Ketua RT dan RW, lurah, dan camat dengan mudah dimanipulasi demi mendapatkan jatah orang miskin.

Yang tak kalah penting, adanya penggelembungan ongkos pengobatan oleh dokter, rumah sakit, dan apoteker. Seperti ditelusuri majalah ini, ada berbagai jurus kecurangan ditemui di lapangan. Umpamanya, ada rumah sakit yang mengklaim 10 botol cairan infus, padahal si pasien cuma menggunakan lima botol infus. Tak jelas masuk ke kantong siapa selisih uang klaim itu. Sudah pasti, lagi-lagi, rakyat miskin menjadi korban.

Menyimak gawatnya persoalan, diserukan Program Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin segera dievaluasi total. Perencanaan dan sistem pengawasan mesti dibenahi di segala sisi.

Selagi membenahi sistem, pemerintah mutlak perlu menyelamatkan rumah sakit daerah yang sekarat dalam membantu pengobatan orang miskin. Kalau pemerintah sanggup menanggung beban bunga utang akibat krisis perbankan sampai Rp 60 triliun setahun, sepantasnya pengobatan rakyat miskin ini juga ditanggung sepenuhnya.

Jangan sampai si miskin yang gering keburu mati kehabisan napas.