Agar Goliat Turun Gunung

LIMA narapidana politik itu telah berpakaian rapi tatkala seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jayapura, menyerahkan lima bungkusan berwarna cokelat, Sabtu dua pekan lalu. Bertulisan nama masing-masing tahanan, bungkusan itu berisi kaus putih berkerah. "Kaus tersebut titipan dari Paspampres," kata Latifah Anum Siregar, pengacara lima tahanan, Rabu pekan lalu.

Kaus itu diberikan dua jam sebelum Presiden Joko Widodo tiba di sana. Petugas tadi meminta lima tahanan itu segera mengganti kemeja lengan panjang biru yang mereka kenakan dengan kaus berkerah. Celana dan sepatu hitam yang dibeli Latifah sehari sebelumnya di pertokoan Maspul Abepura tetap mereka pakai.

Sore itu Jokowi memberikan grasi kepada lima tahanan politik di Papua. Kelimanya adalah Yafrai Murib, Numbungga Telenggen, Linus Hiluka, Kimanus Wenda, dan Apotnalogolik Lokobal. Mereka menjadi narapidana politik setelah membobol gudang senjata milik Tentara Nasional Indonesia di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada April 2003.

Akibat insiden itu, puluhan senjata api dan ribuan amunisi milik TNI raib. Peristiwa itu menewaskan Letnan Satu Napitupulu dan Sersan Satu Ruben. Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Yafrai dan Numbungga. Tiga narapidana lain memperoleh hukuman 20 tahun penjara.

Datang ke LP Abepura sekitar pukul tiga sore, Jokowi langsung menggelar pertemuan dengan kelima narapidana di salah satu ruangan. "Jokowi ingin berbicara intens face to face dengan mereka," kata Latifah. Duduk di sofa yang berhadap-hadapan, ia ditemani istrinya, Iriana Widodo; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly; dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal. Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko menunggu di luar.

Dalam pertemuan tertutup selama 15 menit, Jokowi mengatakan pemberian grasi itu muncul atas inisiatifnya. Jokowi tidak memberikan amnesti karena upaya itu harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. "Ia juga minta maaf atas apa yang dilakukan aparat keamanan terhadap kami selama 12 tahun terakhir," kata Linus Hiluka, saat dihubungi Selasa pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, Linus dan empat tahanan lainnya meminta jaminan keselamatan. Ia juga meminta kepada Jokowi agar para tahanan politik lain segera dibebaskan. Di depan lima tahanan, Jokowi mengatakan pemberian grasi hari itu baru langkah awal untuk membebaskan tahanan politik lain.

Seusai pertemuan tertutup, Jokowi menggelar seremoni penyerahan grasi di sebuah ruangan tak jauh dari situ. Di ruangan 8 x 10 meter itu, Jokowi menyerahkan map bermotif batik warna cokelat kepada kelima tahanan. Jokowi mengatakan pemberian grasi kepada lima narapidana politik itu bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua. "Saya ingin Papua sebagai tanah yang damai," katanya. Itu sebabnya Jokowi mengimbau kepada para gerilyawan untuk turun gunung. "Lupakan masa lalu dan buka lembaran baru."

Dalam acara itu, Jokowi kembali berjanji memberikan grasi kepada 90 tahanan politik lain. Proses pemberian grasi, kata dia, sudah berjalan sejak Januari lalu. Yasonna Laoly menambahkan, Presiden juga bersedia memberikan amnesti.

Satu hari setelah memberikan grasi, Jokowi menyatakan akan memberi kemudahan bagi jurnalis asing masuk Papua. "Wartawan asing bebas masuk Papua, sama seperti masuk provinsi lainnya," kata Jokowi setelah menghadiri acara panen raya di Kampung Wameko, Hurik, Merauke. Tapi Jenderal Moeldoko mengatakan aturan main dan teknis pelaksanaan soal itu masih harus digodok pemerintah agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

SATU hari setelah perayaan Natal 2014, Joanes Joko terbang naik pesawat Lion Air ke Jayapura. Ia ditemani Megi Margiyono (Seknas Muda Jokowi), Candi Sinaga (Projo), dan Wardi Binyo Tuturong (Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia Hebat). Kepergian mereka hanya satu hari sebelum kunjungan Jokowi ke Papua. "Ini inisiatif kami sendiri tanpa koordinasi dengan Istana," kata Joko.

