Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan Partai Demokrat boleh dibilang menjadi salah satu parpol yang disoroti. Bermula dari utas Twitter Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden RI dua periode 2004 hingga 2014 yang juga pendiri Partai Demokrat mengunggah utas tentang kebersamaan perjalanan bersama dengan Joko Widodo atau Jokowi dan Megawati Soekarnoputri. Kebersamaan perjalanan sambil berbincang. Unggahan utas Twitter pada Senin, 19 Juni 2023, pukul 14.42 WIB. Unggahan tersebut terbagi menjadi empat utas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bak menyusul utas SBY, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya akan terus membuka peluang pintu untuk rekonsiliasi dengan Partai Demokrat. "Kalau saya meyakini dan optimistis tidak akan pernah ada jalan buntu. Semua itu kan tentu harus pada waktu yang tepat," kata Puan saat gladi kotor puncak perayaan Bulan Bung Karno di GBK, Jakarta, Kamis 22 Juni 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Minggu 18 Juni 2023 telah membuka jalan untuk rekonsiliasi. Puan mengatakan masih ada harapan agar pertemuan dua mantan pemimpin RI itu bisa terwujud. "Jadi jangan pernah putus asa, semua masih ada harapan," ujar dia.
Profil Partai Demokrat
Mengutip situs webnya, Partai Demokrat terbentuk atas inisiatif SBY setelah kekalahannya dalam pemilihan calon wakil presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Tokoh pendukung SBY menginginkan purnawirawan jenderal TNI itu bisa menjadi pemimpin negara.
Politikus yang juga pengusaha Ventje Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY menuju jabatan presiden. Jalan satu-satunya untuk mewujudkan itu mendirikan partai politik.
Rumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh tim Krisna Bambu Apus. Selanjutnya teknis administrasi dirampungkan tim yang dipimpin Ventje Rumangkang. Pada 12 Agustus 2001, pukul 17.00 diadakan rapat yang langsung dipimpin SBY. Rapat bertujuan membentuk tim pelaksana pembentukan kendaraan politik SBY menjadi presiden.
Pada 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang kelak terbentuknya Partai Demokrat. Hari berikutnya, Ventje Rumangkang yang dibantu oleh Sutan Bhatoegana mengumpulkan orang-orang untuk mewujudkan pembentukan partai politik. Partai Demokrat pun didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM pada 10 September 2001.
Pada 25 September 2001 terbit Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Pada 9 Oktober 2001, Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor: 81 Tahun 2001 tentang pengesahan Partai Demokrat dan lambangnya.
Pada 17 Oktober 2002, deklarasi pembentukan partai yang dilanjutkan pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Kala itu Ketua Partai Demokrat SBY, Sekretaris Jenderal Edhi Baskoro Yudhoyono, dan bendahara dijabat Handoyo Mulyadi.
Mengutip Antara, sejak tahun 2004 SBY terpilih menjadi Presiden Indonesia yang membawa partainya tersebut menjadi penguasa selama dua periode hingga tahun 2014. Tapi, seiring kejayaannya, perjalanan Partai Demokrat tak selalu berjalan mulus karena diterpa isu korupsi.
Demokrat diguncang Moeldoko
Kepemimpinan Partai Demokrat juga tak lepas dari guncangan. Kisruh Partai Demokrat bermula ketika Moeldoko dinyatakan terpilih sebagai ketua umum partai tersebut dalam Kongres Luar Biasa yang digelad di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Maret 2021. Kongres itu digelar sejumlah kader Demokrat yang dipecat dan dituduh terlibat dalam kudeta.
Hasil kongres itu tak diakui kubu Agus Harimurti Yudhoyono. Kongres dinilai tak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Kedua kubu sama-sama melapor ke Kementerian Hukum dan HAM yang intinya mengeklaim bahwa sebagai kelompok pendukung yang sah.
Pada akhir Maret 2021, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan menolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang. Kepengurusan pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sah secara hukum.
Tak puas dengan putusan itu, kubu Moeldoko mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi, terus mengalami kekalahan hingga tingkat kasasi. Pada Maret 2023, kubu Moeldoko pun mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
TIM TEMPO | ANTARA | PARTAI DEMOKRAT
Foto 
