Partai Buruh Demo di Kantor Bawaslu, Sebut Ada Diskriminasi Caleg Pekerja

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Januari 2024. Mereka menyatakan terdapat calon legislatif dari partainya yang dihalang-halangi untuk maju pada Pemilu 2024.

Partai peserta Pemilu 2024 ini pun menuntut Bawaslu turun tangan mengawasi pemenuhan hak politik para pekerja. Ketua Tim Kampanye Nasional Partai Buruh, Said Salahudin, terdapat lebih dari 30 kasus di mana para calon legislatif partainya mengalami diskriminasi untuk maju di Pemilu 2024.

“Hari ini kami melaporkan kepada Bawaslu sekaligus meminta agar Bawaslu menindaklanjuti terhadap kurang lebih 30-an kasus yang terjadi di sekitar 30-an kabupaten kota yang tersebar di 13 provinsi,” kata Said di sela-sela demonstrasi.

Partai Buruh klaim calegnya mendapat perlakukan tidak adil

Kasus-kasus tersebut, kata Said, di antaranya calon legislatif Partai Buruh yang dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena tidak menyerahkan surat pemberhentian. Padahal, Said berujar calon legislatif bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri namun tidak kunjung diterima oleh perusahaan tempatnya bekerja.

Selain itu, Said mengungkapkan adanya kasus pekerja yang diminta tak menjadi caleg oleh perusahaan tempatnya bekerja. Apabila tetap mencalonkan diri, Said menyatakan perusahaan tersebut akan membatasi hak-haknya sebagai pekerja.

“Apabila dia pekerja kontrak, kontraknya tidak akan diperpanjang. Apabila dia pekerja yang masih aktif, dia diminta cuti dengan tidak dibayarkan hak-hak ketenagakerjaannya, upahnya tidak dibayar,” ucap Said.

Said juga menyatakan pihaknya melaporkan ke Bawaslu soal larangan untuk menyampaikan pandangan politik di media sosial oleh perusahaan tempat para kader Partai Buruh bekerja.