Utopis? moralis? mimpi?

AKHIR-AKHIR ini terlihat kembali trend dalam cakrawala pemikiran sosial-ekonomi di Indonesia, untuk membuat perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perataan pendapatan atau keadilan sosial. Malah Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Negara Riset, telah menyiapkan suatu studi mengenai kemiskinan di Indonesia, dibuat oleh Hendra Esmara. Khususnya mengenai pembagian pendapatan di Indonesia. Tapi adakah alasan yang mendukung strategi keadilan sosial, sehingga pendukung strategi ini tidak dapat dituduh sebagai golongan utopis atau moralis yang senang bermimpi? Ada. Mari kita ikuti argumentasi Gunnar Myrdal, ekonom terkenal dan seorang pendukung yang tegas terhadap strategi pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial (Konsep Myrdal mengenai Population And Family Policy yang dicetuskan pada tahun 1934 telah mendasari strategi pembangunan ekonomi Swedia yang telah tumbuh menjadi Welfare State): Sebagian besar rakyat negara berkembang berada dalam situasi kurang gizi yang parah dan berada dalam kondisi-kondisi kehidupan yang menyedihkan baik dalam tingkat kesehatan, fasililas pendidikan, perumahan dan sanitasi. Faktor ini membuat mereka tidak mampu bekerja secara intensif sehingga produktivitas rakyat relatif sangat rendah. Menaikkan pendapatan riil rakyat ini sehingga memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia tentu akan mendorong kenaikan produktivitas dan produksi nasional. Adanya ketimpangan sosial dalam kehidupan sosial-ekonomi mengakibatkan rendahnya mobilitas sosial dan menimbulkan suatu situasi kompetisi bebas yang kejam yang mematikan golongan lemah sehingga ini merusak perkembangan ekonomi. Usaha menimbulkan kesamaan ekonomis tentu akan membuat mobilitas masyarakat lebih lancar dan kompetisi lebih beradab dan wajar. Adalah salah pendapat bahwa dengan menimbulkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, segelintir orang ini akan cenderung untuk melaksanakan investasi besar-besaran. Fakta menunjukkan bahwa orang kaya di negara berkembang terkenal sebagai orang yang menanamkan uangnya dalam berbagai proyek mewah, mengkonsumir sendiri kemewahan itu dan melarikan modal ke luar negeri karena merasa tidak aman di sekitar rakyat yang melarat. Dibarengi dengan sistem pengumpulan pajak yang lemah, maka tabungan masyarakat yang diharapkan timbul dari orang-orang ini tidak dapat disalurkan. Konsolidasi nasional hanya mungkin jikalau kehidupan sosial-ekonomi mengandung pendapatan yang merata. Adalah ilusi untuk menciptakan konsolidasi nasional yang murni selama jurang kaya miskin masih lebar dan terus melebar. Apakah Syaratnya? Timbul pertanyaan: apakah syarat-syarat pokok yang perlu bagi pelaksanaan strategi pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial'? - Adanya pemerintahan yang efektif dan bersih. Seandainya suatu negara belum mempunyai pemerintahan yang efektif dan bersih, perlu diadakan pembersihan administrasi negara dan pembentukan sistem administrasi negara yang etektif dan berfungsi melayani sistem ekonomi dan sosial yang berada di sekitarnya. - Adanya suatu reformasi total dalam stelsel dan struktur sosial. Akibat proses sejarah masa lampau rakyat tergencet dan terisolir, terutama di sektor pertanian dalam penguasaan faktor produksi, pemasaran hasil-hasil produksi mereka dan pemanfaatan sosial fasilitas pendidikan dan kesehatan. Landreform adalah tuntutan sejarah yang harus kita laksanakan dengan konsekwen dalam strategi pembangunan yang berkeadilan sosial. Penghancuran total struktur pemasaran yang mencekik rakyat desa dan membina struktur pemasaran yang adil adalah suatu tuntutan sejarah yang harus kita laksanakan dalam menyambut strategi pembangunan yang berkeadilan sosial. Pembasmian setiap unsur monopoli dalam kegiatan ekonomi adalah mutlak perlu, dalam mengisi strategi pembangunan yang berkeadilan sosial. Penghancuran total setiap unsur feodalisme dalam cara berfikir dan dalam praktek-praktek sosial menjamin terjadinya mobilitas sosial yang wajar. Penyebarluasan fasilitas pendidikan, pencerdasan bangsa dan pemupukan kesehatan rakyat secara luas merupakan unsur-unsur dasar yang perlu dalam menciptakan kwalitas rakyat yang dapat menunjang dan menggerakkan proses perkembangan ekonomi, sekaligus menjamin sosialisasi pemanfaatan unsur-unsur dasar bagl kemanusiaan ini. Keadilan sosial dalam proses ekonomi bukanlah impian tetapi merupakan sesuatu yang mungkin dan harus. Sebaliknya selama dalam suatu negara tidak terdapat suatu pemerintahan yang efektif, bersih dan betul-betul menjadi pengayom rakyatnya dan selama di dalam negara itu tidak dilalukan koreksi-koreksi atau reformasi total dalam struktur yang menghimpit massa rakyat, di sinilah keadilan sosial hanya akan merupakan impian. Persada di mana kita bermimpi itu akan diwarnai terus oleh kegoncangan-kegoncangan sosial dengan berbagai manifestasinya.