Bersama tiga rekannya, relawan Duta Jokowi ini punya misi penting: memastikan Jokowi bertemu dengan orang yang paham tentang Papua. Salah satunya Pater Neles Kebadabi Tebay, Koordinator Jaringan Damai Papua. Bersama Muridan Satrio Widjojo (almarhum), Neles terlibat menyusun konsep Papua damai sejak 2009. Menurut Megi, Jokowi harus dibisiki oleh orang-orang yang pro-perdamaian.

Kepergian mereka ke Papua pada hari yang sama setelah Jokowi menerima perwakilan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, dan Sinode Kingmi di Istana. Pendeta Benny Giay dan Mgr Ignatius Suharyo hadir di sana. Pertemuan itu, salah satunya, membahas insiden penembakan yang terjadi di Paniai, Papua, tiga minggu sebelumnya.

Tiba di Jayapura keesokan paginya, Joko dan kawan-kawan bertemu dengan Neles Tebay di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Sang Timur. Dua jam berbicara di sana, mereka meminta Neles mempresentasikan konsep Papua damai di depan Jokowi. Melalui jejaring di Istana, para relawan ini bergerilya agar Jokowi diagendakan bertemu denganNeles Tebay.

Para relawan berharap Jokowi bisa bertemu dengan Neles Tebay setelah menghadiri perayaan Natal di Lapangan Mandala, Jayapura. Tapi pertemuan itu gagal. Jokowi akhirnya mengundang Neles Tebay keesokan harinya saat ia berada di Sorong. Bersama Uskup Leo Laban, Neles Tebay terbang empat setengah jam naik Susi Air dari Jayapura ke Sorong.

Berlangsung di Swiss-Belhotel, pertemuan itu juga dihadiri oleh Pendeta Albert Yoku dan Pendeta Goemar Gultom. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto hadir di sana. Di depan Jokowi, para tokoh agama menceritakan beragam hal tentang Papua.

Dalam pertemuan itu, Jokowi sempat bertanya, "Apa yang harus saya perbuat?" Para tokoh agama itu menyarankan kepada Jokowi agar membangun dialog dengan para tokoh yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Papua. Jalan kekerasan, kata Neles, tidak akan berhasil mengatasi konflik di sana. Dua jam bertemu, Jokowi lebih banyak mendengarkan.

RENCANA Jokowi memberikan grasi pertama kali didengar Latifah ketika tiga anggota staf Kementerian Hukum datang ke LP Abepura, awal April lalu. Tiga anggota staf dari Direktorat Administrasi Hukum Umum itu menyodorkan 30-an nama tahanan asal Papua dan Papua Barat. "Saya diminta mengecek nama-nama tersebut," kata Latifah. Aktivis Aliansi Demokrasi untuk Papua ini melihat beberapa kliennya masuk daftar nama yang disodorkan.

Lama tak ada kabar, rencana pemberian grasi ia dengar kembali pada Rabu dua pekan lalu. Saat itu Latifah sedang menjenguk Yafrai Murib, yang sakit terkena stroke, di LP Abepura. "Kepala LP memberi tahu lima klien saya akan memperoleh grasi," kata Latifah.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Yohan Yarangga menyampaikan berita yang sama keesokan harinya. Tak lama setelah menutup telepon dari Yohan, Latifah menerima kabar yang sama melalui telepon dari Direktur Pidana Kementerian Hukum Salahudin.

Kepada Salahudin, Latifah sempat ragu terhadap kabar tersebut. Soalnya, Yafrai Murib pernah mengajukan pembebasan bersyarat empat tahun lalu. Permohonan itu tidak pernah dikabulkan karena Yafrai tak bersedia memenuhi persyaratan seperti tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 43a. Persyaratan itu, antara lain, setia kepada Indonesia dan menjadi informan untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Salahudin meyakinkan Latifah bahwa pemberian grasi kali ini tidak mengacu pada persyaratan tadi. "Ini grasi istimewa atas inisiatif Presiden," kata Latifah.

Menurut orang dekat Istana, pemberian grasi itu untuk menunjukkan pemerintah Jokowi punya niat baik mencari jalan damai di Papua. Targetnya: membujuk para gerilyawan turun gunung. Salah satunya Goliat Tabuni. Menurut Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Erfi Triassunu, Goliat Tabuni, yang bermarkas di Tingginambut, Puncak Jaya, adalah gerilyawan yang paling militan dibanding para panglima Papua merdeka lainnya.

Neles Tebay mengapresiasi langkah awal yang dilakukan Jokowi. Tapi pemberian grasi itu, menurut dia, belum cukup menyelesaikan masalah politik di Papua. "Tidak ada jaminan kebijakan itu tidak akan memunculkan narapidana politik baru," katanya.

Yandhrie Arvian (Jakarta), Cunding Levi (Jayapura)

4 April 2003