Aroma Politik Kenaikan Anggaran Subsidi Pupuk

SULIT untuk tidak mengaitkan rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo menambah dana subsidi pupuk pada awal Januari 2024 ini dengan kepentingan politik. Rencana ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah dalam lima tahun terakhir yang memangkas anggaran subsidi pupuk hingga mencapai Rp 10 triliun. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi juga mengatakan mekanisme subsidi pupuk tidak memberikan manfaat sebanding dengan produksi pangan di Indonesia.

Pernyataan ihwal rencana kenaikan subsidi ini disampaikan Jokowi di depan para petani ketika meninjau kegiatan penanaman padi di Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, 3 Januari 2024. Jokowi menyatakan sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan tambahan dana subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun. Dengan penambahan tersebut, anggaran subsidi pupuk tahun ini mencapai Rp 40,68 triliun dari alokasi semula Rp 26,68 triliun atau naik 70 persen dari tahun sebelumnya. Target Jokowi dengan kenaikan ini adalah mendongkrak produksi padi pada 2023 yang hanya mencapai 30,89 juta ton atau turun dari tahun sebelumnya. Jokowi beralasan kenaikan anggaran ini diperlukan karena petani sudah mulai menanam lantaran musim hujan sudah datang.

Langkah serupa pernah dilakukan Jokowi pada 2019 ketika dia maju kembali sebagai calon presiden untuk periode kedua berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Ketika itu, anggaran subsidi pupuk naik menjadi Rp 34,4 triliun. Padahal, sebelumnya, Badan Pusat Statistik melaporkan, selama 2015-2018 pada periode pertama pemerintahan Jokowi, rata-rata produksi padi per tahun turun 4,18 persen. Adapun selama periode itu, anggaran subsidi pupuk mengalami kenaikan rata-rata setiap tahun mencapai 12,48 persen. Musababnya, antara lain, subsidi tidak tepat sasaran dan terjadi penyelewengan dalam penyalurannya.

Dengan fakta itu, Jokowi tak lantas menurunkan subsidi pupuk, tapi justru menaikkannya pada 2019, tahun politik ketika dia kembali berkontestasi sebagai calon presiden. Baru setelah menang, pada tahun berikutnya hingga 2023, Jokowi menurunkan anggaran subsidi pupuk karena dianggap tak efektif mendongkrak produksi padi.

Kebijakan populis seperti menaikkan anggaran subsidi pupuk pada 2024 akan memberi dampak pada tingkat kepuasan atas kinerja Jokowi. Menurut sejumlah hasil sigi lembaga survei seperti Lembaga Survei Indonesia, Litbang Kompas, dan Indikator Politik Indonesia, dalam tiga bulan terakhir tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Joko Widodo tinggi di atas 73 persen. Pemberian bantuan dan kenaikan subsidi untuk kebutuhan masyarakat menurut sejumlah hasil survei tersebut memberi peran penting bagi tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi.