Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Nusa

13 Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil Bandung: Cabut UU TNI hingga Adili Jenderal Pelanggar HAM

Sebanyak 13 tuntutan dilayangkan massa aksi koalisi masyarakat sipil Bandung, dan segera cabut UU TNI yang kemarin disahkan.

21 Maret 2025 | 12.02 WIB

Aksi demonstrasi mahasiswa menolak pengesahan RUU TNI di depan gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, 20 Maret 2025. Tempo/Prima Mulia
Perbesar
Aksi demonstrasi mahasiswa menolak pengesahan RUU TNI di depan gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, 20 Maret 2025. Tempo/Prima Mulia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat sipil Kota Bandung lakukan aksi cabut Undang-Undang TNI di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada Kamis, 20 Maret 2025. Terdapat 13 tuntutan pada aksi tolak UU TNI tersebut yang telah dibahas pada konsolidasi sebelumnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Massa aksi mulai melakukan long march pada pukul 13.34 dari titik kumpul Tugu Universitas Islam Bandung, melalui Baltos dan Pasopati. Massa sempat berhenti di depan Gedung Sate dan melakukan orasi sebelum tiba di depan gedung DPRD Jawa Barat pada pukul 14.36 .

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Salah seorang pengunjuk rasa, Levi menyampaikan keresahannya. Ia menyebut dengan disahkannya UU TNI, berarti pemerintah sudah terang-terangan memerangi rakyatnya sendiri.

“Disahkannya Revisi UU TNI berarti ibaratnya pemerintah sudah terang-terangan memerangi rakyatnya sendiri. Berarti pemerintah itu ibaratnya udah ngga sembunyi-sembunyi lagi, pengen mengambil hak rakyat, menindas, ya hanya untuk menguntungkan golongan-golongan mereka,” kata Levi kepada Tempo, Kamis, 20 Maret 2025.

Levi menyebut sebagai dampak dari disahkannya Revisi UU TNI menjadi UU TNI oleh DPR, maka apa yang terjadi pada masa orde baru secara perlahan akan terulang. Kebebasan ekspresi akan terancam dan kekerasan oleh aparat akan semakin banyak.

“Kebebasan ekspresi diambil, kalau kita mau melawan, bersura, protes, kita direpresi. Kekerasan-kekerasan, brutalitas aparat mereka bakal makin merajalela, penggusuran bakal makin di mana-mana, korupsi dan segala kebohongan-kebohongan pemerintah itu akan semakin gencar lagi. Bisa jadi juga dalam ranah pendidikan, kebebasan kita untuk pendidikan, akses kita untuk ke mana-mana akan sulit,” kata dia.

Massa aksi mengajukan sekurangnya 13 tuntutan.

  1. Cabut RUU TNI
  2. Lawan militerisme
  3. Kembalikan militer ke barak
  4. Bubakan komando teritorial
  5. Adili jenderal pelanggar HAM termasuk Prabowo
  6. Tarik militer dari tanah Papua
  7. Hapuskan komponen cadangan
  8. Stop penggunaan buzzer oleh negara guna memecah belah bangsa 
  9. Negara sumber masalah
  10. Tolak dwifungsi ABRI
  11. Bubarkan pengadilan militer, adili narapidana militer di pengadilan sipil
  12. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan 
  13. KODAM baru dan peningkatan anggaran militer-kepolisian, yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat!

Sebelum massa aksi memadati Jalan Diponegoro Kota Bandung, berdasarkan pantauan Tempo, truk dan bus polisi sudah mulai berdatangan sejak pukul 12.27. Kendaraan polisi ini terus berdatangan hingga pukul berjumlah 15 kendaraan termasuk mobil boks dan bus polisi.

Menuju berbuka puasa, aksi semakin memanas. Pada pukul 16.36 mulai terdengar ledakan petasan yang dilemparkan ke dalam gedung DPRD. Massa aksi mulai merangsek masuk dengan mencoba memanjat pagar gerbang. Sekitar pukul 17.35 , massa aksi mulai membubarkan diri dari depan gedung DPRD. 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus