Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menyoroti kenaikan suara Partai Golkar di sidang sengketa Pilpres 2024. Airlangga Hartarto yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar hadir dalam sidang yang digelar MK pada hari ini Jumat, 5 April 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Arief lebih dulu menyoroti kenaikan suara Golkar dalam Pemilu 2024. Mulanya, dia mengatakan dalil Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud adalah adanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya lewat pembagian bantuan sosial atau bansos.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dari berbagai diskusi dalam persidangan ini, bansos itu lebih berkaitan dengan elektoral pada Pileg," kata Arief dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024.
Arief kemudian meminta Airlangga Hartarto untuk memberikan penjelasan. Sebab, Airlangga adalah pimpinan Golkar.
"Nah ini mungkin Pak Airlangga nanti bisa (menjelaskan). Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Ini yang mungkin nanti bisa direspons," ujar Arief.
Beberapa saat kemudian, Hakim MK lain Daniel Yusmic Pancastaki Foekh turut menyoroti suara Partai Golkar. Daniel mulanya mengatakan pada 2021, ada berita yang menyatakan kedudukan Airlangga sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Nah pertanyaan saya, apakah Bapak sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional atau tidak? Karena apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief seolah-olah ada korelasinya—karena jabatan Bapak ini—kemudian suara Partai Golkar naik signifikan," ujar Daniel.
Sidang sengketa hasil Pilpres yang digelar Mahkamah Konstitusi hari ini menghadirkan empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang hari ini. Kelima pihak dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dalil-dalil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024, yakni lewat bantuan sosial atau bansos, pengerahan kepala desa dan aparat, dan sebagainya.
Foto 
