Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PT TransJakarta perlu mengkaji ulang rencana menaikkan tarif bus TransJakarta di jam sibuk menjadi Rp 4.000 sampai Rp 5.000. Usulan kenaikan tarif yang juga disampaikan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta itu tidak patut karena diajukan saat pelayanan TransJakarta—yang diharapkan bisa mengurangi volume kendaraan pribadi—justru sedang dikeluhkan warga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tingginya penggunaan kendaraan pribadi menjadi penyebab utama kemacetan Jakarta. Umumnya kondisi tersebut ditanggulangi dengan menyediakan moda transportasi publik yang berkualitas sekaligus murah, sehingga masyarakat rela beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Pada 2004 lalu TransJakarta muncul sebagai salah satu solusi mengurangi kemacetan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Investasi untuk membangun sistem transportasi kota yang nyaman tersebut tidaklah murah. Selain membangun halte dan jalur khusus, pemerintah DKI Jakarta juga harus membeli bus. Itu belum termasuk subsidi berupa public service obligation yang disuntikkan setiap tahun supaya tarif penumpang tetap murah. Tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan subsidi Rp 3,9 triliun. Pengorbanan yang besar itu akan menjadi sia-sia jika warga kembali meninggalkan TransJakarta dan beralih ke kendaraan pribadi lantaran kebijakan tarif yang sembrono.
Kenaikan tarif transportasi publik sebenarnya tidak menjadi masalah kalau angkanya masuk akal bagi konsumen dan sebelum menaikkan tarif pengelola TransJakarta lebih dahulu meningkatkan kualitas layanan. Tapi itu tidak terjadi.
Rencana menaikkan tarif dibuat justru pada saat pelayanan TransJakarta tengah mendapatkan banyak sorotan negatif. Konsistensi menjaga jalur busway agar bebas dari serobotan kendaraan pribadi makin menurun. Di beberapa titik separator busway hilang. Akibatnya, bus TransJakarta terpaksa ikut berdesakan di kemacetan yang mengakibatkan waktu tunggu penumpang di halte bertambah panjang.
Antrean penumpang yang mengular di halte-halte TransJakarta menjadi pemandangan yang biasa di setiap jam-jam sibuk, jam masuk kerja atau pulang kantor. Satu-satunya alasan masyarakat rela tetap menggunakan TransJakarta saat ini adalah karena tarifnya yang murah. Bisa dibayangkan jika tarif TransJakarta tidak lagi, publik boleh jadi akan kembali memilih menggunakan kendaraan pribadi.
Dari pada memikirkan rencana menaikkan tarif TransJakarta, pemerintah DKI Jakarta lebih baik berfokus pada upaya memperbaiki layanan moda transportasi ini. Tingkatkan perawatan bus dan halte, tambah armada supaya jam tunggu penumpang tidak lagi panjang, hingga memastikan koridor TransJakarta bersih dari kendaraan pribadi supaya jalurnya bebas dari kemacetan.
Persoalan menambah pendapatan untuk mengurangi subsidi bisa dilakukan tanpa harus menaikkan tarif. Salah satunya dengan memaksimalkan pemanfaatan halte dan armada TransJakarta sebagai ruang bisnis dan medium iklan. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga sudah menyatakan bahwa TransJakarta masih memiliki banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan tanpa harus menaikkan tarif.
TransJakarta merupakan inisiatif yang bagus untuk mengurai kemacetan Jakarta, tapi layanannya harus terus ditingkatkan agar masyarakat nyaman dan terdorong untuk terus menggunakannya. Jika sudah merasa nyaman dengan layanan TransJakarta, masyarakat pasti tidak akan menolak kenaikan tarif.