Abdul Mu'ti Ungkap Alasan Kemendikdasmen Libatkan Sekolah Swasta dalam SPMB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya akan melibatkan sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB yang akan menggantikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun ajaran 2025-2026.

Mu'ti menyebutkan pelibatan sekolah swasta tersebut dilakukan agar lebih banyak anak Indonesia yang bisa mendapatkan kesempatan merasakan pendidikan yang layak, yang disebabkan oleh berbagai hal seperti ketiadaan kursi maupun sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggal. “Bisa kemudian (para siswa mendaftar) ke sekolah yang lain, termasuk ke sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah tertentu,” kata dia dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 30 Januari 2025.

Mendikdasmen menuturkan pelibatan sekolah swasta ini juga diperkuat dengan upaya peningkatan transparansi data dan daya tampung masing-masing sekolah negeri. “Dengan cara seperti itu, maka masyarakat akan bisa menilai kira-kira dia punya kans berapa persen untuk bisa diterima di sekolah itu,” ucapnya.

Dia menyebutkan upaya peningkatan transparansi data juga dilakukan dengan keterbukaan peringkat dan akreditasi sekolah-sekolah negeri di berbagai daerah di Indonesia. Dia mengatakan langkah ini juga telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto untuk selanjutnya bisa segera diimplementasikan.

Maka dari itu, kata dia, pihaknya menggandeng sejumlah kementerian/lembaga untuk menyukseskan upaya ini di seluruh Indonesia. “Insyaallah, besok (Jumat, 31 Januari 2025) pukul 07.00 WIB, kami akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan bagaimana dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota agar SPMB tahun 2025 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

JPPI Apresiasi Kemendikdasmen Libatkan Sekolah Swasta dalam SPMB

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengapresiasi Kemendikdasmen yang turut melibatkan sekolah swasta dalam pelaksanaan SPMB, yang akan menggantikan sistem PPDB pada tahun ini. “Kami apresiasi Pak Menteri (Mendikdasmen Abdul Mu'ti) tadi melibatkan sekolah swasta. Jadi untuk titik-titik yang tidak ada sekolah negerinya, otomatis sekolah swasta harus dilibatkan,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji saat ditemui di Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari Antara.

Ubaid mengatakan SPMB harus bisa menjadi langkah awal dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan seluruh anak Indonesia. Dia menuturkan SPMB jangan hanya jadi hajatan sekolah negeri, tapi pemenuhan hak anak Indonesia dalam mendapatkan bangku sekolah. “Kalau nggak ada sekolah negeri, ya pemerintah wajib melibatkan sekolah swasta,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah wajib melibatkan sekolah swasta dalam SPMB, jika diketahui daya tampung yang dimiliki sekolah negeri dinilai kurang memadai. “Jangan sampai ada yang left behind, ketinggalan tidak dapat kursi (pendidikan),” kata dia.

Rancangan SPMB Sudah Disetujui Presiden Prabowo

Dalam kesempatan itu, Mu’ti juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui substansi usulan sistem PPDB yang diganti menjadi SPMB. Namun dia belum membeberkan kapan sistem ini akan diumumkan secara resmi. “Kami sampaikan bahwa rancangan ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan beliau menyatakan setuju dengan substansi dari usulan kami,” kata dia.

Dia juga menuturkan Kemendikdasmen telah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kedua kementerian tersebut, kata dia, telah menyetujui sistem yang diusulkan. Pada Jumat, 31 Januari 2025, dia akan kembali membicarakan soal SPMB dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Untuk membicarakan bagaimana dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota agar sistem penerimaan murid baru tahun 2025 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," ujar Mu’ti.

M. Rizki Yusrial dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Gerindra Peringkat Pertama dalam Survei Indikator, Formappi: Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo